Jatuhnya rezim Suharto yang disusul dengan praktik demokrasi yang makin meluas membuat kita membayangkan berkurangnya intervensi aparat keamanan – utamanya militer – dalam kehidupan bernegara. Namun hal ini menjadi jalan lain yang mengantarkan aparat keamanan negara melancarkan hegemoninya di tengah masyarakat. 

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat pada era pandemi ini, TNI dan POLRI memiliki wewenang lebih untuk “menjamin” masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah meskipun harus bermitra dengan para preman

Tak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, aparat keamanan ini juga dinilai memberdayakan masyarakat yang selama masa pandemi ini ada dalam kategori masyarakat rentan. Namun, bukan persoalan niat baik aparat keamanan negara yang harus dicermati, tetapi bagaimana Indonesia belum beranjak dari rezim disipliner – yang menjadi ciri khas pada era rezim Suharto.

Historis Konsolidasi Politik yang Bersifat Militeristik

Setidaknya kedekatan aparat keamanan dengan kelompok-kelompok preman, yang merupakan perwujudan masyarakat sipil yang terorganisasi, sudah terjalin sejak era kolonialisme Belanda. Hal ini makin menguat ketika rezim Suharto, yang mana pada saat itu banyak kelompok preman yang menggunakan model paramiliter, lengkap dengan seragam yang menyerupai militer. 

Sebut saja Pemuda Pancasila, yang merupakan wajah dari pelembagaan preman di era Orde Baru. Adapun latar belakang kelompok preman ini lahir karena kepentingan pengamanan yang terkadang tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pihak aparat keamanan. 

Sebagai contoh, pada era kolonialisme Belanda, masyarakat yang terlatih dan dapat melakukan bela diri menjadi wajah perjuangan kemerdekaan sekaligus menjadi penyedia jasa keamanan di wilayah-wilayah strategis seperti ibu kota. 

Berlanjut hingga era Suharto yang menjadikan kelompok-kelompok paramiliter ini sebagai pengaman stabilitas politik di rezim tersebut. Kelompok ini kerap dijadikan eksekutor oleh rezim untuk menyingkirkan pihak-pihak yang kontra dengan pemerintahan saat itu.

Tentu hal ini masih terus berlanjut hingga hari ini, yang mana dibarengi dengan praktek desentralisasi yang menjadikan kelompok preman semakin banyak dan eksis hingga di tingkat daerah. Bahkan kondisi ini menjadikan para kelompok preman ini memiliki ciri khas di setiap daerah – dengan mengusung nilai lokalitas di daerahnya masing-masing. 

Nilai-nilai lokalitas ini digunakan oleh para kelompok preman sebagai sumber legitimasi baik di masyarakat maupun ketika berkonsolidasi dengan aparat negara – dengan mengasumsikan kelompok preman ini merupakan representasi dari masyarakat lokal dan betul-betul memahami dinamika di dalamnya.

Dengan hadirnya kelompok preman yang berbasis teritori di era pasca-reformasi, hal ini memungkinkan kelompok preman ini tak hanya bermitra dengan rezim di tingkat nasional, namun juga di tingkat lokal.

Rezim Disipliner dalam Penangangan COVID-19: Komodifikasi Jasa Pengamanan

Pengalaman-pengalaman dalam penjelasan sebelumnya menjadi penanda bahwa konsolidasi antara aparat negara dengan kelompok preman menjadi sebuah keniscayaan untuk mencapai stabilitas serta keamanan dalam suatu rezim; tak terkecuali dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Dalam konteks COVID-19, aparat keamanan negara yang bermitra dengan kelompok preman menjadi hal yang tepat dilakukan jika rezim ingin mencapai stabilitas dan ketertiban di masyarakat cepat terkendali. Cara tersebut merupakan cara yang efisien dan efektif.

Mengingat makin banyak dan beragamnya kelompok preman di tingkat lokal, ini menjadi wajah lain modus operasi negara. Negara – dengan aparat keamanannya – memperkuat legitimasinya dengan cara menjadi sekutu dari para kelompok preman yang notabene menguasai teritori tertentu. Pengendalian masyarakat yang membangkang dari kebijakan COVID-19 pemerintah menjadi lebih mudah dan terkontrol.

Akhirnya, pilihan aparat keamanan negara yang ingin bekerja sama dengan kelompok preman untuk mengatur masyarakat agar patuh protokol kesehatan di era pandemi ini menjadi logis. Kelompok preman sejatinya tak hanya dimaknai sebagai perwujudan kriminalitas karena penegakan hukum yang tidak tegas, tetapi juga dilihat sebagai wadah dari kepentingan rezim untuk menciptakan legitimasi dengan cara yang cenderung koersif.

Kita Belum Beranjak ke Mana-Mana

Melihat pemerintah yang masih menggandeng aparat militer dalam penertiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, ini menjadi simbol bahwa kita memang belum beranjak dari rezim disipliner pada era pasca-reformasi ini. 

Ditambah dengan rencana untuk menggandeng kelompok preman dalam penertiban di tingkat masyarakat, makin menguatkan bahwa rezim sedang ingin secara instan mendapatkan legitimasi atas kebijakan protokol kesehatannya dengan menggunakan perangkat subhegemonik. Dengan logika seperti ini, pendisiplinan masyarakat akan jauh lebih efektif.

Kisah-kisah lama persekutuan aparat keamanan dengan kelompok preman yang disangka akan hilang bersamaan dengan turunnya rezim Suharto ternyata menemukan tempatnya kembali di rezim saat ini. 

Ambiguitas eksistensi kelompok-kelompok preman di Indonesia menemukan jawaban, yaitu negara masih membutuhkan kepanjangan tangan dari kelompok informal ini di tataran yang tak bisa dijangkau – termasuk di tingkat lokal – untuk melancarkan hegemoni dan melegitimasi kehadirannya. 

Pada akhirnya, bukan sepenuhnya kesalahan rezim ketika masih memberdayakan aparat militer dan kelompok preman sebagai instrumen pendisiplinan masyarakat.