Kita selalu saja salah sasaran. Ramai berkicau agar tak menimbun minyak, tapi lengah mengulik hingga ke dalam-dalam tentang apa dan siapa perintis kegaduhan. Menyalahkan selulit di kulit, lupa pada boroknya isi.


Skema kisruh minyak goreng belum menemukan titik pulih, penanggulangan apalagi. Bermula sejak harga minyak goreng terus melonjak naik hingga memuncak ke angka-angka rupiah yang abnormal pada Bulan November 2021 lalu.

Hingga pada Januari 2022, pemerintah mengumumkan memberikan subsidi harga minyak goreng untuk semua merek dengan harga Rp.14.000 per liter.

Menyusul 1 Februari, pemerintah memutuskan akan memberlakukan satu harga Rp.11.000 per liter untuk minyak goreng di swalayan-swalayan, pasar murah, pusat grosir, minimarket dan supermarket di seluruh Indonesia.

Drama kliyengan pun dimulai. Konflik yang bermula dari ketidakmampuan pemerintah menyelenggarakan stabilisasi harga bahan pokok. Harga yang tadinya amat jangkung lalu spontan terjun bebas karena subsidi menyebabkan panic bullying yang tidak terbendung.

Masyarakat pelaku usaha hingga non pelaku usaha melakukan penimbunan beramai-ramai. Minyak goreng dengan harga subsidi tidak lagi nampak berjejer di rak-rak swalayan dan minimarket. Namun, tetap bermunculan di warung-warung dan toko kelontong milik warga dengan harga yang fantastis.

Tanpa menunggu waktu seminggu, pasokan minyak goreng terus menipis hingga terjadi kelangkaan di sejumlah daerah-daerah di Indonesia.

Hingga saat ini, berita menyoal penimbunan minyak goreng belum juga usai. Masyarakat bersahut-sahutan nyaring mengecam pelaku ihtikar (penimbunan barang) yang menyebabkan kelangkaan.

Jagat media sosial ramai membahas hukuman dan kejinya perilaku ihtikar. Mereka lupa menelusuri apa dan siapa dalang dibalik berkecamuknya panic bullying dan penimbunan?

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, pada Tahun 2019 luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.456.611 hektar dengan total produksi mencapai 47.120.247 ton. Selain itu, dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Dengan ikon negara produsen sawit terbesar, apakah masuk akal jika di Indonesia terjadi kelangkaan minyak sawit? Mari mentafakkuri benang merahnya!

Yang perlu disasar pertama kali adalah tentang ideologi atau paradigma yang diemban dalam menyusun regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan pangan, redistribusi produksi pangan, penguasaan lahan, pengaturan kepemilikan, dan dimensi perekonomian secara luas.

Faktanya, seluruh regulasi yang menyangkut tentang itu semua masih dipelopori oleh sistem kapitalisme sekuler yang sudah berlangsung sangat lama. Yakinlah, jika dasar penyusunan sebuah aturan dilandaskan pada sesuatu yang batil, maka objek kepengaturannya akan acak adut pula.

Perkebunan sawit di Indonesia hampir seluruhnya merupakan hasil dari pengalihfungsian lahan hutan. Titik sialnya bukan terletak pada pembabatan hutan, akan tetapi kenyataan bahwa perkebunan sawit yang berjuta-juta hektar itu telah dikuasai oleh segelintir crazy-rich people. Merekalah para kapital penguasa, pemilik modal raksasa, pemegang setir arus bahan mentah minyak sawit.

Dikarenakan kepenguasaan kepala sawit di Indonesia adalah milik korporasi, maka semau-maunya mereka mau diapakan sawit berjuta-juta ton itu alias penyediaan sawit berkonsentrasi pada kepentingan pundi-pundi kekayaan segelintir orang saja. Tanpa bisa dikemudi penuh oleh negara, sebab terkategorikan kepemilikan swasta, bukan empunya kiteee.

Parahnya jika regulasi yang diteken penguasa berpihak kepada pengusaha. Maka terciptalah keuntungan kedua belah pihak. Penguasa dapatkan tip bergilir, pengusaha makin tajir melintir.

Dalam syariat Islam, telah diatur dengan sedemikian eksplisitnya mengenai pemilahan kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dengan definitnya pemilahan kepemilikan ini, maka peluang munculnya konflik harta dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat kecil.

Selain itu penyetaraan hasil pangan dapat terdistribusi secara merata. Minim celah dalam sistem Islam untuk membuat harta-harta hanya terkumpul pada segelintir orang saja.

Terkait dengan perkebunan sawit yang merupakan jelmaan hutan-hutan lebat. Dalam sistem Islam, hutan ditetapkan sebagai kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang kebermanfaatannya adalah untuk umum secara merata.

Maka jika hari ini penerapan hukum Islam secara kaffah itu berlaku, nilai guna perkebunan sawit itu adalah milik semua orang dengan tetap dikelola oleh negara. Mengapa dikelola oleh negara? Karena orang-orang yang menduduki jabatan dalam negara sejatinya adalah pelayan umat. Tugas utama seorang pelayan adalah melayani tuannya.

Tentu jika mengacu pada sistem ini, kebutuhan pangan termasuk minyak goreng di pasaran dapat ditebus dengan murah sebab penetapan harga hanya didasarkan pada biaya produksi, SDM dan distribusi. Nominal harga tidak lagi melingkupi ongkos bahan mentah, apalagi persentase keuntungan korporasi. Tidak ada pihak-pihak bertabiat buruk yang mengendalikan harga dengan serampangan.

Kesimpulannya, jika ketersediaan pangan dalam bernegara masih berparadigma transaksi untung rugi, maka selamanya konflik seperti drama minyak goreng hari ini akan berlangsung terus menerus, berulang-ulang dan berujung kronis. Outputnya, rakyat miskin kian papa, makin sulit menuruti evolusi harga.

Bagaimana dengan solusi pemerintah belakangan ini? Solusi tambal sulam hanya akan mengheningkan konflik sebentar saja. Sesebentar ludesnya stok minyak goreng diserbu warga.

Penetapan sanksi bagi penimbun, fatwa ihtikar, himbauan stop panic bullying, dan segelintir solusi mungil lainnya yang tak sepadan dengan kronisnya perkara, seperti mencipratkan air dengan tangan pada api yang tengah membabat gedung-gedung tinggi.