Kekuasaan sepertinya akan menjadi harta yang terus berharga. Barangkali, karena kekuasaan menjadi syarat bagi seseorang untuk berbuat apa saja—termasuk untuk menunaikan kerakusan. 

Saya pun melihatnya, kekuasaan hari ini tidak lebih dari cara untuk menjadi kaya, menjadi terhormat, dan menjadi tamak dengan cara yang lebih elegan.

Bagaimana Kekuasaan Tumbuh

Mula-mula, seseorang hidup memerlukan kehendak. Ia ingin makan. Ia pun harus mulai berkendak untuk makan. 

Untuk menunaikan kehendaknya ini, ia harus punya kuasa. Kuasa badan untuk bergerak. Kuasa untuk bekerja dan mengumpulkan makanan. Terlebih kuasa pikiran untuk membedakan mana makanan dan bukan.

Lalu tumbuh di sini secuil gagasan. Bahwa setiap orang mesti memiliki kuasa atau kekuasaan dari sejak dalam pikir hingga perbuatan untuk sekadar melangsungkan seluk-beluk hidupnya.

Dari kaleidoskop yang sepintas macam ini dapat ditarik kesimpulan kecil. Bahwa untuk hidup, seseorang butuh sebentuk kekuasaan. Setidaknya, kekuasaan atas dirinya sendiri. Untuk berpikir. Untuk berbuat. Dan setiap orang yang terus hidup, berarti di sisi lain ia terus memperjuangkan atau mempertahankan kekuasaannya ini.

Kekuasaan yang ada dalam setiap orang untuk sekadar menunaikan hidup ini pada dasarnya lebih tepat disebut sebagai hak kuasa untuk hidup. Setiap orang diberkati hidup. Ia berhak hidup dengan kekuasaan ini. Hanya untuk menunaikan hidup yang diberkati ini.

Bagaimana Kekuasaan Menjadi Timpang

Di dalam rahim kekuasaan yang kolosal, muncul embriogenesis bernama ketimpangan. Bagaimana kekuasaan ini menjadi kolosal? Mula-mula sebab kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu dirampas oleh individu lainnya. Seseorang mulai merampas sepiring nasi milik seseorang yang lain.

Perampasan bekerja lantaran beragam perkara. Kehormatan dan kerakusan adalah perkara yang paling dasae. Seseorang yang mengambil sepiring nasi milik orang lain untuk dimakan—padahal dirinya juga memiliki sepiring—bisa saja karena unsur kerakusan.

Tetapi seseorang yang merampas nasi seseorang untuk disodorkan kepada orang lain adalah sebentuk pemenuhan bagi kehormatan dirinya. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan merampas milik orang lain. Maksud saya, tidak ada kekuasaan yang kolosal bisa menciptakan kondisi yang stabil. Ia selalu dan cenderung sekali merusak. Lahir dari tindakan merampas dan menganiaya.

Secara sederhana bisa dihitung; berapa kali lipat kekuasaan kepala desa lebih besar dari kekuasaan rakyatnya—rakyat yang miskin utamanya. Di sini memang, kemiskinan menjadi identitas paling tidak kuasa. Bila yang miskin ini hendak bersuara, ia bisa saja tidak didengar. Karena kekuasaanya tidak berlipat-lipat alias tidak memenuhi syarat untuk bersuara.

Untuk memerintahkan kepala desa agar bekerja dengan baik jelas butuh orang yang memiliki kekuasaan yang berkali-lipat di atasnya. Bisa camat. Bisa bupati yang memerintahnya. Seterusnya berlaku begitu. Kekuasaan yang berkali-lipat lebih besar akan bisa mengendalikan yang berkali-lipat lebih kecil.

Cara Kerja Ketimpangan

Di sisi lain yang lain, prinsip demokrasi dan segelumit konsepnya menata setiap kuasa individu menjadi setara. Setiap orang tidak dibuat lebih unggul. Kuasanya sama. Setiap orang dihitung satu suara. Satu suara satu kuasa. Suara ini setara dengan suara siapa pun.

Namun, itu begitu sia-sia di hadapan orang yang memiliki kekuasaan yang berkali-kali lipat.

Bisa dilihat; kecenderungannya, calon pemimpin pasti memiliki modal besar. Modal rupiah atau modal bajingan. Modal ini akan dipakai untuk mengkondisikan setiap apa yang setara; suara rakyat itu. Suara yang sesungguhnya itu. Dan mereka pada umumnya tidak bisa menolak. Karena untuk sekedar menolak mereka juga butuh kekuasaan yang setimpal.

Lalu, setiap suara ini akan dibuat menjadi akumulatif. Proses pembelian suara yang setara menjadi akumulatif ini tidak lain untuk kian mengkolosalkan kekuasaannya. Di sinilah kemudian hancur konsep kesetaraannya.

Kendati proses demokrasi ini berjalan jujur dan adil dan satu orang bersuara satu, hasilnya pun bukanlah kesetaraan. Hasilnya bukan keadilan dan bukan kejujuran. Tapi justru ketimpangan. Karena kesetaraan ini sudah dirampas oleh mereka yang lebih kuasa. Oleh mereka yang punya modal.

Kasus semacam ini gampang ditemukan. Hampir mustahil ada calon anggota dewan, atau bupati, atau presiden tidak mengkolosalkan kuasanya terlebih dahulu untuk mencalonkan diri. Minimal ia kaya. Dengan kuasa kekayaannya ini ia bisa membeli kekuasaan (suara) orang miskin.

Jadi, dalam situasi yang sudah terlanjur semacam ini, proses calon-mencalonkan tidak lain adalah proses mengkolosalkan kekuasaan.

Ketika kekuasaan kian kolosal, maka suara rakyat bukan suara tuhan lagi. Dan demokrasi bukan lagi kembali ke rakyat. Tapi dari rakyat untuk penguasa dan kembali ke penguasa. Demokrasi ini pun tidak akan lagi menjadi ruang bagi suara atau kuasa rakyat yang kecil. Demokrasi ini akan menjadi panggung suara antara yang kolosal dengan yang kolosal lainnya.

Sementara rakyat yang kecil kuasanya, hanya dijadikan panggung yang diinjak-injak punggungnya. Dan ketika semua itu terjadi, siapa yang akan mencegah kekuasaan yang semena-mena? dan ketika kekuasaan itu tak tercekalkan, maka sudah pasti; yang kecil jadi korban.

Maka ketimpangan akan berseri-seri. Menguliti baju mereka yang tak punya kuasa berlipat. Akan mengurangi jatah makan mereka yang hanya punya satu lipat kekuasaan. Bila pun rakyat—yang hanya punya satu lipat kekuasaan ini—dibutuhkan, paling-paling hanya untuk kepentingan pencitraan.

Pasca Kekuasaan

Saya ingat, 2012 lalu saya masuk ke sebuah perguruan tinggi. Banyak kakak kelas kala itu menawarkan ‘bendera’. Sambil di antara mereka berucap dengan penuh kuasa yang berlipat-lipat.

Isi redaksi katanya kira-kira begini: “Jika kau tumpangi bendera ini, kau akan mudah duduk di kursi itu, dan mudah berkuasa.”

Pada dasarnya, setiap orang dilahirkan dengan kekuasaan yang sama. Tubuh yang merespon sama dengan tubuh orang lain yang merespon. Akal yang mampu mencerna sama dengan akal orang lain yang mencerna. Semua pada awalnya setara dan mestilah itu dihormati sebagai dasar kesetaraan.

Namun ketika ada seseorang yang seolah penuh kuasa menawarkan suatu hal, maka beberapa pertanyaan kemudian harus dimunculkan: kekuasaannya siapa yang telah dirampas sehingga seolah-olah kekuasaannya begitu berlipat-lipat dan ketimpangan apa yang akan terjadi?

Maka pada tahun-tahun itu pun saya ingat. Bendera itu pun menjadi berkuasa di kampus. Kursi-kursi yang dijanjikan juga terpenuhi—sulit meleset. Saya hanya berpikir; untuk apa menjadi yang paling berkuasa, apakah hanya karena takut menjadi kaum minoritas?

Dalam konteks ini, minoritas menjadi yang tidak punya kuasa. Ya, dan menjadi kaum minoritas memang cukup menakutkan bagi mereka yang terlanjur percaya pada ketimpangan kekuasaan. Mereka percaya bahwa mayoritas akan menghisap kuasa kaum minoritas itu.

Karena menurut mereka, dari siapa lagi sumber kekuasaan disetorkan kepada kaum mayoritas kalau bukan dari nadi-nadi kaum minoritas. Saya pun tahu, ketakutan menjadi minoritas tidak lain karena minoritas selalu tertindas dan ingin ditindas. Lebih baik digdaya. Lebih baik menindas daripada tertindas atau ditindas.

Maka saat itu pun saya mulai belajar menghitung. Berapa kali lipat kekuasaan senior di atas kadernya. Berapa kali lipat kekuasaan dosen atas mahasiswanya. Berapa kali lipat kekuasaan ketua-ketua lain atas bawahannya. Maka ketimpangan apa yang akan lahir setelah kekuasaan yang berlipat itu?

Dan kemudian. Anggaplah seseorang telah begitu berkuasa. Menjadi seorang senior, ketua atau pimpinan. Ia bisa memerintahkan. Ia bisa mempertegas keinginannya. Ia bisa menyuarakan hasratnya. Ia bisa berbangga diri. Ia bisa dihormati. Ia bisa dicium tangannya saat bersalaman. Ia disebut-sebut dalam sebentuk acara.

Lalu apa setelahnya?

Sementara kekuasaan, di sisi lain akan mengurung mereka yang di sisi lain tidak kuasa. Kekuasaan lahir dari berlipatnya kuasa hasil rampasan. Yang dirampas itu menjadi kaum minoritas. Sementara kekuasaan itu sendiri bekerja untuk mengkolosalkan kekuasaannya sendiri. Lalu apa yang membanggakan dari kekuasaan hasil rampasan?

Lalu setelahnya, jika seorang berkuasa, perlulah dihitung sebagai bahan mengingat; kuasa siapakah yang telah dirampas dan ketimpangan apa yang akan terjadi? Atau; pertahankan kuasa dari perampasan dengan cara yang nyaris tidak mungkin; lawan 'senior'; lawan kuasa yang berlipat.