Sholatullah Salamullah.. Alaa Thoha Rosululillah. Sholatullah Salamullah.. Alaa Yasiin Habibillah. Tawasalna Bibismillah.. Wabil Hadi Rosulillah. Walqulli Muhajidin Lillah.. Bi Ahlil Badri Ya Allah.

Begitulah kiranya bunyi sholawatan yang dikumandangkan sebagai penutup yang menggugah dalam penampilan komunitas Islam Nurul Qhalbi di Gereja Katolik Santo Matias, Cinere pada Sabtu malam, 20 Agustus 2016 lalu.

Pada malam itu, sedang berlangsung sebuah pertunjukan seni lintas agama, di mana saya dan salah seorang teman yang beragama Islam turut hadir dan menyaksikan kebhinnekaan itu merekah hangat ditengah putera-puteri ibu pertiwi.

Sebelum komunitas Nurul Qhalbi, sekelompok pemuda-pemudi dari Pura Amerta Jati juga memeriahkan acara dengan menampilkan sebuah tarian yang menjadi bagian dari ritual Hindu untuk memuja Yang Agung dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) menampilkan lagu rohani dalam bentuk band beranggotakan 4 orang. Selain itu, band dari Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) juga tampil dan membawakan tiga buah lagu.

Komunitas Nurul Qhalbi menampilkan sebuah kesenian Islam bernama hadroh yang diambil dari bahasa Arab hadhoro atau hadhron dan berarti “kehadiran”. Bayu, perwakilan dari Nurul Qhalbi, menceritakan bahwa hadroh dalam makna yang lebih dalam adalah membuka jalan menuju hati dan menghadirkan Allah dan Rasul-Nya di dalam hati umat-Nya.

Kesenian ini awalnya dikenal sebagai pertunjukan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam di Madinah. Pertunjukan hadroh dilakukan dengan membawakan nyanyian yang dipadukan dengan tabuhan rebana.

Di bagian pembukaan, komunitas tersebut menampilkan lagu Thola’al Badru ‘Alaina, persis seperti yang dinyanyikan oleh orang-orang anshor ketika menyambut sang Nabi. Tidak pernah terlintas di benak saya bahwa akan ada waktu di mana saya dapat belajar mengenai kesenian Islam di dalam gereja.

Selama satu dekade terakhir, kita telah menyaksikan banyak kisah intoleransi umat beragama di Indonesia. Jakarta Globe, dalam artikelnya yang berjudul ‘Time of Tolerance’ May Be Coming to End in Indonesia, menyoroti beberapa di antaranya, termasuk kasus penolakan Ahmadiyah yang bergejolak sejak tahun 2005 dan penolakan berdirinya Gereja GKI Yasmin yang berlangsung sejak tahun 2010.

Hingga tahun 2016, masih berlangsung aksi-aksi represif dan intimidatif dari warga masyarakat terhadap kelompok minoritas. Pada tanggal 25 Mei lalu, terjadi pembakaran Masjid milik kelompok jemaat Ahmadiyah di Kendal, Jawa Tengah.

Bangunan yang sudah menerima izin sejak tahun 2004 tersebut telah berkali-kali mendapatkan penolakan, sehingga tidak dapat melakukan pembangunan lanjutan. Kini, bahkan untuk berdiripun sudah tidak bisa, hanya tersisa puing-puingnya saja. Lima tahun sebelumnya, jemaat Ahmadiyah juga mendapat penyerangan di Bogor dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Belakangan kita masih menyaksikan kasus-kasus intoleransi umat beragama, salah satunya adalah pembakaran Vihara di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Aksi kekerasan tersebut diduga bermula dari protes atas volume toa masjid yang dianggap terlalu keras.

Sebagian umat kemudian terprovokasi dan melakukan aksi penyerangan. Sebelumnya, di awal tahun 2016, terjadi aksi pembakaran pemukiman milik kelompok Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) di Mempawah, Kalimantan Barat. Kelompok ini diberangus karena dituduh sebagai penyebar aliran sesat.

Belum rampung sampai di situ, jemaat Islam Syiah juga mendapat perlakuan serupa. Pada tahun 2015, orang-orang Syiah di Bogor mendapatkan larangan perayaan Hari Raya Asyura dari Wali Kota Bogor Bima Arya.

Segala rekam jejak intoleransi umat beragama mungkin tidak mudah kita lupakan begitu saja. Tentu saja kita dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka yang pernah terlibat kerusuhan sipil akibat perbedaan kepercayaan dan identitas keagamaan. Mungkin mereka berpikir, jika hari ini Kristen tidak menyerang Islam, atau Islam tidak menyerang Hindu, bukan berarti besok tidak ada penyerangan lagi. Mungkin kebencian itu tetap ada.

Tetapi, Gereja Katolik Santo Matias dan Komunitas Nurul Qhalbi adalah pelajaran bagi kita bahwa sikap menerima keberagaman itu baik dan bahwa sifat itu masih ada di dalam diri orang-orang Indonesia. Masih banyak dari kita yang dapat hidup bersebelahan dalam perbedaan tanpa memelihara semangat untuk saling memusnahkan.

Perspektif toleransi yang demikian yang seharusnya diadopsi oleh negara ketika menghadirkan diri dalam menjembatani perbedaan yang ada. Sebagian dari kasus intoleransi yang terjadi juga menjadi beban dosa negara, salah satunya akibat lemahnya penegakan hukum (rule of law). Negara kerap gagal mempertahankan legitimasi atas hak-hak sipil yang diberikannya kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang termasuk golongan minoritas.

Parahnya lagi, negara juga turut berperan dalam tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama dan/atau kepercayaan tertentu seperti kasus larangan Asyura Wali Kota Bogor tadi dan ultimatum dari Pemerintah Kabupaten Bangka kepada jemaat Ahmadiyah di Srimenanti agar segera kembali ke ‘ajaran Islam’ atau mereka akan dipaksa keluar dari daerah tersebut.

Hal-hal semacam ini membuat pemerintah tidak boleh menafikkan pentingnya rekognisi dan respon negara atas permasalahan intoleransi yang ada.

Deputy Director of Asia Division Humans Rights Watch (HRW) Phelim Kine, dalam sebuah artikel yang berjudul Dispatches: Tackling Indonesia’s Religious Intolerance, mengatakan bahwa pemerintah harus membuat hukum yang melindungi minoritas, seperti hak-hak khusus bagi masyarakat adat yang sudah berlaku saat ini.

Hak minoritas di sini dapat kita pandang sebagai community rights yang oleh Will Kymlicka dianggap sebagai salah satu perangkat hak yang signifikan keberadaannya di dalam masyarakat multibangsa, seperti Indonesia.

Kine merekomendasikan kepada pemerintah untuk pertama-tama harus tegas menindak aparat yang pasif melindungi warga minoritas dari tindak kekerasan oleh Ormas maupun warga setempat, serta menghukum aparat yang aktif terlibat membantu kelompok agama dan/atau kepercayaan tertentu melakukan penindasan terhadap kelompok agama dan/atau kepercayaan lainnya.

Demikianlah warga masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama melawan bibit-bibit intoleransi yang ada dengan sikap menerima, mengakui, dan bangga akan keberagaman nusantara. Umat Muslim dapat belajar dari Komunitas Nurul Qhalbi yang dengan besar hati mau berkunjung ke rumah ibadah saudara tidak seimannya dan menampilkan sebuah pertunjukan hadroh yang mengagumkan.

Begitu pula umat Kristen dapat belajar dari warga Gereja Katolik Santo Matias yang dengan ramah menerima kehadiran saudara tidak seimannya dan memberikan mereka panggung untuk berseru-seru kepada Allah dalam selawatnya.

Apabila kita semua dapat bersama-sama mengadopsi nilai-nilai toleransi, menurunkan dan membudayakannya kepada generasi berikutnya, niscaya demokrasi Indonesia dapat menjadi demokrasi yang rahmatan lil alamin, yakni membawa kemaslahatan bagi seluruh golongan dan kelompok masyarakat yang dinaunginya.