4 tahun sebelumnya, lembaga ini mulai pendekatan dengan rakyatnya, dengan mengutarakan cinta, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat agar dapat dipinang sebagai pengendali kesejahteraan rakyat. Seolah semua berasumsi yang terbaik, sampai lawan pun dianggap buruk.

Ya, benar, itulah Pemilihan Presiden dan DPR pada masa itu. Mereka berasumsi atas dasar kekuasaan akan mampu mengubah tatanan negara menjadi baik, yang tidak lain seperti sales rokok sedang menjual produknya.

Bermacam cara penjualan produknya, bersih dan kotor mungkin tidak dalam pikiran mereka; dan yang paling sensitif adalah produk suku, agama, ras, dan antargolongan. Sangat miris, rakyat dikotak-kotakkan.

Terlepas dari itu, bukan itu yang terpenting saat situasi seperti ini. Sebab hal terpenting untuk rakyat adalah regulasi dan kebijakan. Alih-alih menunggu regulasi dan kebijakannya, ternyata tidak ada rakyat dalam pikiran mereka.

Kedua lembaga ini juga tidak pernah memiliki kedekatan yang baik, hanya saja partai pendukung pemenanglah yang berkomunikasi baik dengan Istana. Oposisi dengan kekuatannya, bagian pemerintah pun begitu. Tetapi, tetap saja rakyat yg menjadi sasaran adu domba bagi mereka.

Antartetangga bahkan saudara pun bisa rusak kedekatannya atas dasar fanatisme masing-masing pendukungnya. Pendukung yang memilih saat itu, baik DPR dan Presiden, saling mengagungkan dalam hal kemapanan kerja yang didukung. Padahal paripurna saja masih ada yang ketiduran di gedung sana.

Faktanya, untuk DPR, semua sama saja, Oposisi dan pendukung Pemerintah di gedung Senayan itu tidak jauh beda dengan pelacur. Hanya mengorek uang rakyat tanpa kebijakan yang merakyat. Tetapi lebih baik pelacur, yang sakit dirinya sendiri dan orang yang memakainya. Kalau mereka yang digedung sana, yang sakit rakyatnya!

Bisa dikatakan, mereka adalah lingkaran setan bagi rakyat Indonesia. Jika berada pada lingkaran itu, kemungkinan besar hal yang salah akan menjadi benar bagi kita. 

Ilusi itu datang dari orang-orang berkepentingan di dalam sana. Kepentingan itu jauh dari harapan rakyat, hanya golongan tertentu saja yang menikmatinya. Tapi... Ya tetap sama saja, tidak bisa disalahkan kenapa kepentingan itu ke pihak tertentu. Sebab masih banyak rakyat yang menerima Politik Uang dalam kontestasi Pemilu.

Soal Politik Uang ini tidak bisa dihindari. Ada beberapa kemungkinan mengapa sebagian masyarakat tetap andil dalam pergerakan kotor ini. 

Pertama, bisa saja atas kegelisahan masyarakat yang selama ini kepada eksekutif dan legislatif yang tidak sama sekali berbuat kepada mereka, maka masyarakat terima uang itu atas dasar ketidakpedulian lagi akan semua calon. 

Kedua, bisa saja masyarakat membutuhkan uang itu. Padahal dengan cara berpikir masyarakat seperti ini, membuat keresahan untuk semua Rakyat Indonesia. 

Calon yang terpilih dengan cara Politik Uang tidak akan memikirkan pemilihnya, sebab mereka sudah habis banya untuk mendapatkan kursi kekuasan itu. Ini hanya pelajaran untuk menolak politik uang, sudah jelas politik uang dampaknya negatif bagi bangsa dan negara.

Kita lanjut soal Romantisisme Senayan dan Istana. Di akhir jabatan legislatif 2014-2019, wakil rakyat mengeluarkan Prolegnas yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Dan kabarnya bukan skala prioritas yang dikeluarkan, melainkan hanya untuk kepentingan lembaga negara. Ya tentu selain KPK.

Alih-alih untuk kemajuan dan keberpihakan, ternyata regulasi yang dikeluarkan hanya membuat keresahan bagi Rakyat Indonesia tentunya. Sebab RUU yang dibuat oleh lembaga legislatif terdapat poin-poin yang ngawur dan melukai rakyat Indonesia.

Lembaga yang dipercayai rakyat satu-satunya adalah KPK, tetapi wakil rakyat melukainya. Dengan keluarnya draft RUU KPK, poin-poin pasalnya sangat melemahkan KPK itu sendiri, bisa dikatakan sebagai lembaga di bawah ketiak legislatif dan eksekutif. Kayak suami takut istri aja.

Bukan regulasi itu saja, RKUHP juga meresahkan bagi rakyat Indonesia, salah satunya pasal kontroversialnya adalah:

Pertama, Asas Legalitas RKUHP, Asas Legalitas Adalah jaminan untuk melindungi individu dari batasan yang jelas. Artinya, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

Biasa disebut "NULLUM DELICTUM NOELLA POENA SINA PRAEVIA LEGE POENALI" yang artinya "BARANG SIAPA BOLEH MELAKUKAN SUATU HAL SELAMA TIDAK DILARANG OLEH HUKUM". Tapi sayangnya, RKUHP ini mengubah defenisi dari asas legalitas tersebut. 

Terdapat pada Pasal 598 ayat 1: "Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana." Artinya, jika dalam masyarakat itu terdapat hukum yang berlaku, maka masyarakat yang melakukan sesuatu yang salah pada hukum yang berlaku itu dapat dijerat pidana.

Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu hukum yang hidup di masyarakat itu seperti apa? Dari sini saya dapat melihat bahwa Asas Legalitas dalam RKUHP tidak ada kekuatan lagi. Ruang lingkup hukum tersebut tidak mudah diketahui orang baru atau pendatang yang menyebabkan hukum yang ada di dalam masyarakat (Living Law) ini sangat mudah disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.

Kedua, terdapat pada Pasal 188 ayat 1: "Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun dipidana dengan pidana penjara lama 4 (empat) tahun."

Menurut saya, pasal ini mematikan ilmu pengetahuan terhadap ideologi-ideologi dunia. Saya tidak terima. Meski saya menganut libertarian, saya sendiri tidak ingin menang dengan curang.

RUU yang ditolak rakyat lainnya adalah RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Aduh, sampai lupa ngebahas Kisah Cinta Senayan dan Istana gara-gara terlalu banya kebodohan warga Senayan dan Istana yang harus dibahas.

Keromantisan Senayan dan Istana seharusnya diterima rakyat. Sebab, jika eksekutif dan legislatif berkolaborasi, kemungkinan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi Negara Maju ke depannya. 

Tetapi, tetapi, rakyat menolak atas percintaan 2 lembaga ini. Sebab dari kisah cinta lembaga itu mampu membunuh secara perlahan kehidupan rakyat Indonesia, alasannya karena membuat RUU yang menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan kedua lembaga itu.

Kecintaan rakyat, yaitu KPK, pun menjadi sasaran bagi kedua lembaga itu, mengeluarkan regulasi-regulasi yang sangat melemahkan KPK. Oposisi pun ikut menyengsarakan rakyat.

Di Pemilu 2019, oposisi habis-habisan mengkritik pemerintah. Ya, meski kita ketahui itu juga kepentingan oposisi dalam berpolitik. Tetapi di saat rakyat butuh oposisi dan pro pemerintah? Yang terjadi bukan wakilnya yang bersuara untuk membantu di sana, melainkan Gerakan Mahasiswa.

Oposisi telah masuk ke dalam lingkaran setan dengan berbagai macam kepentingan. Eksekutif dan Legislatif sedang berpelukan, berciuman, bahkan sudah jadian. Sehingga mereka melupakan rakyat yang butuh kepastian.

Rakyat dan mahasiswa hanya mampu untuk Aksi Penolakan terhadap RUU yang ngawur sampai bertumpah darah dan penculikan. Ya, tetap saja wakilnya yang di Senayan dan di Istana cuek akan teriakan penolakan terhadap regulasi yang dibuat.

Contohnya Fahri Hamzah saja mampu berpelukan dengan pemerintah yang dulunya ia adalah tokoh frontal terhadap kebijakan pemerintah. Disayangkan, saat ini dia menyatu demi kelemahan lembaga KPK.