Indonesia merupakan negara yang amat kaya dengan keberagaman, merdeka dan berdaulat sebagai payung untuk warga negaranya yang berasal dari berbagai macam suku, etnis dan budaya. Semangat memperjuangkan kemerdekaan itu hadir dari rasa tenggang rasa atas perbedaan-perbedaan yang ada, dipupuk oleh rasa persatuan menjadikan semangat para pahlawan berkobar untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Selain itu, rakyat Indonesia ingin keluar dari kungkungan kolonialisme negara penjajah. Hal inilah yang mengakari semangat demokrasi di Indonesia, bahwa hak asasi haruslah diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Demokrasi adalah cita-cita bangsa Indonesia, maka dari itu pasca kemerdekaan, semangat itu tetap tercermin dan diwujudkan dalam praktik kenegaraan.

Indonesia sebagai negara demokrasi berarti dalam mekanisme sistem pemerintahannya sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu diwujudkan negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara. 

Demokrasi dan hak asasi manusia adalah satu kesatuan, isu yang berkenaan dengan demokrasi akan selalu bersinggungan dengan isu hak asasi manusia begitu pula sebaliknya.

Penegakkan demokrasi adalah perjuangan yang selalu diupayakan oleh manusia pada umumnya untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap individu. Menurut Ellya Rosana dalam artikelnya yang berjudul Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang terbit di Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 (2016) menyatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia dan bukan hanya sebatas hak sipil & politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga berkaitan erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. 

Maka dari itu hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Negara secara langsung berperan dan berkewajiban untuk mengeluarkan segala instrumen hukum berupa peraturan perundangan dan lainnya agar dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat berjalan dengan tegak secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam lingkup masyarakat demokratis hak-hak sipil dan kebebasan individu sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Lebih dari itu, seharusnya negara juga turut berperan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaannya agar tercipta keadaan masyarakat demokratis dalam berbangsa dan bernegara.

Lalu negara juga bertugas mengendalikan dan mengatur gejolak kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, agar tetap terorganisasi dan berjalan sejalur dengan cita-cita masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ellya Rosana dalam artikelnya yang berjudul Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang terbit di Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 (2016) bahwa negara menetapkan cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. 

Namun demikian, bagaimanapun juga negara akan berjalan sesuai dengan kehendak penguasa. Hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak akan terealisasi jika penguasa tidak memiliki pemaknaan yang sama mengenai demokrasi. 

Dengan begitu peran "penguasa" amatlah besar terhadap berjalannya demokrasi di suatu negara, Indonesia sendiri mengalami pergantian kekuasaan pada tahun 1965. Pada tahun tersebut Bung Karno secara resmi melepas tongkat kekuasaannya, setelah itu estafet kekuasaan berpindah ke tangan Soeharto dan disinilah dimulainya babak baru demokrasi di Indonesia. 

Hartuti Purnaweni berpendapat dalam artikelnya yang berjudul Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa yang terbit di Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2 (2004) bahwa pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral

Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.

Setelah itu terjadilah proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik, yang dimungkinkan karena dua hal pokok (Suharso, 2002) dalam Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa yang terbit di Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2 (2004)

Pembangunan ekonomi dan politik ini lantas diidentikkan dengan stabilitas nasional hingga lambat laun konsep stabilitas nasional diperluas menjadi logika anti-kritik dan anti konsep. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap dunia pers, sebab kebebasan pers pun direduksi.

Soeharto berpendapat bahwa pers saat itu melakukan upaya adu domba sehingga memperkeruh suasana politik nasional. Hal-hal yang dilakukan oleh pers dinilai dapat mencederai stabilitas politik dan nasional sehingga harus “dibetulkan” atau diberi “peringatan”, seperti tertulis dalam Siti Murtiningsih dalam jurnalnya yang berjudul Pembungkaman Pers Masa Orde Baru yang terbit dalam Jurnal Filsafat seri ke-29 (1999).

Menurut pandangan Orde Baru, pers tak boleh hanya menuntut hak untuk dapat bebas berpendapat tetapi lebih kepada kebabasan yang bertangungjawab. Namun demikian, bentuk dari “pembetulan” dan “peringatan” yang dimaksud oleh pemerintah Orde Baru adalah pembredelan pers jika dirasa pers tersebut keluar dari garis “aman” menurut penguasa. Proses demokrasi yang tentunya juga berkenaan dengan kebebasan pers ini akhirnya hanyalah sebuah bayangan semu belaka, sebab pers tidak lagi bebas berekspresi.

Pers dimandati oleh pesan dari pemerintah dan bukan lagi menyingkap realitas sosial secara kritis dan berimbang. Pers bukan lagi tangan panjang masyarakat, melainkan kroni pemerintah dalam menyimpan rahasia kebobrokan penguasa. Jika pers dirasa mengancam legitimasi penguasa maka saat itu juga pers tidak lagi dapat bersuara karena “hak suaranya” dicabut dengan paksa.

Pada masa Orde Baru, pers tidak lagi menganut konsep jurnalisme liberal melainkan jurnalisme otoriter yang mana mengharuskan setiap pers tunduk kepada perintah penguasa. Walaupun menurut Siti Murtiningsih dalam jurnalnya yang berjudul Pembungkaman Pers Masa Orde Baru yang terbit dalam Jurnal Filsafat seri ke-29 (1999), Orde Baru selalu mencitrakan dirinya sebagai negara hukum yang menjamin kebebasan pers akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Hukum yang ada tetap lemah dan berada di bawah kontrol penyelenggara pemerintahan. 

Dengan ini terlihat bahwa stabilitas politik menjadi orientasi dominan dalam praktek pembungkaman pers pada masa Orde Baru, hal ini tidak lain karena penguasa tahu betul bahwa pers memiliki kemampuan politik berupa pembentukan kesadaran sosial dan opini publik (Siti Murtiningsih, 1999).

Pembredelan dan pembatasan kebebasan pers oleh penguasa adalah tindakan represif yang sangat jauh dari unsur demokratis dan pemeliharaan stabilitas negara seperti yang dinarasikan. Direduksinya kebebasan pers dengan pengendalian dan pembungkaman sama saja dengan membodohi masyarakat dengan tidak memberikan informasi secara jujur dan objektif akan realitas sosial yang terjadi, serta melanggar hak dasar manusia untuk berpendapat.

Bagaimanapun juga praktek represif berupa pembredelan pers ini tidak sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD’45 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pengendalian besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh aspek kehidupan politik negara justru bertentangan dengan demokrasi karena membuat pemerintah memiliki absolute power dan absolute power bukanlah ciri dari negara demokrasi. 

Lagipula, jika dalam sebuah negara demokrasi semuanya dikendalikan pemerintah maka dimanakah letak dari demokrasi itu?