Namanya Inang, dan ia adalah seorang laki-laki biasa di daerah Batoe Tjeper. Sebagaimana pemuda pada umumnya, ia juga berkebun, berladang, dan menanak nasi untuk makan. Juga mengurusi sawah dengan sapi-sapinya.

Ia juga mengambil buah untuk dijual ke pasar ketika sedang panen. Malamnya belajar ngaji dengan kakeknya. Biasa saja, sebagaimana pemuda daerah pada umumnya.

Sejak dahulu, keluarga besar Inang sudah tinggal di Batoe Tjeper (Tangerang), sekitar 23 km dari Batavia (kini Kota Tua). Hidup dalam suasana pinggiran kota yang terhitung jauh saat itu, membuat ia dan keluarganya tidak ambil pusing untuk hidup. Sawah dan ketela di ladangnya cukup untuk dapat bertahan hidup.

Menjelang dewasa, tubuhnya yang tegap cukup besar tapi tidak tambun, dengan kopiah yang kerap bercokol di kepalanya, membuat masyarakat sering menjulukinya jawara. Padahal ia tidak jago mengunyah beling atau mengiris-iris leher dengan golok. Kalaupun bisa, paling hanya silat ala kadarnya, tak lebih.

Tidak ada yang berubah dari kehidupannya, selain kemudian Inang memutuskan untuk menikah dan memiliki anak.

Sampai suatu permasalahan di suatu siang bolong itu hadir.

Inang yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi seusai mengurus ladang di dekat rumah, kedatangan tamu yang tidak istimewa. Ia dihampiri beberapa orang Belanda yang bermaksud membeli tanahnya.

Inang jelas menolak. Ia coba jelaskan, bahwa ia tidak menjual tanahnya kepada siapapun. Ia sudah menikmati kehidupannya. Dialog tawaran pun terhenti.

Esoknya, dengan formasi yang masih sama, beberapa orang itu kembali menemui Inang. Kali ini dengan membawa informasi tawaran yang lebih menggiurkan. Namun Inang masih dengan jawaban yang sama. Ia masih bertahan dengan jawaban yang juga menjadi jawaban dari tawaran-tawaran berikutnya.

Beberapa hari kemudian, Inang tak lagi didatangi sekelompok orang Belanda dengan pakaian rapi. Tapi sekelompok orang Belanda berbersenjata sederhana. Ya, kali ini Inang didatangi pasukan keamanan!.

Rupanya Inang harus diamankan. Ia dianggap melawan dan tidak mematuhi undang-undang pertanahan yang ada. Undang-undang saat itu yang menyatakan bahwa semua tanah tanpa bukti kepemilikan, menjadi milik negara (domein van den staat), mengenai dirinya.

Ia yakin, ini ada sangkut pautnya dengan sekelompok orang yang mendatanginya langkat lalu. Tanpa babibu Inang digiring ke kantor keamanan.

Di kantor keamanan, jawaban Inang masih tetap sama. Ia tidak mau menjual tanahnya, dan tidak bersalah atas tuduhan yang dibebankan kepadanya.

Penjelasan yang ia sampaikan, terkadang terhenti karena sesekali terdengar suara teriakan di luar kantor. Suara tersebut berasal dari sekumpulan warga daerahnya yang memberi support.

Sayang, kekukuhannya atas jawaban yang ia terus utarakan, membuat kasusnya berlanjut di meja hijau. Ia juga didakwa dengan pasal tambahan yakni memobilisasi massa untuk berbuat kericuhan di kantor keamanan.

Inang mendekam sebagai tahanan untuk sementara waktu.

Inang yang masih melawan

Inang mengikuti proses pengadilan. Hijaunya meja pengadilan rupanya tidak memberikan kesejukan sebagaimana hijaunya ladang dan kebun di rumah yang ia rindukan. Ia masih didakwa dengan pasal yang sama.

Baca Juga: Istri Belanda

Uang koin memang memiliki dua sisi yang berbeda namun tetap satu dan berharga. Namun apakah hukum juga demikian? Apakah hukum bisa menjadi satu keadilan dari dua perbedaan yang tersedia? Seharusnya bisa, jika 'uang' dan 'hukum' tidak saling berdempetan.

Kiranya begitu yang dirasakan Inang. Ia dipaksa mengikuti dua pilihan yang ada; Mengikuti proses pengadilan dan kalah, atau mengalah dan menyerahkan secara ‘ikhlas’ tanahnya kepada pihak pengadilan, yang sudah bisa dipastikan kemana arahnya.

Bukan tanpa alasan kasus ini diperkarakan di pengadilan. Luasnya tanah Inang mendapat lirikan pihak pertanahan Belanda untuk mengambil alih kepemilikan itu. Inang dan keluarganya –yang biasa saja- mungkin dianggap tidak begitu membutuhkan tanah luas.

Oleh pihak kolonial, tanah yang dimiliki Inang itu hendak diubah menjadi tanah partikelir. Entah disulap menjadi perkebunan atau pabrik, itu bisa disesuaikan kebutuhan pasar, atau keinginan Bangsawan Belanda yang datang sebagai investor nantinya. Sebagaimana kasus di daerah lain bercerita.

Sistem Tanah Partikelir memang menyengsarakan. Karena tanah yang ada, oleh penguasa kolonial akan disewakan atau dijual kepada orang-orang tertentu dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten). Sehingga, Tuan tanah yang mendapat hak akan sebidang tanah dari pihak kolonial, juga berhak atas orang-orang di atas permukaan tanah tersebut.

Nahas, yang menjadi Tuan tanah biasanya bukan dari pemilik tanah yang asli. Karena sebagian besar pemilik tanah harus bernasib sama seperti Inang, terkekang dilematis. Sebagian lainnya mencoba bertahan, meski harus menjadi budak di tanahnya sendiri!

Bisa dibayangkan, betapa ruginya menyewakan tanah dengan kolonial. Kalaupun memilih untuk dijual, langkah pertama setelah akad jual-beli, adalah memindahkan apapun yang berada di atasnya. Dari yang masih hidup sampai yang mati. Seluruhnya harus terangkut. Atau terabaikan seperti puing-puing.

Tentu, sebagai sebuah warisan orang tua, cukuplah menjadi dalil Inang untuk lebih menjaga tanahnya dan berusaha mempertahankannya habis-habisan. Di atas tanah itu juga, keluarga besarnya masih berada. Lebih baik ia melawan, daripada menjadi sapi perah dan mengunyah rumput-rumput kasar berduri koloni.

Di tengah pembelaan Inang yang menggebu, ditambah sorakan beberapa masyarakat yang hadir di luar pengadilan, dewan hakim memutuskan untuk menggiring balik ke jeruji. Inang dianggap mulai tidak koperatif dalam persidangan.

Inang kembali ke ruang sempitnya. Dengan masih menjadi orang biasa.

Inang dan Hukum yang masih tergenang

Sayangnya, kasus ini terhenti kelanjutannya. Kita tidak mendapatkan kelanjutan perdebatan Inang yang menjaga tanahnya sendiri. Belum ditemukan arsip lanjutan terkait kisah ini. 

Adapun cerita ini lebih banyak didapat dari Koran Bintang Timoer tertanggal 8 Juni 1934, yang mula memuat sosok Inang. Berikut tiga koran lawas lain yang berada pada tanggal yang sama, meski tidak begitu mendetail. Sebagian lagi dari arsip-arsip Landraad (Pengadilan Negeri pada masa kolonial).

Walhasil, kita hanya bisa melihat Inang sebagai sosok lokal yang kisahnya ‘menggenang’. Penelusuran di lapangan yang menjadi titik harapan akhirpun tidak begitu memuaskan.

Rupanya urbanisasi dan jumlah penduduk yang terus bertambah, tidak saja mengurangi ukuran petak kontrakan dan kost-kostan, tapi juga luasnya ruang bagi memori kolektif lokal kita.

Kelemahan kita akan kesadaran terhadap sejarah lokal, khawatir akan membiasakan kita menjadi Bangsa yang pelupa dan kerap abai menghargai perjuangan sekecil apa pun.

Padahal, dengan banyak menemukan kisah-kisah lokal setempat, anak cucu kita dapat diajarkan, bahwa menjadi superhero tidak mesti dengan kostum dan jurus khusus. Ia bisa dilakukan oleh siapapun, walaupun terkadang tidak dihargai. Tak apa, biarkan lini masa sejarah yang akan mencatat.