Maman dan Aura yang saya cintai dan banggakan,

Ketika membaca “surat-menyurat” antara kalian berdua terselip sedikit rasa kesal. Bukan, ini bukan kesalnya abg-abg labil karena hal-hal sepele seperti melihat gebetan mention-mention artis Korea pujaannya agar di-folback, kesal karena pacar lebih memilih beng-beng dingin, atau kesal karena melihat nama mantannya pacar yang kebetulan sama dengan nama sebuah gang.

Ini varian kesal yang lain sama sekali. Kesal yang tidak membuat nafas sesak atau kepala mendidih. Bukan juga kesal yang membuat Maman dan Aura merasa lebih kesal. Singkatnya, kesal yang tak mengharap kembali.

Kekesalan saya ini bukan tanpa alasan. Tulisan Maman yang dibalas oleh Aura dan dibalas lagi oleh Maman seperti menemui jalan buntu. Masalahnya, keduanya tidak menyentuh akar permasalahan.

Begini, pertama, Maman tidak menjelaskan konteks sosial-ekonomi yang menyebabkan munculnya HTI ke permukaan. Jika Maman mengatakan persoalan ini (pembubaran HTI) tidak berada di ruang hampa, ya benar. Pun dengan kemunculan HTI yang tentu tidak sim salabim abra kadabra!

HTI tidak cuma sekadar ingin membubarkan NKRI dan membentuk khilafah. Betul, itu memang tujuannya. Tapi, ada kondisi-kondisi di mana campaign HTI ini dimungkinkan. Ada beberapa persoalan di sana. Ekonomi salah satunya. Persoalan inilah yang mereka eksploitasi sedemikian rupa sehingga menarik simpati massa yang jumlahnya tidak bisa kita sepelekan.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa fanatisme agama adalah satu-satunya alasan HTI dapat menarik massa yang besar. Fanatisme agama pada beberapa kasus justru membuat pengikutnya pasif. Mereka menerima bahwa persoalan ekonomi yang membuat mereka terasing dan terpinggirkan memang sudah “dari sananya”. Untuk sedikit melihat perspektif dari hal-hal material ini, kita bisa merujuk pada satu artikel Ian Wilson, Making Enemies Friends.

Pada aksi 411 lalu, komposisi massa tidak sebatas kaum fundamentalis saja. Ian mencatat tidak sedikit pula yang membaur bersama massa adalah orang-orang yang tergusur tempat tinggalnya karena kebijakan sang gubernur. Sebelumnya, saat terjadi bentrok di Penjaringan dengan aparat, mereka juga berteriak “Allahuakbar!” tapi mereka bukan kaum fundamentalis atau ekstrimis.

Ian juga mencatat bahwa sejak Jokowi menjabat, terhadap perjuangan rakyat miskin dan termarjinalkan, kelas menengah dan organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama “remained conspicuously silent”. Ini bisa menjelaskan mengapa akhirnya mereka memiliki kedekatan dengan FPI atau HTI sebagai aliansi maupun masuk menjadi anggotanya.

Pola yang sama bisa kita lihat pada perekrutan kelompok ekstrimis seperti ISIS. Artikel The Guardian menyebutkan bahwa kemiskinan, keputusasaan, dan keinginan balas dendam adalah faktor-faktor kunci yang menyebabkan pemuda Suriah bergabung dengan ISIS atau kelompok ekstrimis lain jika dibanding dengan faktor agama semata.

Lanjut artikel itu, bagi pemuda yang bergabung dengan kelompok ekstrimis, kepercayaan atau ideologi, kebanyakan, menjadi faktor sekunder. Agama hanyalah medium untuk menjustifikasi perlawanan dan pemberontakan.

Kedua, dalam membandingkan kasus Ahok dan HTI, sikap Maman menunjukkan kemenduaan meski secara implisit. Kemenduaan ini pada gilirannya akan menjadi kontra-produktif terhadap prinsip kebebasan itu sendiri. Seingatan saya, liberal menganggap tindakan pembakaran buku adalah anti-intelektualisme yang mengerikan. Buku harus dilawan dengan buku pula.

Jika Maman masih bertahan dengan argumennya, saya ingin bertanya. Lalu, apakah dengan membubarkan sebuah organisasi lantas anggotanya akan hilang dengan sendirinya? Seperti buku, apakah pembakaran akan menghanguskan idenya?

Oke, jika itu tidak bisa juga menjadi alasan. Bagaimana dengan Pancasila? Tafsir seperti apakah yang definitif tentang Pancasila? Pancasila-nya Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, atau Jokowi? Jangan katakan tafsiran mereka tidak berbeda-beda. Dan bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti liberalisme juga ikut dihantam dan dikerangkeng oleh negara karena dianggap paham subversif.

Penahanan Ahok saja sudah menjadi bukti bahwa negara memainkan peran tunggal tentang tafsir ayat Qur’an dan definisi dari ‘penistaan’. “Kekerasan” negara ini tentunya tidak hanya terkait dengan ekstrimisme agama semata, seperti yang telah saya sebutkan. Max Weber sudah menjelaskan ini, yakni bahwa negara adalah aktor yang memonopoli penggunaan kekerasan dalam teritorinya. Kita bisa tengok sejarah mengenai ini dari era Orde Lama.

Kekerasan yang seolah dibiarkan dan dilanggengkan negara ini tentunya tidak terjadi secara tunggal. Ada aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran ini. Hubungan antara keduanya pada tingkat lanjut akan menjadi aliansi. Aliansi ini bersenyawa dalam satu kepentingan: kapital.

Ketiga, Aura melayangkan tulisan balasan yang juga sama tidak tuntasnya. Memang, saya pun sepakat bahwa tidak mungkin agama –setidaknya nilai-nilainya- dapat diceraikan dari ruang publik. Negara ini tidak memiliki tradisi demikian. Berbeda, mungkin, kasusnya jika kita membandingkan dengan negara-negara Eropa, khususnya Prancis.

Tapi kekhawatiran Aura atas penampakkan wajah mengerikan di ruang publik akibat pengucilan peran agama bagi saya masih relevan. Itu adalah konsekuensi logis, sebetulnya, dari liberalisme. Dan Maman tampak mengamini ini, meski ia menulis “… tidak bisa jadi pertimbangan utama”.

Saya menyayangkan bahwa Aura di ujung tulisannya tidak menawarkan solusi. Seperti juga Maman yang tidak menawarkan solusi real untuk memenangkan pertarungan aksi dan narasi yang belakangan terjadi. Jika ini tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin “The Mad Man” akan kembali berlari dan kali ini berteriak:

“Kita telah membunuhnya! Liberalisme telah mati!”