Jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Perempuan Indonesia sudah banyak berkiprah dalam bidang politik. Salah satu hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Duta Besar Kanada untuk Indonesia (Earl Drake, yang juga sebagai sejarawan) Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayamwuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit.

Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai politisi seperti halnya pada masa kini, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara pada masa itu.

Pada masa awal kedatangan Bangsa Belanda ke Nusantara (nama Indonesia pada masa itu) yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, Kerajaan Aceh memiliki sosok Angkatan Laut perempuan ialah Laksamana Keumala Hayati berdasarkan bukti sejarah (manuskrip)  yang tersimpan di Universitas Kebangsaan Malaysia yang berangka sekitar tahun 1875.

Keumala Hayati tidak hanya sebagai sosok panglima perang  yang tergabung dalam Angkatan Laut Kerajaan Aceh saja, tetapi juga seorang serta sebagai diplomat. Saat itu setelah pertempuran melawan armada Belanda yang menewaskan Cornelis de Houtman, hubungan Aceh dan Belanda sempat tegang. Prins Maurits, yang memimpin Belanda saat itu berusaha memperbaiki hubungan.

Maka dikirim utusan ke Aceh, dan Malahayati ditugaskan oleh Sultan untuk melakukan perundingan-perundingan awal dengan utusan Belanda, hingga tercapai sejumlah persetujuan.

Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara pula lahir seorang pejuang-pejuang dari kaum perempuan yang lain yang berjuang di medan perang seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia serta pejuang kaum perempuan yang menghasilkan pemikiran dalam hal pendidikan bagi kaum perempuan seperti yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said dan Raden Dewi Sartika.

Namun perjuangan kaum perempuan sebelum abad 20 merupakan perjuangan perseorangan, belum terbentuk sebuah perkumpulan hal ini dikarenakan kuat nya Adat-istiadat pada saat itu baik di kalangan ningrat maupun di kalangan masyarakat biasa. Pendidikan yang diperoleh kaum perempuan pada saat itu hanya mempersiapkan perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Tetapi sejak abad ke 20 mulai bermunculan perkumpulan gerakan kaum wanita diantara nya setelah lahirnya Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1945. Kowani merupakan “reinkarnasi” dari organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1928, yaitu Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI). Sayangnya, pada tahun 1965 Kowani menghadapi persoalan yang cukup serius, yaitu pimpinannya memiliki keberpihakan kepada G 30 S/PKI.

Namun demikian, keadaan ini telah memunculkan organisasi perempuan baru sebagai bentuk respon atas peristiwa tersebut, yaitu Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (Kawi). Tidak hanya itu, organisasi lain yang juga muncul adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang beraliran komunis.

Orde Lama, selain organisasi juga muncul beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni, dua nama yang terkenal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Tidak hanya itu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga memiliki tokoh perempuan yaitu Walandauw. Demikian halnya di Partai Nadhlatul Ulama juga ada nama Mahmuda Mawardi dan HAS Wachid Hasyim.

Sementara itu, Salawati Daud merupakan tokoh perempuan terkenal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perempuan diperhitungkan di panggung politik. Namun, semua itu sirna seiring dengan berakhirnya masa kekuasaan rezim Orde Lama dan berganti dengan Orde Baru.

Masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru merupakan saat yang sulit bagi pergerakan perempuan di Indonesia. Organisasi perempuan dianggap sebagai salah satu elemen yang harus diawasi dan dipasung atas nama kepentingan negara.

Salah satu contoh nyata adalah gerakan penghancuran hingga ke akar-akarnya yang dilakukan terhadap Gerwani pada tahun 1965. Penghancuran ini dilakukan dengan cara politik pencitraan hingga di tingkat daerah dimana Gerwani dicitrakan sebagai sekumpulan perempuan kejam yang kerapkali menyilet dan menyiksa para korbannya.

Namun demikian, pada tahun 1980-an banyak bermunculan organisasi perempuan yang mencoba untuk keluar dari rumusan peran Orde Baru, diantaranya Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta. Yayasan ini bahkan memiliki jaringan hingga ke LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yakni LSM Solidaritas Perempuan dan LSM Rifka Annisa.

Pada masa kini setelah runtuhnya rezim Orde Baru, semakin banyak pihak yang menyuarakan agar perempuan diberi kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam dunia politik dan ruang publik. Hal ini dikarenakan masih terdapat adanya kesenjangan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Tidak hanya itu saja, masih banyak pandangan bahwa perempuan sebaik nya berada dan bekerja di dalam rumah.

Perempuan yang ingin mengambil bagian dalam ranah politik maupun ranah publik boleh saja selama mampu menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang baik, mengurus dulu keperluan anak-anaknya, agar anak-anaknya kelak beranjak dewasa menjadi orang terdidik dan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi di parlemen.

Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada Pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih menurun dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun 1997.

Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8 persen pada tahun 2004, dan 18 persen pada pemilu 2009 cukup substantif. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan di DPD RI dari 22,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada pemilu 2009 juga cukup menggembirakan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” yang kemudian dilakukan dengan tindakan afirmatif (affirmative action).

Juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pasal 2 ayat 5 untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini.

Untuk menopang terwujudnya kuato 30% tersebut perlu pemikiran yang matang dan keseriusan yang penuh bagi para perempuan yang memilih dan meniti karirnya di dunia politik tersebut.

Di Indonesia kiprah perempuan dalam panggung politik semakin terlihat dengan kehadiran kaum perempuan dalam menjalankan tugas di Parlemen maupun di dalam pimpinan eksekutif lainnya di pemerintahan seperti Tri Rismaharini walikota Surabaya, Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial saat ini, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Indonesia.

Juga Nara Rakhmatia seorang Diplomat Muda Indonesia yang sedang ramai dibicarakan banyak orang akhir-akhir ini di media elektronik atas tindakannya yang berani membungkam tudingan dari sejumlah kepala negara di Kepulauan Pasifik terkait kondisi HAM di Papua dan Papua Barat serta masih banyak kiprah perempuan dalam ranah politik maupun ranah publik lainnya

#LombaEsaiPolitik