66015_84576.jpg
Foto: Flickr
Ekonomi · 4 menit baca

Ketimpangan Pendapatan dan P2P Lending (Fintech)

Ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mempersempit kesenjangan pendapatan, namun belum menunjukkan hasil signifikan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2015, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat ketimpangan paling parah di Asia Timur. Sebab pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat dalam 15 tahun terakhir hanya dinikmati oleh 20 persen warga terkaya di Indonesia, sementara 80 persen lainnya (205 juta penduduk) justru “tertinggal di belakang”.

Credit Suisse’s Global Wealth Report tahun 2016 bahkan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 1% terkaya menikmati 49,3% kekayaan nasional, lebih timpang daripada Brazil, China, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya terparah di Asia, tapi juga di dunia.

Upaya mengatasi ketimpangan pendapatan relatif lebih sulit daripada mengatasi kemiskinan. Pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan memberi bantuan langsung (cash transfer) diklaim berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga level paling rendah dalam sejarah Indonesia, namun belum mampu mempersempit kesenjangan pendapatan.

Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan pendapatan akan semakin lebar jika rate of return dari kekayaan kelompok 1% terkaya tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu kelemahan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan adalah menyamakan program pengetasan kemiskinan dan upaya penanggulangan ketimpangan. Dalam kurun lima tahun terakhir, anggaran pemerintah lebih banyak diarahakan pada program pengentasan kemiskinan namun belum menyentuh masalah mendasar ketimpangan.

Penanggulangan ketimpangan tidak sekadar mengangkat penduduk dari garis kemiskinan (program cash transfer) tapi mendorong pertumbuhan kekayaan mereka lebih cepat daripada kelompok 1% terkaya atau pertumbuhan ekonomi. Fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir hanya pada pengentasan kemiskinan, bukan pada perbaikan distribusi pendapatan.

Dalam laporan Bank Dunia dan Credit Suisse’s Global Wealth Report, sebagian besar kelompok berpendapatan rendah berprofesi sebagai petani dan nelayan (kelompok 40% terbawah). Oleh sebab itu, upaya mempersempit ketimpangan pendapatan harusnya dimulai dari kelompok petani dan nelayan.

Salah satu karekteristik utama dari rumah tangga/individu berpendapatan rendah yang berprofesi sebagai petani adalah kepemilikan lahan dan kepemilikan aset terbatas. Hasil sensus pertanian 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 14.248.870 rumah tangga petani hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektar atau masuk dalam kategori petani gurem.

Kepemilikan lahan terbatas membuat usaha pertanian mereka tidak berskala ekonomi, karena pengeluaran biaya produksi akan jauh lebih besar daripada pendapatan usaha. Jikapun ada pendapatan dari hasil usaha pertanian, pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten), sehingga tidak mungkin melakukan investasi.

Hal serupa juga dialami oleh kelompok berpendapatan rendah yang berprofesi sebagai nelayan dengan alat tangkap dan infrastruktur tangkap terbatas. Perhitungan struktur biaya dan pendapatan BPS menunjukkan bahwa nelayan tangkap di laut yang menggunakan perahu motor tempel dan perahu tanpa motor masing-masing hanya menerima pendapatan bersih sebesar Rp365.000 dan Rp39.000 per trip. Kondisi nelayan perairan umum tanpa perahu jauh lebih parah, sebab setiap kali trip hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp14.000.

Dengan kondisi ekonomi seperti ini, perbankan tak akan mengalokasikan kredit untuk membiayai nelayan dan petani miskin, padahal modal (stock capital) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong aktivitas bisnis pada level skala ekonomi.

Meski perbankan tampaknya sulit untuk membiayai, perkembangan teknologi memungkinkan petani dan nelayan (kelompok 40% terbawah) mendapat sumber pembiayaan diluar perbankan, salah satunya melalui lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech) dengan skema peer-to peer lending (P2P lending).

Setidaknya ada tiga hal yang membuat skema pembiayaan P2P relevan dijadikan sumber pembiayaan untuk membatu kelompok 40% terbawah. Pertama, Fintech dengan skema P2P tidak membutuhkan jaminan (collateral) sebagai syarat pembiayaan. Kemudahan ini penting bagi petani dan nelayan miskin sebab satu-satunya aset mereka adalah tenaga kerja.

Kedua, sebagian perusahaan Fintech P2P di Indonesia memberikan pembiayaan secara berkelompok, sehingga memungkinkan petani dan nelayan miskin dapat berkolaborasi untuk memperbaiki skala usaha dan secara gotong royong menanggung risiko gagal bayar (default).

Ketiga, perusahaan Fitench P2P memosisikan para peminjam sebagai rekanan. Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis peminjam juga akan menurunkan risiko gagal bayar dan mengutungkan perusahaan. Untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan oleh peminjam berlanjut dan mengutungkan, perusahaan Fintech melakukan pendampingan secara berkala.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Maret 2018, Indonesia memiliki 44 perusahaan Fintech dibawah pengawasan otoritas. Karena menawarkan kemudahan dan membantu masyarakat kurang mampu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, maka pemberi pinjaman yang memanfaatkan platform menunjukkan tren meningkat.

Dalam statistik Fintech, OJK mencatat peningkatan jumlah lender hanya dalam kurun waktu lima bulan tahun 2018. Bulan Mei tercatat ada 199.539 akun pemberi pinjaman yang memanfaatkan platform P2P, meningkat jika dibandingkan bulan Januari sebesar 115.939. Mereka memilih langsung kelompok bisnis yang akan mereka biayai dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi investor.

Semua kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memberikan kredit dimanfaatkan oleh bisnis berskala kecil (unbanked). Dalam lima bulan terakhir tahun 2018, jumlah akun peminjam yang memanfaatkan platform Fintech menunjukkan peningkatan signifikan.

Pada bulan Januari, jumlah akun peminjam hanya mencapai 330.154 akun. Empat bulan selanjutnya, jumlah akun peminjam terus meningkat masing-masing 546.694 pada bulan Februari, 1.032.776 bulan Maret, 1.476.782 pada bulan April, dan mencapai 1.850.632 di bulan Mei tahun 2018.

Meksipun sebagian bisnis yang dibiayai oleh perusahaan Fintech adalah usaha kecil (tanpa jaminan), tapi risiko gagal bayar relatif rendah. OJK mencatat, dalam lima bulan terakhir, rasio pinjaman lancar (s.d. 30 hari) menunjukkan tren positif atau menggambarkan bahwa sebagian besar peminjam bisa mengembalikan pinjaman mereka tepat waktu.

Pada bulan Mei, rasio pinjaman lancar Fintech mencapai 98.18%, naik dibandingkan bulan Januari yang baru menyentuh 94,65%. Karena peminjam mengembalikan pinjaman tepat waktu, maka jumlah kredit tidak lancar dan macet mengalami penurunan, masing-masing dari 4,07% dan 1,28%  bulan Januari menjadi 1.18% dan 0.64% pada bulan Mei 2018.

Keberadaan Fintech P2P sebagai sumber pembiayaan bagi kelompok pendapatan 40% terbawah seharsunya dilihat sebagai peluang oleh pemerintah pusat dan daerah. Tugas pemerintah adalah berkolaborasi dengan Fintech dalam mempersempit ketimpangan pendapatan di Indonesia, terutama dalam pendampingan kelompok bisnis.

Proses pendampingan ini sangat penting, terutama bagi petani dan nelayan miskin untuk membagun kesadaran kolektif tentang pentingnya kolaborasi dalam menjalankan usaha. Kemajuan teknologi mungkin menjadi jalan keluar negara ini untuk mendorong pembangunan inkusif, di mana semua kelompok masyarakat bisa menikmati kesejahteraan.