Saat tiba di rumah didapati sejumlah bolong di tembok. Bekas peluru menghujam. Perabotan rumah rusak. Pemilik rumah mengungsi agar nyawanya tidak melayang. Demikian cerita seorang sahabat 15 tahun lalu, 2002. Saat konflik Aceh masih membara. Perang saudara TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Percakapan itu terjadi di sebuah sekolah di pulau Jawa. Dia tidak bisa pulang ke Aceh. Hanya bisa berdoa karena tidak bisa berkomunikasi. Jaringan telepon tidak berfungsi, berkirim surat pun tak mungkin ada kurir Kantor Pos yang bisa mengantarkan suratnya sampai ke rumah. Sebab rumahnya di area konflik, daerah Pidie, Aceh.

Kabar itu didengar di sambungan warung telepon saat konflik reda. Kemudian keluarganya bisa pulang ke rumah tapi masih membawa perasaan takut. Bersama ribuan keluarga di Aceh lainnya menaruh harapan besar, konflik GAM segera berakhir. Sekolah adik-adiknya tidak menentu, bapaknya pun tidak bisa bekerja. Beruntung Dia disekolahkan di Jawa.

Betapa Ia merasakan sengsara yang harus ditahan. Tak ada kiriman uang jajan apalagi baju baru dari orang tuanya. Konflik GAM membuatnya tidak bisa hanya memikirkan 'PR' mata pelajaran, juga selalu terjaga dan was-was menunggu kabar keluarganya di daerah konflik. Hari-hari sering terlihat muram dan gelisah.

Di penghujung tahun 2005 Dia senyum lebar. Kiriman uang dan baju baru kembali ia terima. Orang tuanya sudah bekerja. Tembok yang bolong pun sudah ditambal.

Itu sepenggal kisah kelam dari konflik GAM yang meletus sejak pemerintahan Orde Lama tahun 1976. Pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Pascareformasi pun konflik itu pun tidak juga mereda. Hingga kemudian bencana Tsunami 2004 mampu membangkitkan kesadaran kolektif internasional dan memberikan "berkah" momentum tepat untuk merenung bahwa konflik harus diakhiri. Perjanjian Helsinki menjadi jalan keluar yang digagas pemerintah untuk menyudahi konflik vertikal itu. Akhirnya konflik 30 tahun itu berakhir. Tak ada lagi rumah yang bolong karena peluru.

Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh memprediksi lebih dari 10.000 orang tewas akibat konflik itu. Tentu saja menghapus mimpi generasi muda. Akibat dendam lama para generasi sebelumnya yang berbuah petaka.

Dendam yang terus diwariskan. Bermula dari dendam klaim ideologi kemudian bergeser menjadi dendam kesejahteraan, keadilan dan akhirnya hanya mengkristal menjadi keradikalan. Hasilnya; perang antarsaudara yang menimbulkan petaka kemanusiaan.

Mimpi Buruk yang Ditularkan

Runutan sejarah dan penyebab konflik GAM tercatat dan relatif mudah dipahami. Sebab diproduksi di dalam negeri ini. Meski sekarang sudah relatif kondusif, kita masih harus siaga menghadapi letusan separatis lainnya seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tapi kini tantangan bangsa ini berubah. Tidak hanya harus menghadapi konflik dalam negeri tapi harus waspada menghadapi impor ideologi radikal yang dibalut isu-isu agama. Menjual mimpi buruk sebuah dunia tanpa sekat, kekuasaan tanpa batas geografis. Mimpi mendirikan daulah, mimpi "negara" lintas dunia seperti yang didengungkan kelompok Islamic State of Iraq and Syuria (ISIS).

Padahal mereka sejatinya kaum yang lelah menghadapi tantangan zaman. Tak bernyali beradu argumentasi dalam alam demokrasi. Masalahnya mengapa dagangan mimpi yang utopis itu cepat merebak dan menular ke berbabagai negara hingga Indonesia?

Propaganda ISIS yang dibalut sentimen keagamaan itu sebenarnya lebih dominan diisi pesan bujukan memperjuangkan keadilan versi mereka. Tepatnya pepesan kosong keadilan untuk kelompok tertentu. Mereka akan beroperasi di negara dengan tingkat pemerataan pembangunan dan keadilan yang lemah.

Memiliki tanda-tanda yang tak jauh beda dengan Irak dan Suriah kampung halaman mereka. Atau bahkan ingin menyamakan agar didera konflik yang terus-menerus. Bermula dari konflik politik yang membuahkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Bercampur dengan intervensi asing terhadap kedaulatan negara.

Persoalan kesenjangan keadilan tersebut kemudian diidentikasi dan dipropagandakan ISIS sehingga menumbuhkan kesadaran pada kelompok tertentu di berbagai negara belahan dunia. Targetnya kelompok separatis. Selain dengan cara propaganda melalui media sosial, ISIS juga mengirimkan agen-agennya ke berbagai negara.

Diawali dengan aksi-aksi teror untuk menimbulkan ketakutan dan sekaligus uji coba sejauh mana negara yang menjadi target operasi menjaga kedaulatan dan merangkul semua elemen. Saat ada elemen masyarakat yang tertinggal, tidak terangkul oleh negara, maka itulah target “kaderisasi” ISIS. Mereka dijanjikan keadilan, kesejahteraan dan mimpi sebuah negara tanpa batas.

Syaratnya, harus bersama-sama berjihad melawan negara yang tidak mampu memberikan keadilan kepada mereka. Versi mereka sediri. Aktivitas itulah yang mereka namakan jihad. Jika pun gagal, dalam angan terdalamnya para jihadis itu sudah dijanjikan surga. Demikian mimpi buruk itu dijual.

Keadilan yang Bolong

Mengapa tulisan ini mengemukakan kembali konflik GAM yang kini sudah tentram? Sebab, sekaligus untuk mensyukuri bahwa konflik tersebut sudah berakhir di era propaganda ISIS yang kini mulai masuk ke Asia. Sebelum masuk ke sebuah negara dan menguasainya, ISIS punya pola membangun komunikasi dengan kelompok radikal terlebih dahulu. Jamaat Ansorut Tauhid (JAT) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan kelompok radikal di Indonesia yang sudah mendeklarasikan diri mendukung ISIS.

Tapi kemudian negara mampu memberangus gerakan mereka hingga tidak menjelma menjadi organisasi yang menguasai kawasan tertentu. Tidak berkembang menjadi kekuatan dengan klaim teritorial seperti GAM dan gerakan seperatis di Filipina seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Bangsamoro Islamic Freedom Fighter (BIFF) serta kelompok Maute.

Organisasi separatis di Filipina tersebut yang kini menjelma menjadi kekuatan pendukung ISIS, menguasai wilayah dan masih sulit dikalahkan militer Filipina. Di sana mereka pun sudah berhasil menguasai wilayah dan memaksa penduduknya mengungsi dan sebagian lagi meregang nyawa terperangkap konflik.

Konflik seringkali muncul dalam arena ketidakadilan. Jika ada keadilan yang bolong. Akibat perhatian yang tidak merata. Kita pernah mengalami itu. Kekecewaan Daud Beureuh terhadap pemerintah Orde Baru karena dipicu industrialisasi yang tidak menghargai kearifan lokal disebut-sebut sebagai salahsatu yang melatarbelakangi berdirinya GAM. Juga dipicu pembangunan pendidikan dan infrastruktur yang jomplang dibanding Jakarta dan pulau Jawa. Padahal awalnya sederhana, hanya bermula dari menuntut keadilan, seperti yang tercantum dalam Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bisa dibayangkan jika GAM masih ada, lalu mendeklarasikan diri mendukung ISIS. Maka penguasaan ISIS atas daerah yang dikuasai GAM akan menjelma menjadi konflik seperti ISIS di Marawi, Filipina. Beruntung, pemerintah sudah berhasil mengakhiri GAM dan bersatu di bawah naungan NKRI.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus saling percaya dan mendukung. Tidak boleh ada kecurgiaan yang berlebihan hingga menimbulkan celah bagi pihak ketiga untuk memproduksi isu-isu perpecahan. Sebab, konflik-konflik yang dipicu oleh gerakan gerakan radikal mengarah kepada disintegarasi bangsa. Bahkan berpotensi meruntuhkan marwah ideologi bangsa.

Pemerataan pembangunan dan kebijakan yang adil untuk semua golongan perlu dikedepankan. Konsep negara harus hadir dalam setiap urusan masyarakat sudah tepat. Juga upaya pemerintah membangun daerah dari piggir, perbatasan dan terdalam harus selalu dijaga dan terus dilanjutkan.

Kita harus belajar dari konflik GAM yang kemudian sempat berkembang menggalang dukungan masyarakat dan dunia internasional. Demikian pula di balik konflik ISIS di Marawi, Filipina hari ini. Propaganda ISIS bisa “diterima” di kalangan masyarakat dengan menjual janji memberikan keadilan untuk komunitas muslim Moro yang merasa kurang diperhatikan pemerintah. Sehingga muncul organisasi-organisasi berlabel Islam yang bercita-cita memerdekakan muslim Moro.

Indonesia sudah punya modal ideologi Pancasila yang kuat dalam menjaga kedaulatan. Seluruh suku, agama dan budaya di Nusantara dapat terawat dalam bingkai Kebhinekaan. Jangan tergoda dengan mimpi negara tanpa sekat, apalagi diperjuangkan dengan cara menindas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan lengah, jangan ada keadilan yang bolong di setiap inci negeri yang damai ini.(*)