Pemberitaan negatif terkait dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) bertebaran di koran, facebook, twitter, google, dan media massa lainnya. Pemberitaan tersebut menjadikan kelompok LGBT terdiskriminasi di tanah kelahirannya sendiri.

Diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak terlepas dari argumentasi yang sulit dibantahkan, bahwa LGBT adalah penyakit yang menular, LGBT adalah life style, LGBT adalah perusak generasi muda dan berbagai pandangan streotip lainnya.

Secara sederhana, LGBT dianggap sebagai yang memiliki orientasi seksual menyimpang, dosa, haram dan terlaknat. Bahkan kalau perlu, mengutip perintah Menteri Kelautan ibu Susi Pujiastuti kepada pencuri ikan di laut Indonesia, pelakunya harus ditenggelamkan.

Menurut penulis, sebenarnya akar masalah dari pandangan streotip tersebut berlatar oleh fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tertanggal 31 Desember 2014 bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang hukumnya haram, merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dijatuhi hukuman mati.

Ibarat “jatuh ketiban tangga”, Fatwa MUI melengkapi beban seorang LGBT yang ter-diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan negara. Agama (Islam) yang membawa misi rahmatan lil ‘alamien menjadi tidak rahmat (kasih) lagi hanya karena fatwa MUI tidak toleran terhadap keragaman gender dan seksualitas.

Faktanya, MUI memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kajian hukum keislaman di Indonesia, fatwa-fatwa MUI sering kali menjadi rujukan utama para muslim Indonesia dalam mengambil keputusan hukum syariah. Secara sederhana, MUI memiliki otoritas hukum Islam sebagai syariah bagi muslim Indonesia.

Pada fatwa LGBT, seperti yang dikatakan oleh Khaled M. Abou El-Fadl dalam bukunya Speaking in God’s Name, MUI yang memiliki otoritas hukum syariat di Indonesia seolah-olah memosisikan dirinya sebagai “Wakil Tuhan”. Terjadi dikotomi antara agama dan HAM, ada jurang pemisah dan ada tembok tebal yang tidak bisa ditembus atau didialogkan.

Padahal, mempertemukan dan mendialogkan agama (syariah/hukum Islam) dan HAM dalam konteks Indonesia masa kini mengenai persoalan eksistensi LGBT menjadi niscaya.

Dampak dari fatwa tersebut, dapat kita lihat sekarang, citra Islam menjadi "abu-abu", banyak orang mengklaim negatif terhadap Islam, padahal bukan Islam sebagai agama yang disalahkan, tapi pemahaman agama Islam oleh umat Islam itu sendiri yang patut untuk dipertanyakan kembali.

Meminjam pertanyaan Gus Mus, MUI itu makhluk apa? Atas dasar apa MUI memberikan fatwa tersebut di atas, sehingga dampak dari fatwa tersebut melahirkan opini negatif terkait LGBT yang mengatasnamakan Islam?

Dalam perspektif hukum Islam, pandangan fikih dan interpertasi Alquran dan hadis melarang perbuatan homo. Sedangkan dalam perspektif hukum internasional dalam instrumen Hak Asasi Manusia, status LGBT itu adalah hak asasi manusia. Oleh karenanya, tulisan ini adalah bagaimana mendialogkan dua hukum yang saling berlawanan tersebut.

Mendialogkan Hukum Agama & HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun, baik individu, negara bahkan Tuhan sekalipun. Sedangkan Islam memiliki ciri berbeda, syariah Islam memberikan suatu kemungkinan bagi Tuhan untuk melakukan intervensi terhadap hak-hak dasar manusia.

Islam sama halnya dengan HAM internasional mengakui adanya hak dasar yang melekat pada individu. Akan tetapi, bagi syariah Islam, Tuhan memiliki kewenangan untuk setiap saat mencabut hak tersebut sesuai dengan kehendak-Nya.

Dalam perkembangannya kemudian, pandangan ini menggerucut pada satu keyakinan bahwa individu atau negara (pemerintah) memiliki hak untuk mencabut hak dasar manusia sejauh dilakukan atas dasar membela kepentingan Tuhan. Keyakinan masif inilah yang menurut Abdullahi Ahmad an-Na’im justru berpotensi melegitimasi tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran HAM.

Dua perspektif yang saling berlawanan itulah yang menjadi salah satu faktor pemicu munculnya “sengketa” antara HAM dan agama (syariah). Menurut Khaled, seharusnya persengketaan tersebut tidak terjadi di wilayah pengalaman subjektif.

Pengalaman subjektif beragama yang dirasakan oleh seseorang selayaknya menjadi salah satu elemen penting yang dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan antara HAM dan agama.

Pada tataran subjektif, kemungkinan untuk mendamaikan agama dan HAM sangatlah minim. Sebaliknya, pada tataran objektif, manusia memiliki kemungkinan yang sangat luas untuk melerai ketegangan antara agama (syariah) dan HAM.

Jika secara subjektif dan objektif seseorang berada dalam satu pemahaman bahwa seperangkat hak dasar yang terdapat dalam HAM adalah sama persis dengan seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan, maka ketegangan antara agama (syariah) dan HAM akan selesai.

Namun, sebaliknya, jika seseorang berpandangan bahwa hak-hak dasar yang termaktub dalam HAM tidak sejalan dengan hak-hak yang diberikan manusia, maka ketegangan antara agama (syariah) dan HAM tidak akan kunjung selesai.

Lebih lanjut Khaled mengatakan, syariah Islam bertumpu pada olah penafsiran ahli hukum. Penafsiran para ahli hukum kemudian dikenal dengan sebutan fiqih (hukum Islam). Dengan demikian, warna syariah Islam yang mengemuka dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh penafsiran para ahli hukum Islam.

Menurut Khaled, akan sangat mungkin jika teks (Alquran dan Hadis) pada dasarnya memiliki komitmen terhadap HAM, namun pada kenyataannya para ahli hukum Islam menafsirkan sebaliknya. Pada titik inilah terjadi independensi dan otonomi ahli hukum Islam dalam melakukan interpretasi.

Maka tidaklah mengherankan apabila Khaled berkesimpulan bahwa Hukum Tuhan yang ada sekarang merupakan hasil dari penafsiran manusia secara menyeluruh yang menyimpan dua kemungkinan: bisa benar bisa juga salah.

Dengan demikian, mengutip pemikiran Khaled, fatwa MUI mengenai LGBT di Indonesia memiliki dua kemungkinan, bisa benar bisa juga salah. 

Hak Dasar Kelompok LGBT

Menurut Abu Hamid Al-Ghazali (505 H/1111 M), manusia memiliki lima hak dasar yang harus diberikan. Lima hak dasar tersebut disebut dengan al-Dharuriyyat al-Khamsah (lima hak dasar manusia yang mendesak untuk dipenuhi), antara lain: hak atas agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.

Kelima hak dasar tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma-norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Kelima hak dasar manusia tersebut harus dijaga, dihormati, dan diperjuangkan melalui sistem politik dan hukum.

Menurut Husein Muhammad, perwujudan perlindungan lima hak dasar di atas mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang adanya perbedaan keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin.

Dengan demikian, penegakan hak dasar manusia “seyogianya” mempertimbangkan dan memperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan semua umat manusia di depan hukum agama dan hukum negara.

Pelaksanaan hak dasar tersebut ditempuh dengan kaidah ushul fiqh jalbu al-mashalih wa daf’il mafasid (menegakkan kebaikan dan menolak kejelakan). Dengan dasar inilah maka seluruh pemikiran dan sistem apa pun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan terhadap siapa pun harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

Di akhir tulisan ini, saya kutip ayat Alquran sebagai bahan peringatan kepada sebagian umat Islam yang menjustifikasi manusia lain sebagai dosa, terlaknat, dan masuk neraka atas nama Tuhan.

Allah berfirman di dalam QS. Al-An’am (6): 57 yang artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

Karena menetapkan hukum itu adalah hak Allah, maka manusia tidak memiliki hak dan otoritas untuk memutuskan hukum sehingga hukum itu bersifat mutlak dan final, baik itu atas nama lembaga berlabel “Islam” sekalipun.

*Dalam versi paper, telah terbit di Jurnal Perempuan “Keragaman Gender & Seksualitas” Edisi 87 Vol.20, No.4 November 2015 dengan judul “LGBT, Agama & HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl”.