“Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditingga lkan oleh penguasa kolonial dahulu, adalah bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, haruslah diberlakukan dengan hati-hati, karena antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia, ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperti agama Islam . Oleh karena itu dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu ada wawasan dan kebijaksanaan yang jelas dari pemerintah.”

Prof. HM. Daud Ali

Di Negara Indonesia memiliki dua konsepsi hukum yaitu, hukum Islam dan hukum positif yang berbeda dalam berbagai segi, dimana hukum positif berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga akan dikenakan sanksi yang tegas terhadap yang melakukan pelanggaran, berbeda dengan hukum Islam yang sanksinya tidak dinyatakan dengan tegas tetapi memiliki sanksi ekatologis. Menurut saya, hal ini merupakan salah satu kendala bagi negara Indonesia untuk menegakkan hukum yang sama karena adanya perbedaan dalam struktur dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. 

Disebabkan mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, maka dari itu pelaksanaan hukum di setiap daerah pun harus disesuaikan dengan kondisi struktur sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum Islam adalah suatu peraturan yang harus dilaksanakan dan harus ditaati, dengan begitu dia berhak mendapat pahala dan apabila dia meninggalkan atau tidak menaatinya maka dia akan mendapat siksaan saat dia berada di akhirat nanti. 

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tetapi juga mengatur hubungan lainnya. Hukum Islam dimaksudkan untuk mengajarkan atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang segala tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum positif merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan pergaulan masyarakatnya. Walaupun kedua konsepsi hukum tersebut memiliki banyak perbedaan, namun mempunyai beberapa persamaan yaitu sebagai penilaian suatu perbuatan manusia yang baik atau tidak baik walaupun dalam konsep hukum Islam terhadap hukum takhyiri (opsi).

Di artikel ini saya telah mengutip beberapa pendapat dari para cendekiawan muslim yang mengatakan bahwa penerapan hukum di suatu negara wajib menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif. Bagi mereka yang tidak menggunakan hukum Islam dikatakan sebagai golongan orang yang melanggar perintah Allah.

Tetapi walaupun hukum positif tidak digunakan sebagai hukum Islam, hukum tersebut tetaplah digunakan secara sah dan tidak termasuk suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah dan bukan berarti keluar dari agama Islam. Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki tingkat pluralitas tinggi, apabila terjadi perdebatan mengenai perbedaan pendapat mengenai penggunaan hukum positif dengan hukum Islam yang memaksakan salah satu paham ideologi sebagai ideologi negara yang terlalu sering mengatur paham lainnya hanya akan menyebabkan kekacauan di negara dan masyarakat tersebut menjadi korban.

Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di indonesia

Dalam sistem pidana Islam jika dibandingkan dengan hukum pidana positif, keduanya tentu memiliki banyak perbedaan yang cukup jelas. Pada artikel ini saya akan menjelaskan komparansi antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam (HPI) dikenal adanya hukum cambuk sebagai bentuk hukuman apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau norma hukum. 

Dalam Kitab Al-Qur’an tertulis dengan jelas aturan yang mengatakan bahwa manusia dilarang untuk saling membunuh seperti yang tertulis, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S 17 : 33). 

Dalam hukum pidana Islam berlaku suatu sistem, dimana pelaku pembunuhan dapat dimaafkan atau berdamai dengan keluarga korban, apabila keluarga korban mau menerima dan memaafkan perbuatan si pelaku. Apalagi si pelaku sebenarnya tidak sengaja membunuh korban, maka dalam hal ini pelaku harus membayar denda sesuai yang tertulis dalam Al Qur’an. 

Tetapi berbeda dengan hukum positif Indonesia yang memiliki bentuk hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), contohnya jika seseorang melakukan pembunuhan, maka pelaku tersebut akan mendapat hukuman sesuai yang diatur dalam Bab XIX pasal 338 mengenai kejahatan terhadap nyawa, yang berisi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

Namun selama negara Indonesia tidak melanggar ajaran-ajaran yang terkandung dalam Syariah, maka sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya kita mendukung perjuangan negara Indonesia ini. Dalam hukum positif, jika seseorang melakukan pembunuhan, pelaku maupun keluarganya tidak diizinkan untuk berdamai secara hukum dengan keluarga korban. 

Dengan kata lain, walaupun ada perdamaian antara kedua belah pihak, proses penyelesaian kasus pidana tersebut tetap berjalan dan tidak dapat dibatalkan. Disinilah, kita dapat melihat bahwa hukum positif di Indonesia sangatlah penting dalam mengatur dan menata sekaligus menjaga masyarakat dari berbagai macam permasalahan hukum yang merugikan.