Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan “generasi Z” dalam perjuangan membumihanguskan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini. “Putera Reformasi” ini lahir di tengah ketidakpercayaan kepada kejaksaan dan kepolisian sebagai ujung tombak andalan pemberantasan korupsi pada tahun 2002. 

KPK diharapkan mampu bekerja sebagai lembaga modern yang profesional dan independen untuk melanjutkan trah keluarga besar penyelamat uang rakyat  

Sejak republik ini berdiri, sudah mulai tampak munculnya budaya-budaya KKN dari berbagai pihak di dalam lingkaran kekuasaan. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada tindak kriminal ini sehingga beberapa lembaga sempat berdiri untuk memberantasnya.

Bapekan, Paran/Operasi Budhi, Kotrar, TPK, Komisi Empat, KPKPN, TGPTPK, dan KPK merupakan lembaga penyelamat uang rakyat yang pernah dan sedang menjalankan tugas mulia ini.

Bapekan

Berdiri pada 17 Agustus 1959, dibentuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan), diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang beranggotakan Semaun, Letkol Sudirgo, Arnold Mononutu, dan Samadikoen.

Bapekan berkewajiban mengawasi dan meneliti kegiatan aparatur negara, menyelenggarakan pengurusan dan pengaduan, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi. Cakupan tugas meliputi aparatur sipil maupun militer yang berada di BUMN, yayasan, perusahaan, dan lembaga negara.

Bapekan didirikan berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Mekanisme kerjanya adalah menerima aduan dari masyarakat terkait kinerja dan dugaan korupsi aparatur negara. Masyarakat dapat mengadu dengan mengirim surat melalui pos ke alamat kantor Bapekan di jalan Tromol No. 8 Jakarta.

Kinerja Bapekan dinilai cukup memuaskan dengan terselesaikannya 402 kasus dari 912 pengaduan pada akhir Juli 1960. Beberapa kasus besar yang terselesaikan, yaitu penggelapan uang di Jawatan Bea Cukai Jakarta senilai 44 juta, korupsi uang Koperasi Bank Pegawai Negeri di Karo, kasus pegawai Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) Kalimantan Selatan, korupsi hingga di tingkat kecamatan Provinsi Jawa Timur, dan masih banyak lagi.

Jenderal A.H. Nasution dengan gagasannya sesuai persetujuan presiden mendirikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) membatasi gerak cepat Bapekan, bahkan karena dualisme kewenangan membuat keduanya hampir berkonfilk. 

Bapekan dibubarkan di saat menangani dugaan korupsi pembangunan infrastruktur olahraga dalam gelaran olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games 1962. Walau belum sempat menyelesaikan penyelidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, dengan alasan tidak diperlukan lagi, presiden membubarkannya pada 05 Mei 1962 sehingga tugas pemberantasan korupsi seluruhnya diemban oleh “saudara kembar”-nya, Paran.

Paran dan Operasi Budhi

Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) didirikan pada 1959 dengan ketua sekaligus konseptornya Jenderal A.H. Nasution, dibantu oleh Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua. Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat Menteri Keamanan Nasional sekaligus KASAD mengusulkan kepada Presiden Soekarno perlunya pembentukan sebuah lembaga untuk membenahi birokrasi dan memberantas korupsi.

Salah satu tugas Paran adalah mendata kekayaan (sekarang LHKPN) para aparatur penyelenggaran negara. Dari data itulah lembaga ini mampu untuk meneruskan temuan-temuan anomali untuk diteruskan ke lembaga penegak hukum kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Banyak pejabat yang membangkang dengan sistem ini. Para pejabat berdalih telah menyerahkan langsung kepada presiden, sehingga pendataan satu pintu mendapat banyak rintangan karena itu.

Pada 1962, posisi KASAD digantikan oleh Ahmad Yani sehingga posisi Paran yang dipimpin A.H Nasution makin terkucil. A.H. Nasution menyebarkan perintah melalui radiogram kepada Kodam untuk melaksanakan program Paran. Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie merespons dengan membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Para Perwira Tinggi dan menengah dengan memberi nama Operasi Budhi.

Suksesnya Operasi Budhi membuat A.H. Nasution mengambil alih program ini menjadi program nasional oleh Paran. Melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi dengan program baru ini berhasil digeber, A.H. Nasution, dibantu Ketua Mahkamah Agung Wiryono Prodjodikusumo untuk menyukseskan program ini.

Bak tank tempur berteknologi tinggi, Operasi Budhi berhasil menyasar lembaga-lembaga negara dan perusahaan plat merah yang diindikasi rawan korupsi. Hasilnya, 11 miliar rupiah (saat itu setara 3000 mobil Mercedes Benz) uang negara berhasil diselamatkan hanya dengan waktu tiga bulan.

Lagi-lagi sejarah terulang, saat Operasi Budhi hendak memeriksa perusahaan juragan minyak plat merah Pertamina ditolak oleh direksi dengan alasan operasi belum dilengkapi surat tugas.

Tersendatnya operasi ini karena banyak pejabat yang berlindung di balik Soekarno, bahkan fitnah bahwa A.H. Nasution beserta Operasi Budhinya menggalang kekuatan untuk melawan Soekarno dan Ahmad Yani. Paran akhirnya dibubarkan pada 1964 oleh wakil PM Soebandrio dan tugasnya digantikan oleh Kotrar.

Kotrar

Komando Tertinggi Retooling Aparatur (Kotrar) dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 1964 sebagai pengganti Paran/Operasi Budhi dengan Soebandrio sebagai ketua dibantu Letjen Ahmad Yani sebagai kepala staf.

Tak ada pekerjaan yang bisa dibanggakan dari lembaga ini, ibarat anggota kelompok yang hanya menumpang nama. Lembaga nihil prestasi ini bahkan tak membuahkan hasil baik dalam perbaikan administrasi pemerintahan maupun pemberantasan korupsi hingga akhirnya mengalami stagnansi bersamaan sampai jatuhnya Presiden Soekarno.

TPK

Komitmen pemerintahan Presiden Soeharto dalam upaya pemberantasan korupsi pasca jatuhnya Soekarno dan runtuhnya Kotrar diwujudkan dalam pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 1967 yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto bersama anggotanya yang berasal dari berbagai elemen, antara lain: kejaksaan, kepolisian, militer, pers, dan sebagainya.

Kasus besar yang pernah ditangani adalah dugaan kurupsi di juragan minyak plat merah Pertamina. Bukan tanpa hambatan, kasus besar mempunyai risiko besar pula.

Ancaman fisik maupun nonfisik diterima tim ini bahkan terdapat ancaman yang datang dari orang dilingkaran kekuasaan sendiri. Selain Pertamina, lembaga-lembaga yang diduga korup, yaitu Bulog dan Departemen Kehutanan, tak tuntas diusut kasusnya setelah tiga tahun berjalan.

Intervensi oleh kekuasaan membuat tim penyelamat uang negara ini tidak bekerja maksimal. Masyarakat pun meragukan keefektifan lembaga ini, mahasiswa pun bergerak untuk menuntuk kejelasan dan komitmen pemerintahan dalam memberantas korupsi. Presiden Soeharto pun merespons dengan membubarkan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 1970. 

Komisi Empat

Komisi Empat dibentuk Presiden Soeharto pada 31 Januari 1970 untuk menggantikan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibubarkan. Mantan Perdana Menteri Wilopo ditunjuk sebagai ketua beranggotakan A. Tjokroaminoto (PSII), I.J. Kasimo (Partai Katolik), dan Prof Johannes (mantan rektor UGM).

Keempat pelaksana tugas komisi ini didampingi Mohammad Hatta sebagai penasihat komisi.

Setelah pendahulunya, yaitu Paran/Operasi Budhi dan TPK, gagal menembus kasus Pertamina, Komisi Empat akhirnya mampu untuk mengungkap misteri ini. Pertamina diduga tidak berpegang teguh dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya kelalaian pada hal kontrol anggaran.

Presiden direkturnya dicurigai memanfaatkan sebagian pendapatan perusahaan plat merah itu untuk kepentingan pribadi dan politik. Namun, respons pemerintah menyatakan bahwa kasus ini hanya kesalahan dalam pengelolaan manajemen buka dan tidak merugikan negara maupun melanggar hukum.

Pemerintah yang sama dengan intervensi kekuasaan yang sama dengan tanpa alasan yang jelas membubarkan Komisi Empat pada 16 Juli 1970 di saat peformanya dianggap publik cukup baik. Tak ada catatan lagi sebuah lembaga khusus yang didirikan untuk melanjutkan amanat komitmen pemberantasan korupsi sampai jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998.

KPKPN

Setelah lama tak terdengar kegarangan lembaga independen pemberantas korupsi, Presiden B.J. Habibie membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan dikomandoi oleh Jusuf Syakir bersama 35 anggotanya.

Fungsi utamanya, yaitu untuk mendata kekayaan yang dimiliki oleh aparatur negara baik sipil maupun militer dengan memberikan formulir yang mereka isi kemudian dikembalikan ke KPKPN, sedangkan pemeriksaan anggota KPKPN sendiri diawasi oleh auditor independen.

Inovasi yang membuat lembaga ini penuh keterbukaan dan dipercaya masyarakat adalah langkah KPKPN yang membuat pernyataan publik mengenai nama-nama penyelenggaran negara yang belum melaporkan kekayaanya melalui media-media massa yang baru terbebas dari cengkeraman kekuasaan puluhan tahun.

KPKPN resmi melebur ke dalam lembaga baru yang mempunyai kemiripan nama, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderak KPKPN ke KPK.

TGPTPK

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andjojo berdasar Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000. Tim ini mempunyai tugas yang cukup unik, yaitu memburu para koruptor yang diduga bersembunyi di luar negeri.

Pembubaran tim ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena berbenturan dengan Unang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK pertama kali diketuai oleh Taufiquracham Ruki dari kepolisian yang memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan penyelenggara negara lain agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

KPK berpedoman kepada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab KPK diserahkan kepada publik serta menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Belajar di mana pun, dengan siapa pun, dan kapan pun dalam menghadapi sebuah persoalan. Belajar dari sejarah membuka wawasan kita tentang cara apa saja yang pernah dilakukan dan hasilnya seperti apa. Jangan sampai kita mengulangi langkah yang sama karena itu akan sia-sia. 

Lembaga independen pemberantasan korupsi di Indonesia selalu berada di bawah kekuasaan eksekutif. Lembaga ini menjadi alat presiden untuk membersihkan oknum-oknum aparatur negara dan mengembalikan hak rakyat. Eksekutif yang berkomitmen tinggilah yang mampu mendayagunakan alat ini untuk memberantas KKN dengan hasil yang dicapai demi terselamatkannya uang rakyat.

Kapan KPK dibubarkan? Pertanyaan yang dapat memancing reaksi tajam bagi yang mendengarnya. 

Penulis berkeyakinan, KPK suatu saat akan dibubarkan. Bukan karena pembunuhan sistemik oleh penguasa korup yang mengamankan kekuasaannya, tetapi karena KPK sudah tidak ada lagi pekerjaan besar sehingga kewenangan penindakan tindak pidana korupsi sudah kembali ke lembaga penegak hukum yang semestinya.

Artinya bahwa perilaku anti-KKN makin meningkat, penyelenggara negara penuh integritas, dan kepolisian serta kejaksaan sudah bersih dari parasit ini.