Penulis
3 bulan lalu · 360 view · 3 min baca menit baca · Politik 96506_29639.jpg
picsnews

Khilafiah Hasil Pilpres

Setelah nyoblos, semua berharap Indonesia kembali kepada damai, tidak lagi ada debat kusir hingga debat paling benar. Nyatanya, Indonesia baru memulai 'perang' baru pasca pencoblosan presiden. Indonesia memasuki khilafiah soal hasil pilpres. Lembaga survei berlainan hasil. Meski dominan kita hanya melihat Quick Count di televisi.

Saya mencermati, selain lembaga survei di televisi, ada lembaga lain yang juga melakukan QC. Misalnya IDM, UKRI, dan hasilnya berbeda dengan LSI, KOMPAS, dan beberapa lembaga terkenal lainnya yang menghasilkan paslon 02 sebagai pemenang. Itu artinya terjadinya khilafiah hasil hisab yang sama-sama menggunakan ilmu.

Khilafiah kedua terjadi ketika real count paslon 01 dan 02 menyatakan mereka menang. Angka 60-63 persen kedua kubu paslon sangat berbeda dengan angka QC yang memenangkan paslon 01. PDIP menyatakan Jokowi-Ma'ruf menang 62 persen, demikian pula dengan BPN yang menyatakan Prabowo-Sandi unggul 62 persen.

Itu artinya, kedua kubu menolak hasil metode ilmiah yang dilakukan lembaga survei yang memenangkan mereka. Khilafiah pilpres makin memuncak ketika real count dari KPU malah salah input, kesalahan manusia menurut Ketua KPU. Tentu saja bukan kesalahan kambing, dan dampaknya khilafiah hasil pilpres akan bertambah memuncak ketika KPU melakukan error input data.

Saat ini mazhab quick count terbelah, real count juga terbelah. KPU sebagai rujukan akhir malah melakukan blunder yang memancing amarah. Kecurigaan kepada KPU pantas dialamatkan, apalagi KPU dipilih melalui mekanisme politik yang kental dengan aroma suap-menyuap. Emangnya bisa menjadi komisioner KPU tanpa embel ini-itu? 

Kembali soal khilafiah hasil pilpres, publik kini bertanya siapa yang benar. Bila sama-sama menggunakan dalil, maka semua benar. Bila sama-sama jujur, maka persoalan ini sebenarnya tak perlu terjadi. 


Namun dengan pemilu yang sangat buruk, banyaknya pemilih yang digolputkan oleh kelalaian penyelenggara, maka khilafiah tak terbendung. Mengapa Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, dan DKI tanpa khilafiah?

Sebabnya, pilkada dilaksanakan tanpa 'kecurangan' penyelenggara. Semua yang berhak mendapatkan hak. Dengan pilpres yang menyebabkan banyak pemilih tak bisa nyoblos, krisis kepercayaan kemudian muncul. 

Belum lagi dengan indikasi lembaga survei merangkap konsultan politik capres, menambah runyam pilpres 2019. Lagi-lagi KPU harus menjelaskan lembaga survei yang mereka rekomendasikan boleh Quick Count, apakah benar independen atau merangkap tim sukses.

KPU harusnya serius menyeleksi lembaga dan personel yang boleh melakukan Quick Count. Selain kelembagaan, secara personel juga harus dilakukan seleksi. Sebabnya, afiliasi personal akan memengaruhi integritas lembaga tersebut. 

Saya melihat KPU lalai melakukan seleksi ketat personel lembaga survei yang melakukan Quick Count. Saya tak ingin membongkar personel dan pilihan politiknya yang jelas-jelas memihak salah satu paslon. 

Bagi saya, seleksi itu kewajiban KPU, padahal melalui akun media sosial personel anggota lembaga survei, KPU bisa mengetahuinya. Akibat kelalaian KPU kini muncul khilafiah. Sebagai mantan koordinator lembaga survei tingkat Provinsi, saya percaya Quick Count, namun bila dilakukan tanpa mengikutkan emosional dukungan kepada kontestan.

Personel di lapangan sangat berpengaruh dengan hasil yang disajikan, selain personel di tingkat pusat. Afiliasi personal akan sangat memengaruhi afiliasi secara kelembagaan. Dampaknya, pemilihan sampel TPS terkadang based on emosional bukan rasional. KPU salah input, bukan mustahil lembaga survei tidak salah input. Maka kini dua gerbong lembaga survei menghasilkan perbedaan.

Polemik pun berjalan seperti pilpres 2014. Bedanya, kini semua televisi menayangkan lembaga survei yang sama. 


Sekali lagi, khilafiah harusnya dapat diselesaikan KPU, namun tampaknya harus kembali diselesaikan melalui MK. Meski nanti MK memutuskan pemenang, bukan berarti khilafiah akan berakhir. Khilafiyah dalam ilmu memang wajib, namun menjadi rusak bila dibarengi kecurangan.

Publik pantas curiga dan kesal dengan kinerja KPU. Tentu saja tetap tidak melupakan jasa KPU. Namun dengan anggaran yang besar serta waktu yang cukup, harusnya KPU bisa lebih baik dari KPU sebelumnya.

Khilafiah pada akhirnya harus dinikmati. Siapa pun pemenang nantinya, bangsa ini harus merayakan khilafiah. Lembaga survei yang benar dengan hasil KPU jangan jumawa karena banyak pemilih yang diamputasi haknya.

Sementara tim internal paslon yang hitungannya sesuai dengan KPU juga jangan jumawa, karena hasil itu juga tidak mampu mengembalikan hak rakyat yang dirampok oleh kelalaian. TNI dan Polri jangan bangga karena rakyat yang menggaji kalian masih dicurangi oleh kelalaian yang bisa jadi disengaja. Kita patut malu jika ilmu dilacuri, kaum intelektual tak lagi memihak rakyat namun memihak penguasa.

Siapa pun pemenang akan menyisakan polarisasi yang sudah terjadi sejak 2014. Kita gagal berbangsa karena terhasut isu khilafah dan PKI. Kita gagal berbangsa karena narasi kebenaran gagal menjadi idola, kita terjebak like dan dislike

Kita belum berani memperjuangkan kebenaran meski seluruh penduduk bumi membenci. Kita memilih menjadi mayoritas tak peduli baik dan buruk, benar dan salah. Logika kita digerogoti bigositas hingga elektabilitas itu menjadi segala-galanya.


Artikel Terkait