Apa yang ada di benak Anda jika ditanya bagaimana mental pejabat di era “keterbukaan” seperti sekarang ini? Apakah sudah lebih baik jika dibanding era orde baru yang memang terkenal sangat bobrok? Ataukah malah sebailknya?

Untuk membantu menjawab pertanyaan di atas, berikut penulis mencoba memaparkan kinerja aparat/pejabat di sektor yang cukup terkenal sebagai tempat yang rawan terjadi manipulasi, mark-up harga, dan hal-hal yang terkait persekongkolan jahat demi mendapatkan keuntungan tertentu. Sektor yang dimaksud adalah di bidang infrastruktur jalan yaitu yang terkait dengan pemanfaatan kawasan daerah milik jalan (DAMIJA).

Pernahkah Anda memperhatikan kondisi samping kiri dan kanan jalan raya yang Anda lewati setiap hari? Jika anda menjumpai atau melihat bangunan yang berdiri kurang dari 12,5 meter dari as jalan, maka itu adalah sebuah pelanggaran terhadap DAMIJA.

DAMIJA adalah daerah milik jalan yang diperuntukan sebagai jalur lalu lintas dan untuk penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruang agar tidak mengganggu pandangan pengemudi. Lebar DAMIJA telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2006 pasal 40 ayat 1 yaitu minimal 25 meter atau 12,5 meter dihitung dari as jalan.

DAMIJA yang berbatasan langsung dengan badan jalan menjadikannya sebagai kawasan yang sangat strategis dijadikan tempat usaha. Orang yang turun dari kendaraan atau sekadar mampir dapat langsung membeli barang yang dijajakan, hotel-hotel dan ruko-ruko akan ramai karena lebih mudah dikunjungi, gerai/kios yang menjajakan barang dagangannya akan lebih mudah dilirik. 

Hal inilah yang menjadikan kawasan DAMIJA menjadi rebutan, sehingga berbagai cara pun dilakukan demi untuk mendapatkan izin memanfaatkan kawasan DAMIJA tersebut.

Oknum yang memiliki kekuatan finansial dan memiliki pengaruh pada kekuasaan akan banyak mendapatkan keuntungan. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, oknum berusaha menyogok pejabat pemerintah (penyelenggara jalan) dengan memberikan “privilege” berupa uang, barang atau bahkan dijanjikan menduduki jabatan tertentu apabila mengikuti keinginan dan hasrat mereka untuk membangun/mendirikan bangunan diatas kawasan DAMIJA.

Oknum pejabat/penyelenggara jalan yang menerima pemberian menjadi tidak berdaya melaksanakan tupoksinya, tidak bisa bertindak tegas menolak memberikan izin bahkan kalaupun menolak adalah demi membuka peluang melakukan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Selanjutnya jika nantinya oknum yang diberikan izin sudah mendirikan bangunan, maka akan memancing pihak-pihak lainnya untuk mengajukan izin yang sama. Makin banyak pihak yang mangajukan izin, maka makin banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh okunum aparat, sedangkan di sisi lain makin banyak bangunan yang berdiri, maka akan semakin membahayakan bagi pengguna jalan dan pemilik bangunan itu sendiri.

Pelanggaran terhadap DAMIJA akan mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dari segi keamanan, bangunan yang berdiri dalam kawasan DAMIJA akan mengganggu pandangan pengemudi terutama di tikungan, pengemudi tidak dapat melihat obyek secara sempurna karena terhalang oleh bangunan. Akibatnya potensi terjadinya kecelakaan makin besar.

Apabila pengemudi secara tiba-tiba ingin keluar dari lajur jalan dan secara refleks membanting stirnya ke arah bangunan, maka akan terjadi benturan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Sedangkan dari segi kenyamanan dapat menyebabkan kemacetan yang membuat pengemudi stress karena perjalanan ke tempat tujuan menjadi tidak menentu dan tidak tepat waktu.

Pelanggaran terhadap ketentuan DAMIJA sudah terjadi sejak zaman orde baru, namun saat itu kebanyakan hanya terjadi di perkotaan. Saat itu arus urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan di kota sedang marak-maraknya, mereka yang tidak terserap di perusahaan atau pabrik-pabrik terpaksa berjualan dengan mendirikan lapak-lapak di pinggir jalan.

“Permainan” mencari keuntungan di kawasan DAMIJA sebagian besar terjadi antar aparat di lapangan dengan pemilik lapak. Pemilik lapak membayar “pajak” kepada oknum aparat agar tetap dapat menjajakan barang dagangannya.

Sedangkan atasan oknum aparat merasa belum mendapatkan keuntungan yang banyak atas retribusi yang diberikan dari para pedagang kaki lima yang penghasilannya memang pas-pasan lebih memilih menegakkan aturan, akibatnya sering terjadi benturan-benturan di lapangan apabila diadakan patroli bersama.

Di samping itu oknum penyogok yang mempunyai kekuatan finansial dan pengaruh besar kepada kekuasaan belum tertarik untuk menjadikan kawasan DAMIJA sebagai tempat mendapatkan keuntungan karena masih tertuju pada proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang cukup marak pada saat itu seperti bangunan gedung bertingkat, jembatan layang, dan pembangunan/pembukaan ruas jalan baru.

Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan kawasan DAMIJA pada saat ini hampir terjadi di seluruh daerah baik di daerah pedesaan apalagi di perkotaan. Pelanggaran pada daerah pedesaan umumnya terjadi karena ketidaktahuan akan peraturan tentang pemanfaatan DAMIJA, sedangkan di perkotaan lebih banyak karena “permainan” oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan.

Pelanggaran karena ketidaktahuan bisa diatasi dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang peraturan jalan. Namun, pelanggaran karena adanya “permainan” dari oknum-oknum diperlukan komitmen bersama dari banyak pihak untuk menjaga integritas masing-masing untuk menegakkan peraturan tentang pemanfaatan DAMIJA.

Dari pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa mental dan integritas pejabat masih sama bobroknya, yang membedakan hanya sektor mana yang bisa dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan/di-lumrah-kan maka ini bisa menjadi bom waktu yang berujung ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.