Kuliah kerja nyata atau sering dikenal dengan istilah KKN menjadi bagian penting dalam proses meraih ke-sarjana-an di sebuah universitas atau Perguruan Tinggi. Hal ini merupakan sebuah pengamalan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dalam item pengabdian masyarakat.

KKN menjadi suatu upaya dalam menerjemahkan nilai-nilai sosial dalam wujud ikut serta dalam keterlibatan bermasyarakat, belajar dan menyongsong pembangunan di masyarakat. Dari desa untuk Indoesia, penulis medefinisikanya demikian.

Namun, program KKN yang dilakukan diera tahun 2014an dirasakan kurang begitu efektif karena program pengmbangan masyarakat ini dianggap tidak tepat sasaran. Dilihat dari proses pengabdian mahasiswa dalam program KKN justru terlihat jauh dari apa yang diharapkan dan bahkan bergeser dari substansi tujuan KKN. Hal ini dilihat dari aktifitas dan program kerja dalam KKN tidak mencerminkan substansi yang semestinya.

Fenomena yang terlihat adalah, banyaknya mahasiswa yang tidak mampu berbuat banyak dalam ageda perubahan masyarakat, sok pinter di hadapan masyarakat, dan malahan membuat tradisi baru tentang kehidupan dan aktivitas ala mahasiswa tanpa melakukan filterisasi tentang mana yang harus dan tidak harus dismpaikan di dalam masyarakat. Justru tradisi dan jejak negatif yang seringkali diwariskan, bukanlah perubahan yang diharapkan.

Hemat penulis bahwa KKN sesungguhnya memiliki tujuan yang salah satunya agar mahasiswa memiliki kemampuan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat, menyelesaikan problem dan mampu memberikan kontribusi positif dan progressif bagi perkembangan suatu masyarakat tertentu.

Sementara problem masyarakat hari ini adalah persoalan kemiskinan dan kemerosotan moral generasi muda. Sudah menjadi keniscayaan jika program KKN berorientasi pada fokus dalam kedua hal tersebut, yakni garapan tentang menyelesaikan problem kemiskinan dan membangun karakter generasi muda.

Jika program KKN didasarkan pada dua persoalan tadi, maka kemudian program KKN memiliki prioritas garapan yang riil dan konkrit sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program yang dipersiapkan secara matang, baik dalam penyiapan SDM maupun fasilitator dalam menyongsong pelaksanaan.

Oleh karena itu Program KKN menjadi sebuah upaya dan terobosan dalam membangun masyarakat, melalui upaya-upaya dalam membangun karakter bangsa secara kontinu dan mengajak serta masyarakat dalam membangun basis ekonomi dan pembangunan karakter bangsa.

Sesungguhnya ada dua efek positif jika program KKN diorientasikan dengan konsep demikian. Yang pertama, jika mahasiwa dituntut menyelesaikan problem kemiskinan, jelas bahwa secara tidak langsung mahaiswa juga akan lebih awal menyadari dan mengerti serta mempersiapkan drinya pada kesiapan kemandirian ekonomi di masa yang akan datang.

Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change memiliki tanggung jawab dalam melakukan agenda-agenda perubahan, oleh karena itu perubahan yang dimaksud minimal secara signifikan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam membangun dan menggugah kemandirian ekonomi masyarakat.

Kemudian persoalan kemerosotan moral, jelas bahwa persoalan ini adalah persoalan yang paling fundamental karena mental generasi anak bangsa saat ini, belum siap dalam menghadapi arus globalisasi. Pada akhirnya karena belum memiliki karakter yang kuat, generasi kita dengan mudahnya terkena arus westernisasi dalam pergaulan dan gaya hidup, melupakan tradisi dan kebudayaan bangsa.

Sebagai generasi muda sudah selayaknya jika melalui program KKN ini mampu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat penguatan karakter serta membangun kembali tradisi dan kearifan lokal sebagai upaya penguatan karakter bangsa melalui penerapan program-program KKN.

Sehingga KKN bukan hanya sekedar ajang pindah tempat tidur dan mencari nilai atau angka-angka kelulusan semata, jauh dari sekedar hal tertsebut KKN harus mampu menciptkan iklim dan dinamika masyarakat yang baru, mampu mempelopori perubahan sosial sehingga mampu menciptakan iklim masyarakat yang educated dalam menyongsong dan mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945