Kasus seorang siswi bukan muslimah di sebuah SMK Negeri di Padang yang diwajibkan mengenakan jilbab memantik perdebatan di masyarakat. Konon peraturan yang didasarkan pada peraturan Walikota Padang itu sudah ada sejak belasan tahun lalu, dan (dianggap) tidak pernah ada keberatan. Ini terbukti kemudian dengan beberapa temuan siswi beragama bukan Islam yang berkerudung ketika mereka bersekolah.

Peristiwa tersebut mendapat komentar spontan dari Mas Mendikbud Nadiem Makarim. Ia menegaskan, tidak boleh ada pemaksaan dari sekolah dalam cara berpakaian seragam bagi siswi-siswinya. Hal yang menurut saya patut diacungi jempol.

Kegaduhan sedikit mereda setelah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri) tertanggal 3 Februari 2021. Ada enam poin dalam SKB 3 Menteri, tetapi intinya adalah sekolah dan pemerintah daerah tidak boleh melarang atau mewajibkan seragam dan atribut dengan kekhususan agama tertentu, bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Aturan tersebut berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sebetulnya tidak ada hal baru di dalam SKB tersebut. Surat Keputusan itu hanya menekankan kembali Perarutan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 tahun 2014 (yang diundangkan pada 4 Juni 2014). Siswa dan siswi di Indonesia memang diwajibkan berseragam sesuai dengan aturan pemerintah yang tertuang di dalam Permendiknas 45/2014.

Di dalam Permendiknas 45/2014 dimuat ketentuan seragam nasional untuk siswi SD-SMP-SMA/SMK, dengan tiga pilihan: kemeja putih lengan pendek dipadu dengan rok pendek (5 cm di bawah lutut), atau kemeja putih lengan pendek dipadu dengan rok panjang semata kaki, atau kemeja putih lengan panjang dipadu dengan jilbab putih dan rok panjang sampai mata kaki. Perbedaan antar jenjang pendidikan ada pada warna rok: merah marun untuk SD, biru tua untuk SMP, dan abu-abu untuk SMA/SMK.

Panjang rok, panjang lengan kemeja, dan berkerudung atau tidaknya, sifatnya adalah pilihan. Artinya diserahkan pada pendapat masing-masing siswi dan orang tuanya untuk memilih mana yang paling nyaman buat mereka. Sekolah tidak boleh menentukan salah satu sebagai sebuah kewajiban.

Dalam pelaksanaannya yang sering terjadi adalah seperti ini: sekolah menentukan salah satu atau paling tidak dua pilihan seragam untuk siswi, terutama yang berkaitan dengan panjang rok. Tidak ada pilihan untuk panjang rok 5 cm di bawah lutut, semua siswi harus mengenakan rok panjang sampai mata kaki. Bahkan untuk siswi muslimah ada keharusan mengenakan jilbab. Di beberapa tempat, seperti di Padang (dan ternyata di lain tempat juga, seperti di Kampar, Provinsi Riau), siswi yang beragama selain Islam juga harus berkerudung.

Secara formal bisa saja sekolah tidak menentukannya lewat peraturan resmi, tetapi di lapangan ada ‘setengah paksaan’ dari guru. Cerita seorang kerabat yang anaknya akhirnya ‘terpaksa’ mengenakan jilbab karena sering ditanya, “Nggak malu gak pakai jilbab? Teman-teman yang lain pakai, lho”, atau, “Kapan kamu mau pakai kerudung?”. Bagi anak sekolah, pertanyaan gurunya tentu membuatnya tidak memiliki pilihan lain, kecuali berkerudung, atau dia harus menghadapi pertanyaan yang sama, setiap saat.

“Keberatan siswi dan orang-tua mereka dianggap angin lalu”, sergah kerabat saya itu.

O ya, kerabat saya ini muslim, tetapi ia mengimani bahwa kerudung bukan kewajiban bagi muslimah. Bagaimanapun harus diakui bahwa cara berbusana bagi muslimah, apakah harus menutup rambut atau tidak, tidak ada kesepakatan antar pemeluknya. Ada kelompok yang percaya bahwa rambut bukan aurat yang harus ditutup, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengenakan kerudung. Atas nama toleransi, tentu pilihan mereka itu harus dihargai.

“Apalagi bagi anak-anak perempuan yang belum akil baliq, tidak ada keharusan memakai kerudung”, kata teman saya yang lain, yang menyodorkan argumen keberatannya ketika putrinya yang akan masuk SD sudah disodorkan kewajiban mengenakan kerudung. Ia masih percaya bahwa lebih baik putrinya terpapar sinar matahari sebanyak-banyaknya, untuk kesehatan tulang dan kulitnya. Menurutnya, baju lengan panjang, rok panjang, dan kerudung akan menghalangi asupan sinar matahari bagi putri kecil semata wayangnya. Kepercayaan ini mestinya juga harus diakomodasi sekolah. Pada akhirnya ia memang memilih sekolah lain yang memenuhi kebutuhannya tersebut.

Jika perihal seragam sekolah ini dikembalikan pada asas pilihan, seperti diamanatkan oleh Permendiknas 45/2014 dan ditekankan kembali melalui SKB tiga Menteri 3 Februari 2021, ada beberapa hal positif yang dapat dipetik. Dari hasil ngobrol dengan teman dan kerabat yang tadi saya sebutkan, saya memperoleh paling tidak ada tiga hal.

Pertama, hal itu menjadi salah satu pembukti bahwa Islam adalah benar-benar rahmatan lil alamin, agama pembawa damai. Siswi-siswi yang memakai jilbab adalah mereka yang benar-benar memilih dan memutuskan secara sadar, bukan hasil paksaan.

Kedua, sebagai bukti juga bahwa semboyan toleransi di Indonesia bukan omong kosong belaka. Kepentingan semua kelompok serta semua golongan (termasuk kelompok muslim yang percaya bahwa rambut bukan aurat dan oleh karenanya tidak wajib ditutup), untuk hal-hal yang bukan prinsip dasar bernegara, dapat diakomodasi tanpa kecuali.

Hal positif lain adalah mengurangi kegaduhan, sehingga mulai bisa melatih masyarakat untuk berdiskusi hal-hal yang lebih esensial. Daripada memperdebatkan seragam sekolah, bukankah lebih produktif mendiskusikan bagaimana cara mengurangi kecanduan anak-anak terhadap gawai, atau memikirkan bagaimana membantu keterbatasan sarana murid-murid di daerah terpencil untuk melakukan sekolah online, misalnya.

 Dari tadi kok saya selalu merujuk ke teman dan kerabat saya, ya? Bagaimana dengan pendapat saya sendiri? Terus terang saya tidak pernah punya masalah dengan ketentuan seragam sekolah untuk siswi. Mau wajib berjilbab atau tidak, saya tidak pernah punya urusan tentang hal itu. Bukannya tidak peduli, tetapi karena anak saya satu-satunya adalah laki-laki.