Mahasiswa
2 minggu lalu · 523 view · 4 min baca · Politik 16652_76475.jpg
Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara

Kiri, Komunis, dan Razia Buku

Komunis memang kiri, dan PKI adalah partai dengan ideologi komunis yang juga kiri. Tapi tidak semua kiri itu komunis atau PKI. Rezim ini sepertinya fobia dengan kiri, komunis, PKI, dan buku-buku kiri yang menyertai.

Terjadi lagi sebuah peristiwa yang dialami oleh Komunitas Vespa Literasi di Probolinggo. Ini merupakan salah satu peristiwa yang mencoreng budaya literasi negeri ini. Mereka (aparat kepolisian) mengambil beberapa buku dari mahasiswa yang sedang membuka lapak "membaca gratis". 

Buku yang diambil tertulis nama Dipa Nusantara Aidit, sang tokoh PKI. Padahal ada buku lain yang tertulis nama Soekarno Presiden RI Pertama. Razia buku kiri atau buku yang berlabelkan tokoh PKI pada tahun 2019 sudah berulang kali terjadi di wilayah lainnya.

Budaya literasi membaca di negeri ini sebetulnya rendah dibanding negara tetangga, apalagi kalau dibandingkan dengan negara maju. Di satu sisi, rezim ini menuntut dengan upaya meningkatkan budaya literasi, entah itu membaca atau menulis. Tapi di sisi lain, institusi yang ada belum memahami apa yang seharusnya mesti dilakukan dan diperbuat.

Sampai kapankah rezim ini terus fobia terhadap buku kiri, komunis, atau PKI? Sebegitu bahayakah buku-buku kiri? Jawabnya hanya penguasa yang tahu!

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mempersilakan para mahasiswa dan civitas akademika yang ingin melakukan kajian mengenai marxisme di lingkungan kampus. Kenapa marxisme hanya boleh dikaji di lingkungan kampus saja? Ini adalah sebuah pertanyaan. Karena marxisme adalah ilmu, bukan dogma atau ideologi.


"Kalau itu di dalam ranah akademik, di kelas dilakukan secara terbuka, ini (kajian marxisme) silakan. Umpamanya mengkaji tentang aliran marxisme itu silakan. Tapi jangan sampai tidak terbuka. Dosen, pembina mahasiswa harus ada di dalamnya. Jangan melakukan gerakan sendiri tanpa ada pendampingan. Ini yang penting," ujar Nasir saat di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta Selatan (26/7/2019).

Dengan kata lain, marxisme adalah kiri. Apakah kajian kiri hanya diperbolehkan di dalam kampus saja? Kampus yang seperti apa? Kampus yang berideologi Pancasila? Atau kampus yang berideologi Islam?

Ketika institusi ataupun instansi di negeri ini tidak memiliki pemahaman yang sama dalam meningkatkan dan mengembangkan budaya literasi di negeri ini, mau dibawa ke mana negara kita? Dan sampai kapan razia buku kiri itu akan hilang?

Kebebasan akademik sangat dibutuhkan. Selain dukungan dari para birokrat atau pejabat kampus, juga seharusnya didukung juga oleh birokrat atau pejabat negara dengan tujuan untuk meningkatkan budaya literasi negeri ini.

Kiri di sini adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan keadilan sosial dan juga emansipasi. Karena gerakan kiri sebetulnya mempunyai makna dan tujuan yang sangat luas. Dengan tujuan memperjuangkan hak atas ekonomi, sosial, budaya, politik, kesetaraan gender, dan lainnya, mereka pun muncul dengan mengatasnamakan kelompok yang berbeda-beda.

Sekitar tahun 1845 s/d 1847, di Eropa ada sebuah organisasi yang diinisiasi dan diorganisir oleh buruh atau pekerja dan para buangan politik. Mereka mengorganisasi kelompok untuk melakukan pendidikan komunis. Salah satu orang yang terlibat di dalamnya adalah Karl Marx (1818-1883). 

Marx adalah seorang Jerman. Ia mempelajari tulisan dari para pemikir sosialis Inggris dan Prancis. Marx juga tidak ketinggalan dalam mempelajari ekonomi klasiknya Adam Smith dan David Ricardo.

Marx bertemu dengan kawannya Friedrich Engels (1820-1895). Mereka berdua berduet dalam melakukan kerja sama dengan menulis sebuah dokumen yang dikenal dengan Manifesto Komunis. Dokumen yang berisikan tentang filsafat sejarah, analisis kritis terhadap doktrinnya sosialis, dan juga mengajak untuk melakukan aksi revolusioner (Hemasari Dharmabumi, 2016)

Manifesto yang dibuat Marx dan Engels terbit pada Februari 1848, yang dijadikan dasar sosialisme dan teori modern gerakan buruh.

Pada dasarnya, Manifesto tersebut merupakan sebuah proses perjuangan kelas. Karena munculnya dan berkembangnya teknologi yang makin tidak memanusiakan manusia. Dengan tujuan terbentuknya masyarakat sosialis yang dapat diwujudkan oleh para pekerja yang meleburkan diri dalam wujud atau bentuk partai politik (parpol).


PKI merupakan partai komunis yang bisa dibilang tua di kawasan Asia, kalau dibandingkan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang pada waktu itu berdiri pada tahun 1921. Dan PKI juga merupakan partai komunis terbesar pada tahun 1965. 

Kita perlu tahu representasi dari kiri itu sendiri di Indonesia. Presiden RI pertama Soekarno yang lebih familiar dipanggil dengan Bung Karno sang proklamator adalah seorang kiri. Ia menelurkan lima nilai revolusinya yang lebih dikenal dengan ajaran-ajaran Nasakom, Pancasila, Manipol Usdek, Trisakti, dan Berdikari.

Selanjutnya ada nama Tan Malaka dengan Partai Murba-nya yang mirip dengan aliran Titoisme-nya Yugoslavia, semacam Marxis nasionalis. Kemudian sosial demokratnya Sjahrir yang lebih dikenal dengan sosialis kanan (Bonnie Setiawan, 2016).

Selain representasi kiri nasionalis dan kiri kanan, sebetulnya ada juga yang merepresentasikan dengan nama dari Islam kiri. Islam kiri pergerakannya dengan menggunakan ide sosialisme Islam. Dan juga sebetulnya PKI juga berasal dari Islam kiri, yaitu dari Sarekat Islam.

Sosialisme Islam yang digawangi oleh Hos Tjokroaminoto, Agus Salim, dan kawan-kawan lainnya yang tidak bertahan dengan lama apa yang sudah dicita-citakannya. Oleh sebab itu, ketika berbicara kiri atau gerakan kiri, yang ada dan lebih dikenal dalam mindset orang-orang adalah nama PKI.

Hassan Hanafi al Yassar al Islam pernah mengatakan tentang perihal kiri Islam. Sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Alquran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Ketika mendengar kata atau kalimat dan penjelasan yang di atas (kiri, komunis, PKI, buku kiri) kebanyakan dan mayoritas dari otak manusia yang sudah dicuci oleh rezim orde baru sehingga stigma dan mungkin diskriminasi terhadap kiri, komunis, PKI, dan buku kiri sangat melekat dan susah dihilangkan. Begitu hebatnya propaganda yang sudah dilakukan oleh rezim orde baru.

Ketika kita berusaha untuk berpikir lebih maju dan radikal, pasti akan menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan dan juga dari kalangan pelajar, khususnya dari kalangan pelajar muslim.  

Sampai kapan Tap MPRS No. XXV/1966 terus diberlakukan dan tidak akan pernah dicabut? Ketika hak atas kebebasan dalam mempelajari dan juga meyakini satu ajaran politik tertentu, dan kebebasan dalam berserikat atau berorganisasi juga termasuk di dalamnya membentuk partai politik yang dengan tegas menyatakan dan mempunyai paham kiri.

Artikel Terkait