Silang sengkarut klaim angka kemiskinan, koordinasi di barisan menteri, ataupun harga premium atau tempe di Indonesia sejatinya bukan persoalan teknis belaka. Hal itu terkait dengan bagaimana posisi ideologis tiap aktor dalam melihat persoalan. 

Meski memakan waktu yang tidak instan, publik akhirnya mampu menilai validitas klaim dengan melihat standar data dan membandingkan kejelasan sumber data. Dalam rangka itu, mendesak adanya sebuah sikap kritis untuk mengevaluasi terpaan wacana tersebut pada level pesan (locutionary), kekuatan (illocutionary), dan efek (perlocutionary) untuk mengungkap ideologi wacana. 

Dengan proses skematisasi, ideologi telah disederhanakan dalam wacana yang mudah dibaca, sehingga mendorong terjadinya tindakan yang diarahkan. Meminjam tesis Habermas, penulis mendesak tumbuhnya demokrasi sebagai bentuk rasionalisasi kekuasaan.

Klaim Kemiskinan di Media

Akhir bulan Juli 2018 muncul beberapa klaim angka kemiskinan di Indonesia yang menuai banyak tanggapan. Beberapa klaim saya kutip dalam rangka memberikan gambaran atas fenomena tersebut. Klaim Prabowo (27/7) bahwa angka kemiskinan Indonesia naik 50% di lima tahun terakhir mendapatkan menyulut babak baru diskusi panjang soal angka kemiskinan di Indonesia. 

Dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), memberikan pernyataan keras dengan menyebut klaim Prabowo tersebut menyesatkan. Tanggapan juga datang dari pihak BPS. Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto (31/7), mengkritik pernyataan tersebut sebagai sebuah klaim tanpa data.

Pernyataan berbeda disampaikan SBY saat melakukan kunjungan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra (30/7). SBY mengklaim terdapat 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Beberapa sumber mengkritik dengan menyatakan bahwa angka tersebut tidak memperhatikan penetapan nilai tukar rupiah berdasarkan Purchasing Power Parity

Selang sehari, JK membantah angka tersebut dengan mengacu pada data BPS. Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta atau 9,82 persen dari jumlah penduduk.

Kritisi Wacana

Upaya mengkritisi wacana dapat dilakukan dengan melihat unsur pesan, kekuatan, dan efek dari sebuat argumen. Austin (1975) menjelaskan tiga hal tersebut dengan: pesan (locutionary), kekuatan pesan (illocutionary), dan efek yang ditimbulkan (perlocutionary). Pada level pesan (locutionary), kekuatan sebuah argumen dapat dilihat dari “kelengkapan elemennya”.

Argumen yang kuat minimal terdiri atas: claim (C) dan data (D). Problem sudah muncul ketika klaim tidak menunjukkan data yang valid dan reliabel. Valid dalam hal ini dapat dijelaskan dengan definisi sederhana: mengukur apa yang ingin diukur. Kedua, reliabel berarti memiliki alat ukur yang sesuai dengan subjek yang ingin diukur.

Lebih lanjut, Toulmin (2003) menyebut warrant (W). Warrant adalah sebuah kanon yang memberi penjelasan hubungan antara klaim dan data. Elemen lain, argumen juga harus memiliki syarat/qualifier (Q) ketika sebuah fenomena dapat diklaim dengan cara pandang tertentu.

Pepatah Latin mengatakan: “pengecualian memperkuat peraturan”. Konsep itu yang ada dalam elemen pengecualian/rebuttal (R). Argumen yang kuat akan semakin meyakinkan ketika secara jelas menyebut bahwa wacana tersebut memiliki “kelemahan”, yakni “tidak berlaku jika”, atau “tidak berlaku pada” yang disebut pengecualian. Selanjutnya, kita bisa kritisi terkait kekuatan dari sebuah wacana.

Kekuatan-Efektivitas Sosial Wacana

Dalam level illocutionary, sebuah pesan dapat menunjukkan pesan secara tersurat maupun yang tersirat. Maksud dan implikasi pesan dapat mewujud dalam bentuk berjanji, membujuk, meminta, menuduh, atau bahkan memerintah. Dalam praksisnya, sebuah pesan bisa memiliki beberapa maksud sekaligus. Sebuah pesan bisa dibuat dalam rangka menguatkan kredibilitas diri dengan memberikan janji, dilanjutkan dengan efek membujuk, atau dalam level lebih koersif dalam bentuk meminta.

Dalam upaya melegitimasi argumen, sebuah pesan dibuat dengan maksud menuduh pihak lain sebagai yang salah dan -dengan cara itu- menyatakan bahwa dirinya yang benar. Pada level konatif, sebuah pesan dapat menggerakkan dengan cara memerintah untuk melakukan sebuah tindakan. Pertanyaannya sejauh mana kekuatan sebuah argumen sehingga mampu menggerakkan tindakan publik?

Kekuatan wacana, menurut penulis, juga ditentukan oleh kredibilitas komunikator. Siapa yang berbicara seringkali menentukan apakah yang dia katakan dapat dipercaya atau tidak. Rekam jejak seseorang dan tingkat kepercayaan publik akan mengarahkan persepsi legitimasi pesan. Level ketiga, perlocutionary.

Sebuah wacana bisa menggerakkan massa jika mampu membentuk opini. Opini tersebutlah yang menggerakkan tindakan publik. Lebih lanjut, efek yang tidak terbatas muncul ketika sebuah opini berubah menjadi sistem keyakinan.

Pada level inilah peran publik untuk bersuara dibutuhkan. Upaya legitimasi kekuasaan melalui wacana yang mendukung harus diimbangi dengan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan memunculkan wacana yang beragam akan tumbuh proses demokrasi sebagai bentuk rasionalisasi kekuasaan yang paling mungkin.