Istilah penjajahan atau kolonialisme bukan hanya identik dengan kekuatan militer atau politik, tetapi juga dengan ekonomi, sosial-budaya, bahkan juga agama.

Kalau kita membaca kembali catatan sejarah kolonialisme yang pernah terjadi di dunia ini, militer, politik, sosial-budaya, termasuk agama hanya menjadi alat untuk meraup untung secara materi yang sebesar-besarnya. Jadi, bisa dibilang ekonomi adalah objek utama setiap penjajahan.

Praktik kolonialisme banyak dijumpai dalam berbagai catatan sejarah. Sebut saja kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Kolonialisme itu masih bersifat militeristik, yaitu dengan praktik kekerasan fisik, penguasaan politik secara langsung, dan lain sebagainya.

Namun, seriring berjalannya waktu, kolonialisme semacam itu sudah tidak relevan lagi. Hal ini karena bertentangan dengan hukum internasional dan hukum-hukum lainnya.

Pertentangannya juga dapat dijumpai dalam konstitusi negara kita yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Selain itu, model kolonialisme militeristik juga bertentangan dengan HAM maupun maklumat PBB yang berbunyi “Menerapkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian dengan satu sama lain sebagai tetangga” serta maklumat lainnya “memastikan, dengan menerima prinsip dan cara, bahwa kekuatan bersenjata tidak seharusnya digunakan, dijaga untuk kepentingan umum”.

Dari sini kemudian gaya serta model kolonialisme baru mulai dicari dan setelah ketemu mulai dilirik para kaum globalist, termasuk mereka yang mempunyai visi ekspansi bisnis untuk melebarkan sayap bisnisnya.

Secara umum, visi ekspansi bisnis ini sama sekali tidak negatif, karena dampaknya akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi secara global. Tetapi jika para kaum globalist itu sudah merengsek jauh ke dalam praktik dominasi pasar dengan cara meminimalkan peran negara tujuan ekspansinya, maka itu sudah tidak bernilai positif lagi.

Alasannya adalah praktik semacam itu sangat berpotensi untuk melakukan praktik kapitalistik dan merugikan negara tujuan. Baik merugikan dari perspektif eksploitasi manusia, alam, serta dapat mengganggu kedaulatan negara tujuan ekspansinya.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi permasalahan dan banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Inilah model baru kolonialisme, kolonialisme “halus”, atau lebih populer dengan istilah kolonialisme 5.0.

Praktik kolonialisme “halus” atau 5.0 ini secara praktik berbeda dengan kolonialisme kuno. Praktik kolonialisme 5.0 ini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer untuk menundukkan suatu negara, melainkan menggunakan kekuatan ekonomi.

Negara yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari berbagai pengamat ekonomi politik adalah Negeri Tirai Bambu, Tiongkok atau Cina. Negara itu dinilai sedang menjalankan konsep kolonialisme 5.0. Mereka sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi bisnisnya.

Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, pemodal asal Tiongkok dengan mudah melakukan ekspansi ekonomi di banyak negara lintas benua. Mereka menancapkan pengaruh ekonominya dengan dalih investasi, suntikan modal, dan lain sebagainya.

Berbicara investasi, Indonesia menjadi ladang yang sangat cocok untuk menjadi sasaran kolonialisme 5.0 ini. Hal ini sesuai dengan program pembangunan ekonomi nasional yang selalu mengagungkan investor asing. Banyak sekali pidato dan kampanye presiden di hadapan dunia internasional yang mengundang investor asing ke dalam negeri.

Dalam hal ini, Indonesia bisa disejajarkan dengan negara-negara seperti Uganda, Utopia, serta negara-negara yang mengandalkan Cina dalam pembangunannya, termasuk pembangunan infrastrukturnya.

Artinya, Indonesia keliru mengambil kebijakan pembangunan nasional, Indonesia tidak belajar dari negara-negara yang lebih dahulu mengandalkan investor asing dalam urusan pembangunan ekonomi nasionalnya. Indonesia juga belum menyadari adanya praktik 5.0 yang sedang dijalankan oleh negara-negara investor.

Proyek investasi Cina ini disebut oleh seorang Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton, sebagai praktik kolonialisme halus.

Praktik kolonialisme 5.0 berdampak pada ketergantungan negara tujuan investasi kepada negara-negara investor. Hal ini kemudian menjadikan negara-negara tujuan investasi berada dalam genggaman negara investor meskipun tidak secara langsung.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sudah sangat mudah ditebak, dengan gaya ekonomi nasional yang cenderung mengandalkan investor asing dalam setiap proyek pembangunannya menempatkan Indonesia sebagai negara yang sedang terjajah. Terjajah dalam bentuk 5.0.

Jika pemerintah tidak segera mengevaluasi gaya ekonominya, maka Indonesia akan terus-terusan menjadi negara pekerja, negara berutang, dan kekayaan negara akan terus dikeruk dan hasilnya dibawa pulang ke negara asal investor itu. Sudah jadi rahasia umum pemodal akan selalu mendapat untung lebih besar dari pekerjanya.

Solusinya, pemerintah harus menyadari bahwa investor asing tidak selamanya menguntungkan kepentingan negara; sebaliknya, merugikan negara dalam jangka panjang.

Pemberdayaan potensi dalam negeri menjadi langkah yang paling tepat. Jika sumber daya manusia dalam negeri mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri juga, maka kekayaan investor lokal itu akan tetap tinggal di dalam negara, akan berputar di dalam masyarakat. Akhirnya, masyarakat mendapatkan kesempatan berbisnis lebih banyak.

Tapi memang, semua itu butuh waktu. Investor lokal atau pengusaha lokal butuh waktu untuk tumbuh hingga sejajar dengan dengan investor-investor asing itu karena selama ini mereka belum bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal karena negara belum memberikan banyak kesempatan kepada mereka dan seolah kesempatan itu lebih banyak diberikan kepada investor asing.