1 minggu lalu · 60 view · 4 menit baca · Hukum 58465_77691.jpg

Ketika yang Punya Uang Adalah Penguasa

Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar.

Kutipan di atas terucap dari mulut Najwa Shihab melalui acaranya yang mendapat banyak kecaman dari para bandit elite di negeri ini. Kutipan tersebut seolah menampar para pengemban amanah rakyat, yang menggunakan kekuasaannya sebagai permainan demi mengenyangkan diri dengan segala kenikmatan duniawi tanpa mengindahkan statusnya sebagai pengabdi negeri.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam aturan tertulis yang bersifat holistik dan hierarkis. Aturan yang digunakan sebagai langkah untuk menegakkan keadilan serta tidak memandang status sosial menjadi komponen penting demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Aturan tersebut juga menjadi batasan bagi seluruh warga negara agar tidak berlaku semaunya sendiri dan menjadikan “Hukum Rimba” sebagai pedomannya.

Seperti kata pepatah, manusia adalah makhluk yang fana yang tidak sempurna, maka produk yang dibuat oleh manusia tentu akan mengikuti makhluk yang menciptakannya. Seperti juga hukum, yang mimpi besarnya menjadi aturan yang membatasi manusia untuk berlaku, kini telah bertransformasi menjadi komoditas yang diperjual-belikan.

Harapan untuk menghilangkan penerapan hukum rimba dan digantikan dengan hukum yang mengikat setiap individu hanyalah mimpi di siang bolong. Adanya hukum tanpa adanya komitmen bagi yang menegakkannya menjadi masalah utama dalam penegakan keadilan di Indonesia.


Munculnya fenomena kapitalis birokrat, oknum pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan bagi pemilik modal dengan mudah dapat memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendobrak hukum yang ada. Pemerintah yang menjadi komponen utama penegakan hukum di Indonesia dapat dengan mudah ditipu daya oleh para pemilik modal.

Vandalisme Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan

Menjelang perhelatan pesta demokrasi kemarin, Watchdoc memublikasikan film dokumenter terbarunya di YouTube dengan judul “Sexy Killer”. Film dokumenter tersebut mengungkap fenomena kepemilikan tambang batu bara yang dimiliki oleh segelintir elite yang ternyata sebagian besar dari elite tersebut adalah seseorang yang berpartisipasi dalam perhelatan politik praktis tahun ini.

Oligarki, fenomena ketika kekuasaan hanya dimiliki oleh beberapa orang yang berasal dari golongan tertentu, menjadi salah satu faktor rusaknya penerapan demokrasi di Indonesia. 

Demokrasi, menurut Soekarno, tidak hanya terbatas pada hak politik pemerintahan di mana setiap individu berhak untuk memilih dan dipilih, namun juga adanya hak ekonomi, di mana setiap individu berhak mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup yang sejahtera yang dilaksanakan melalui demokrasi ekonomi.

Pengerukan kekayaan alam yang dilakukan oleh pemilik modal menjadi bukti telah rusaknya penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia. Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat mungkin sudah tidak berlaku lagi hari ini. Terbukti dengan adanya disparitas keuntungan dan kerugian yang didapatkan antara pemilik modal, pekerja, dengan masyarakat sekitar tambang.

Vandalisme lingkungan hidup, aksi merusak dan menghancurkan karya seni ciptaan Tuhan, adalah salah satu fenomena yang seharusnya menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Bagaimana pengrusakan yang telah dilakukan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan terpusat pada pemilik modal dan pemerintah saja, sedangkan pekerja dan masyarakat sekitar hanya mendapatkan sebagian kecil.

Selain merugikan masyarakat sekitar penambangan, fenomena yang ada bahkan banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik pertambangan. Seperti contohnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, seharusnya jarak pertambangan dengan fasilitas umum/pemukiman minimal 500 meter.


Namun ternyata, dalam memulai pertambangan batu bara, masih ada pertambangan yang tidak sesuai standar namun masih berjalan, sehingga jika terlalu dekat dengan pemukiman tentu membuat kondisi tanah di sekitarnya menjadi terganggu bahkan bisa sampai ambles sehingga dapat meruntuhkan rumah warga sekitar pertambangan.

Menurut Peraturan Menteri ESDM RI nomor 26 tahun 2018, berbunyi “Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan”.

Jika mengacu pada peraturan tersebut, setelah penambangan selesai harus dilakukan reklamasi pada lubang-lubang bekas penambangan batu bara. Namun berbeda yang terjadi pada Pulau Kalimantan di mana lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka hingga menjadi kubangan-kubangan penampung air hujan yang banyak memakan korban dari warga sekitar.

Lagi-lagi aktivitas vandalisme lingkungan hidup dapat diwajarkan berkat kebutuhan produk tambang tersebut sebagai bahan baku produksi listrik PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Batu bara merupakan sumber pembangkit listrik yang paling murah. Selain itu, masih banyaknya sumber batu bara yang belum dieksplorasi menjadi faktor utama kebijakan pemerintah untuk menggunakan batu bara sebagai bahan baku membangkitkan listrik.

Mengacu pada bahan presentasi PLN pada Press Conference Kementerian ESDM 27 September 2017, Direktur Utama PT. PLN (Persero) menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pemakaian batu bara sebagai bahan baku produksi listrik mencapai 55,6%. Dan perencanaan hingga 2026, tidak ada perubahan yang signifikan bagi PLN untuk mengurangi penggunaan batu bara, yaitu hanya berkurang 5,2% menjadi 50,4%.

Komitmen PLN untuk meningkatkan rasio pemakaian energi baru terbarukan (EBT) dapat diapresiasi. Dalam rentang waktu 9 tahun ke depan, PLN berupaya untuk meningkatkan rasio EBT menjadi 22,5% yang awalnya pada tahun 2017 hanya sebesar 11,9%. Pengurangan terbesar, yaitu pada PLTG yang berkurang dari 17,8% menjadi 8,3% pada tahun 2026.


Masih besarnya prospek dalam produksi listrik bertenaga batu bara menjadi salah satu faktor untuk menjelaskan bahwa aktivitas penambangan batu bara di masa yang akan datang tidak akan berkurang secara signifikan.

Hal tersebut berarti dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, fenomena oligarki tambang batu bara akan terus ada, lubang tambang yang menyebabkan korban jiwa akan terus ada, dan pembangunan PLTU yang berdekatan dengan kawasan pemukiman hingga menimbulkan korban jiwa akan terus ada juga.

Artikel Terkait