Salah satu rentetan kegiatan kongres ke-VIII Solidaritas Perempuan di Kendari Sulawesi Tenggara adalah sesi “Suara Perempuan Pejuang Komunitas”. Di sesi ini, setiap komunitas Solidaritas Perempuan di berbagai daerah menyampaikan persoalan perempuan di daerahnya masing-masing. 

Elvida, Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Bungong Jeumpa Aceh, menceritakan kondisi perempuan di Aceh yang terjerat dengan hukum legal keistemewaan, yaitu Qanun Jinayat.

Qanun Jinayat (hukum Jinayat) merupakan Peraturan Daerah (Perda) Aceh yang dalam substansinya menerapkan syariat Islam pada ketentuan hukum pidana Islam dan ditetapkan pada tahun 2014. Dalam tata aturan legal-formal, Qanun Jinayat berlaku khusus bagi warga masyarakat Aceh. Tetapi dalam implementasinya, peraturan daerah yang bernuansa Islam dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Menurut Elvida, Perda Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, baik dalam substansi pasal maupun implementasi hukum, merugikan pihak perempuan, tapi di satu sisi menguntungkan pihak laki-laki. Kondisi inilah yang menjadi kegelisahan pejuang perempuan perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) Bungong Jeumpa Aceh.  

Tulisan ini merupakan dokumentasi wawancara dengan Elvida dan Donna Kanseria sebagai pejuang perempuan dari Aceh yang konsisten bersama kawan-kawan Solidaritas Perempuan Aceh memperjuangkan agar Qanun Jinayat berpihak kepada perempuan korban.

Pembatasan Ruang & Gerak Tubuh Perempuan

Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh bahwa 97% perempuan tidak dilibatkan dalam pengesahan awal Qanun Jinayat. Bahkan Qanun Jinayat disahkan pada pukul 03.00 WIB pagi hari yang itu bermakna bahwa pengesahan Qanun Jinayat luput dari pengawasan masyarakat, terutama perempuan.

Menurut Elvida, substansi Qanun Jinayat terdapat 34 pasal yang diskriminatif dan meningkatkan potensi kriminalisasi perempuan. Dalam implementasinya, atas nama syariat Islam, perempuan menjadi korban kekerasan dari Qanun Jinayat. Menurut Elvida, kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah kekerasan berlapis. 

Substansi pasal di dalam Qanun Jinayat yang merugikan perempuan adalah pasal perkosaan dan pasal pelecehan seksual. Sanksi bagi masyarakat Aceh yang melanggar Qanun Jinayat adalah didenda membayar uang, atau kurungan penjara, atau memilih untuk dicambuk di hadapan banyak orang.

Dalam kasus perkosaan, perempuan korban dan pelaku harus bersumpah lima kali di hadapan hakim dengan menyebut nama Allah. Berdasarkan pengalaman pendampingan SP Aceh, pelaku, dalam hal ini laki-laki, bisa bebas dari hukum manakala ia berani bersumpah lima kali dengan menyebut nama Allah bahwa dia tidak melakukan perkosaan.

Di sini kemudian terdapat ironi. Ketika laki-laki pelaku perkosaan bebas dari hukum, maka perempuan korban perkosaan tidak bisa "lari" dari dampak perkosaan, karena perempuan akan mendapatkan hukuman cambuk, mendapat stigma negatif, hamil dan melahirkan, dan trauma berkepanjangan akibat kekerasan seksual yang dialami.

Elvida menuturkan bahwa Qanun Jinayat juga melakukan aksi sweeping atau razia bagi perempuan Aceh yang tidak menggunakan kerudung di tempat umum, perempuan yang duduk ngangkang ketika boncengan sepeda motor, menggunakan celana ketat, dan yang "berkeliaran" di malam hari.

Qanun Jinayat yang demikian menurut Elvida masuk dalam pelanggaran khalwat. Khalwat adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna berduaan antara laki-laki dan perempuan. Pengalaman pendampingan SP Aceh, hukuman bagi warga Aceh yang melakukan khalwat menyasar kepada perempuan dan bukan kepada laki-laki.

Pada kasus yang demikian inilah, menurut Donna, terdapat diskriminasi hukum kepada perempuan atas nama penegakan syariat Islam di Aceh.

Alasan pemerintah menegakkan qanun jinayah salah satunya adalah untuk meminimalisasi angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Tetapi dengan qanun jinayah, sejatinya makin menegakkan supremasi patriaki oleh pemerintah kepada perempuan.

Karena faktanya, angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh tidak mengalami penurunan, melainkan makin bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan perempuan justru makin sulit untuk mendapatkan keadilan karena hukum Qanun di Aceh tidak melindungi korban, dalam hal ini perempuan.

Bahkan menurut Elvida dan Donna, Qanun Jinayat justru menciptakan pembatasan ruang gerak bagi perempuan Aceh. Sederhananya, terdapat keberpihakan hukum atas nama syariat Islam kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan.

Dampaknya terhadap Perempuan Korban 

Pengalaman Donna mendampingi perempuan pelaku khalwat, dia melihat sendiri bagaimana perempuan diekseskusi cambuk di atas panggung, ditonton oleh banyak pihak, mulai dari keluarga, guru sekolah, teman sekolah, tetangga, hingga masyarakat umum, dan dijadikan sebagai tontonan publik.

Ironisnya, pemerintah Aceh menjadikan hukuman cambuk kepada perempuan dan laki-laki sebagai tontonan gratis untuk destinasi wisata syariat di Aceh bagi pelancong yang datang. Pada posisi demikian inilah perempuan mendapatkan dampak kekerasan berlapis akibat hukum Islam (Qanun Jinayat) yang bias gender. 

Kekerasan berlapis yang dimaksud adalah perempuan yang mendapat sanksi hukum berupa hukuman cambuk, juga akan mendapat sanksi sosial, yaitu stigma. Berdasarkan pengalaman, stigma tersebut "menghantui" pikiran perempuan korban dalam jangka waktu yang lama.  

Sanksi sosial bagi perempuan korban juga akan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan bagi perempuan adalah kehilangan mata pencaharian dan ladang penghidupan. Bagi feminis, kondisi yang demikian bermakna bahwa dengan hukum Qanun Jinayat pemerintah dan masyarakat telah merampas hak hidup perempuan. 

Pada kasus perempuan korban perkosaan, perempuan korban pemerkosaan akan mendapat sanksi sosial yang lain, yaitu dari pihak keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga besar perempuan korban merasa malu memiliki anggota keluarga yang telah "diperkosa". Rasa malu timbul karena mayoritas masyarakat berpandangan dalam alam bawah sadar bahwa keperawanan (virginitas) adalah harga diri seorang perempuan.

Karena dampak kekerasan terhadap perempuan berlapis, maka kemudian perempuan menjadi trauma dengan pengalaman yang dihadapinya. Perempuan menyalahkan dirinya sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam kasus yang lebih fatal, bunuh diri menjadi satu-satunya jalan bagi perempuan korban perkosaan.

Di sini kemudian Donna menegaskan bahwa Qanun Jinayat adalah produk pemerintah yang hanya melihat laki-laki dan menutup mata kepada perempuan. Qanun Jinayat hanya menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan.

Perjuangan Solidaritas Perempuan Aceh 

Elvida dan Donna melihat bahwa persoalan perempuan di Aceh ketika berhadapan dengan Qanun Jinayat akan membuat marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan makin mengakar, menguat, dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan populisme Islam di Aceh.

Oleh karena itu, Elvida dan Donna bersama kawan-kawan pejuang Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh saling bergandengan tangan dan berjuang bersama untuk melakukan revisi hukum yang menindas perempuan.

Salah satu perjuangan SP Aceh adalah melakukan advokasi perubahan hukum, tetapi dalam prosesnya ditolak oleh pemerintah.

Ironisnya, perempuan-perempuan pejuang dari Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh mendapat stigma dari berbagai pihak bahwa mereka adalah perempuan yang menolak syariat Islam untuk ditegakkan di tanah Serambi Makkah.

Menurut saya, ada yang salah dalam logika berpikir masyarakat Aceh. Hukum seharusnya untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi substansi Qanun Jinayat dan implementasinya hanya “ditujukan” kepada perempuan. Padahal hukum Islam itu kontekstual. Ia tidak berdiri sendiri hanya mengacu kepada teks Islam (baca Alquran dan hadis).

Di akhir tulisan ini, saya ingin mengutip pendapat ahli hukum Islam kontemporer Syeikh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir (1917-1996):

Ada sekelompok penganjur agama yang bodoh dalam persoalan perempuan dan hanya berbekal fikih. Jika mereka memegang kendali kekuasaan, pasti akan mengunci perempuan di dalam rumah, tidak belajar, tidak berpikir, tidak beramal, tidak beraktivitas, dan tidak melakukan apa pun. Penganjur agama yang seperti ini yang seharusnya dilarang berbicara mengatas namakan Allah.