diana_qt_ghosts_20.jpg
cdn.tutsplus.com
Politik · 5 menit baca

Khayalan tentang Komunis

Belakangan ini isu komunis kembali dihembuskan. Dimulai dari munculnya buku Jokowi Undercover yang menuduh adanya kaitan keluarga Presiden Jokowi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), adanya lambang palu arit dalam uang rupiah yang baru, hingga perdebatan soal komunis di Pilkada Banten. Permasalahannya, hembusan isu bahwa komunis atau PKI akan bangkit bukan hanya datang dari orang awam. Tapi bahkan hadir dari tokoh-tokoh masyarakat.

Isu tentang lambang palu arit sebenarnya sangat mudah dibantah. Bank Indonesia sendiri sudah dengan tegas menjelaskan bahwa adanya lambang palu arit dalam rupiah baru adalah hoax. Lambang tersebut merupakan rectoverso atau lambang pengamanan agar uang tidak mudah dipalsukan.

Lagipula, lambang rectoverso ini sudah lama ada. Tapi mengapa baru ramai saat ini? Dan mengapa dengan mudahnya menganggap bahwa lambang tersebut adalah lambang PKI? Padahal jika diterawang, maka dengan mudahnya akan terlihat bahwa lambang tersebut adalah lambang Bank Indonesia.

Menariknya, seorang Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, sendiri bercuit tentang publik yang melaporkan gejala komunis. Entah siapa publik yang dimaksud Fahri Hamzah dan tak jelas pula gejala komunis semacam apa yang dilaporkan.

Apakah gejala komunis yang dimaksud adalah tuduhan tentang lambang palu arit di uang rupiah? Hanya Fahri Hamzah yang tahu. Tapi setidaknya saya mencoba tabayyun dengan mempertanyakan tweet Fahri Hamzah yang terlihat menggiring opini publik itu.

“UU melarang komunis. Publik lapor gejala komunis. Publik dilaporkan balik. Publik tersangka. Kesimpulan?” cuit Fahri Hamzah melalui account pribadinya (23/1). Saya kemudian membalas tweet Fahri Hamzah tersebut dengan bertanya. “Pak Fahri Hamzah, Anda ini kan Wakil Ketua DPR. Coba jelaskan di mana gejala komunis. Jangan hanya berimajinasi. Kasihan martabat DPR,” balas saya.

Sungguh mengagetkan ternyata Fahri Hamzah membalas pertanyaan saya dengan menyamakan komunis dengan narkoba. Menurut Fahri Hamzah, mempertanyakan gejala komunis sama dengan mempertanyakan gejala pakai narkoba. “Sama dengan orang bilang mana gejala pakai narkoba…hehe…,” katanya.

Bukankah ini aneh? Sebab data dan fakta mengenai narkoba jelas. BNN memiliki data yang jelas tentang bahaya narkoba di Indonesia. Kepala BNN Budi Waseso menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba per November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Jadi bahaya narkoba bukanlah imajinasi belaka, tapi memang ada data yang mendasarinya.

Oleh karena Fahri Hamzah menyamakan gejala komunis dengan gejala narkoba yang jelas-jelas berdasarkan data, maka saya menanyakan adakah data yang dapat dipercaya tentang kebangkitan komunis atau gejala komunis? Jawaban Fahri Hamzah keluar dari konteks.

Ia justru memberi link berita bahwa pemerintah masih melarang komunisme. Bukankah link berita itu justru menjustifikasi bahwa sulit bagi komunis untuk bangkit karena pemerintah Republik Indonesia masih melarang adanya ajaran komunis di Indonesia?

Di Pilkada Banten, Calon Gubernur Nomor urut 1  Wahidin Halim, saat kampanye di Lapangan Sun Burst BSD, Tangerang Selatan mengatakan akan melawan PKI. "Kita akan melawan PKI, kita semangat jihad melawan kebatilan, di sini ada PKI nggak, kita akan lawan PKI," ujar Wahidin dikutip dari beritasatu.com (24/01).

Kenapa seorang calon gubernur tiba-tiba mengatakan ini? Mengapa ia tak berteriak untuk melawan kemiskinan, korupsi, atau putus sekolah? Bukankah itu nanti akan menjadi tugasnya jika terpilih menjadi gubernur?

Lagipula, siapa yang oleh Wahidin disebut PKI? Apakah ia termasuk orang yang juga berpandangan bahwa PKI akan bangkit? Jika ya, mana data dan faktanya?

Selain Fahri Hamzah dan Wahidin Halim, penyair Taufik Ismail juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebangkitan PKI. Dikutip dari Tempo, Taufik Ismail menilai kondisi Indonesia pada tahun ketiga Presiden Joko Widodo memerintah, seperti situasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

"Situasi minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir ini, mirip situasi pada tahun 62, 63, 64, dan 65," kata Taufik, dalam sambutannya dalam deklarasi Alumni Universitas Indonesia Bangkit untuk Keadilan di Perpustakaan UI, Jumat, 27 Januari 2017.

Pernyataan Fahri Hamzah, Wahidin Halim, dan Taufik Ismail ini berbahaya karena  sifat pernyataan tersebut berupa tuduhan semata. Mereka tidak mampu menunjukkan data dan fakta adanya kebangkitan PKI atau komunis. Namun pernyataan ini bisa memakan kalangan yang sebenarnya tidak tahu bagaimana duduk permasalahannya. Apalagi yang mengucapkan adalah tokoh-tokoh penting seperti Fahri Hamzah, Wahidin Halim, dan Taufik Ismail.

Ada apa sebenarnya? Mengapa isu PKI dan komunis masih terkesan relevan di tahun 2017 ini?

Khayalan tentang Komunis

Sejak peristiwa G30S di mana PKI dituduh sebagai dalang matinya tujuh jenderal angkatan darat, ratusan ribu kader PKI dihabisi. Bukan hanya kader PKI, bahkan orang-orang yang bekerja di organisasi ataupun lembaga yang memiliki afiliasi dengan PKI pun ikut “dihilangkan”.

Bahkan menurut Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam, sekitar tahun 1966, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah mengeluarkan data jumlah korban kasus pembunuhan 1965 mencapai 1 juta orang (kompas.com 22/07/16).

Ini artinya – meminjam istilah Soeharto – PKI telah ditumpas hingga ke akar-akarnya. Oleh karenanya, sejak kematian ratusan ribu (bahkan jutaan?) orang yang diduga kader dan simpatisan PKI serta lengsernya Presiden Soekarno, PKI tinggal kenangan.

Selama rezim Orde Baru, setiap tanggal 30 September, diputar pula film tentang Pengkhiantan G30S-PKI yang menceritakan kebengisan PKI. Propaganda Orde Baru tentang PKI itu rasanya cukup berhasil sehingga hampir mustahil jika bibit-bibit komunisme bangkit dari generasi masa itu.

Lagipula, ajaran komunisme sendiri sudah bangkrut. Tiongkok sendiri sebagai salah satu negara komunis terbesar sudah menjadi negara yang cenderung kapitalistik. Meski negara Tiongkok masih berlandaskan ideologi komunisme, nyatanya Tiongkok justru sudah meninggalkan nilai-nilai komunisme itu sendiri.

Kini Tiongkok sudah menjadi negara yang menganut pasar bebas (free market competition). Negara yang menguasai ekonomi dunia dengan produk-produk yang cukup berkualitas tapi murah. Tiongkok bukan lagi negara kuno. Tiongkok sudah menjadi negara yang maju dan modern.

Jika Tiongkok saja sudah meninggalkan nilai-nilai komunisme, mengapa ketakutan bahwa PKI dan komunis akan bangkit justru dihembuskan di Indonesia?

Sampai saat ini, tidak ada data maupun fakta bahwa PKI dan komunis akan bangkit. Yang ada hanyalah hoax dan fitnah, seperti buku Jokowi Undercover yang mengatakan bahwa keluarga Presiden Jokowi memiliki afiliasi dengan PKI. Isinya tak lebih dari khayalan penulis yang ingin meraup keuntungan finansial dari buku tersebut.

Kalaupun benar bahwa ada gejala kebangkitan PKI maupun komunis, laporkan saja ke polisi. Toh Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan paham komunisme dan pembubaran PKI masih berlaku. Polisi dapat secara tegas menindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Tapi nyatanya hingga hari ini, yang ada hanyalah orang-orang yang berteriak di media sosial bahwa PKI dan komunis akan segera bangkit. Bahwa PKI dan komunis akan mengkriminalisasi ulama. Oleh sebab itu, mereka merasa bahwa ini waktunya ganyang PKI. Ketika ditanya bukti atau ditantang untuk melapor ke polisi, mereka takkan menggubris. Mereka hanya fokus berteriak di media sosial.

Komunis sama seperti hantu. Ia hadir dalam khayalan dan rasa takut banyak orang, tapi ia tak nyata. Ia telah lama mati dan terkubur.