Perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak pernah sepi dari berbagai konflik, khususnya konflik horizontal yang melibatkan berbagai faktor baik etnis, suku, agama dan yang lainnya. 

Masyarakat pada umumnya berinteraksi untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, tetapi banyak yang salah dalam memaknai keragaman, sehingga berujung pada konflik sosial. 

Konflik adalah proses sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena perbedaan dan kesalahpahaman antara individu maupun kelompok masyarakat satu dengan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya. 

Konflik yang terjadi di Indonesia sangat beragam, utamanya konflik sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. 

Konflik sosial sendiri merupakan pertentangan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk memperebutkan dan mempertentangkan berbagai hal yang dianggap benar atau bernilai (Luis & Moncayo, n.d.).

Faktor-faktor penyebab konflik juga meliputi: Pertama, eksklusivitas dari pemimpin agama dan penganutnya. Kedua, sikap tertutup dan saling curiga antar agama. Ketiga, keterikatan yang berlebih-lebihan terhadap simbol agama. 

Keempat, tujuan agama berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan. Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik (Assegaf dalam Sumartana, 2005:35-37). 

Faktor lain karena adanya kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga organisasi, dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi (Surbakti, 1992:189).

Beberapa faktor konflik di atas berkembang di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah masyarakat yang heterogen baik dari suku maupun agama. 

Faktor ini melahirkan konflik horizontal. Salah satu diantaranya konflik di Poso yang dipicu oleh politisasi agama. Konflik antara penganut Ahmadiyah dengan komunitas NU di Sampang. 

Juga konflik antara NU dan Muhammadiyah di wilayah Sampel Kabupaten Lamongan. Konflik di atas salah satunya disebabkan karena perbedaan madzhab, sehingga terjadi pemisahan yang berujung pada perselisihan lainnya. 

Konflik yang semakin berkembang menjadikan suatu kelompok berusaha membela keyakinan masing-masing (Sjamsudduha, 1999:95- 98). 

Sedangkan konflik antar suku, diantaranya adalah konflik Ambon, Lampung, Sanggau Ledo dan Aceh. 

Konflik tersebut membawa perpecahan baik antarindividu dan kelompok, juga antar desa. Bahkan ketika konflik tersebut 4 disertai dengan kekerasan, berdampak pada kerugian yang besar, bukan saja harta benda tetapi juga nyawa (Benjamin et al., 2019).

Kemudian Contohnya lagi adalah Konflik antara Dayak dengan Madura terjadi berulang kali, dan ketika terjadi konflik, orang Dayak identik dengan pembunuhan sadis terhadap lawannya, sebagai contoh saat membunuh lawannya tidak hanya dengan membuat lawan jatuh. 

Namun, memenggal kepala korban dan memisahkan kepala korban dengan tubuhnya, pemenggalan dilakukan menggunakan senjata khas orang Dayak dengan sebutan “MANDAU”. 

Setelah terjadi konflik yang kurang lebih berlangsung selama 3 (tiga) bulan maka pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada korban yang meninggal dunia dan luka-luka, hal tersebut diyakini benarbenar terjadi karena banyak saksi yang mengatakan begitu.

Berhubung tidak ada petugas khusus yang mencatat berapa jumlah korban dari kedua belah pihak yang bertikai maka penulis tidak bisa menyebutkan secara jelas jumlah korban. 

Menurut kesaksian seorang saksi yang merupakan warga asli Samalantan dan pada saat itu sebagai pegawai negeri sipil di Kecamatan mencatat lebih dari 100 (seratus) orang yang menjadi korban jiwa dalam konflik tersebut, dan merupakan korban dari pihak Madura. 

Sedangkan dari pihak Dayak yang menjadi korban ada 6 (enam) orang yang menjadi korban jiwa saat terjadi konflik pada tahun 1996-1997 di Samalantan

Berdasarkan contoh konflik di atas, sangat mungkin sekali jika kuantitas dan kualitas konflik yang terjadi pada masa mendatang akan cenderung terus meningkat. 

Kecenderungan ini didorong semakin berkembangnya dinamika masyarakat, juga karena masyarakat Indonesia belum siap berdemokrasi. Karena itu kecenderungan tersebut perlu diantisipasi agar tidak berkembang dan memecah belah persatuan dan kesatuan negara. 

Beberapa konflik yang pernah terjadi, sebagaimana diungkapkan di atas sangat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Untuk menghidari konflik antar suku bangsa, LSM berupaya meningkatkan derajad persamaan dalam keberagaman Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap lima kelompok minoritas di Indonesia adalah sebagai berikut:

Melalui program-program pendidikan yang mencakup ideologi multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan, berupaya untuk menstimuli peningkatan kerja produktif dan profesi kinerja yang baik.

Sehingga mereka itu tidak lagi berada dalam keterbelakangan dan ketergantungan pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat setempat dimana kelompok minoritas itu hidup.

Kemudian melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural (Multicultural Education) yang merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah.

Sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Agar pendidikan multikultural ini dapat berjalan dengan dan dapat diterima masyarakat dibutuhkan desain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok, budaya, suku, dan lain sebagainya.