Akhir Juni lalu, kita kembali dikejutkan dengan ditangkapnya Anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Politikus Partai Demokrat itu ditangkap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Nilai proyek itu mencapai Rp 300 miliar.

Penangkapan Putu ini menambah daftar panjang politikus DPR yang terjerat korupsi. Tercatat, Putu sebagai anggota DPR ketujuh periode 2014-2019 yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK, dan sekaligus yang keempat yang tertangkap tangan. 

Sebelumnya, anggota DPR yang ditangkap KPK adalah Adriansyah. Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nama lain yang juga cukup menyedot perhatian publik adalah Patrice Rio Capella.

Anggota Komisi III DPR yang juga Sekjen Partai Nasdem tersebut terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara oleh kejaksaan.

Selanjutnya secara berturut-turut ada nama Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Hanura, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDI-P, Budi Suprianto dari Fraksi Partai Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN.

Jumlah di atas tentu akan lebih besar lagi jika mengikutsertakan kader-kader Parpol di eksekutif yang juga terjerat korupsi, yang jumlahnya tak kalah banyak. Misalnya bupati, wali kota, gubernur, hingga seorang menteri.

Apalagi data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri disebutkan, sejak diberlakukan Otonomi Daerah sampai sekarang, sudah 361 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, 343 di antaranya menjabat bupati/wali kota, sedangkan 18 orang lainnya merupakan seorang gubernur.

Identik dengan Korupsi

Dengan banyaknya kader parpol yang terjerat korupsi, akhirnya publik apatis terhadap partai politik, dan kerap mengidentikkan parpol sebagai lumbung korupsi. Ini disebabkan partai politik seperti begitu sulit dipisahkan dari mata rantai isu rasuwah tersebut.

Barangkali ini pula yang membuat publik begitu kecewa terhadap partai politik seperti terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas tanggal 9 sampai 11 April 2016. Dari jajak pendapat ini didapat temuan mencengangkan. Pertama, 74,6% tidak puas dengan kinerja parpol menyalurkan aspirasi publik.

Kedua, 73,6% tidak puas dengan kinerja parpol mengontrol kinerja pemerintah melalui DPR. Ketiga, 70,9% tidak puas dengan kinerja parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Keempat, 72,7% tidak puas dengan kinerja parpol menempatkan wakil rakyat berkualitas di DPR. Kelima, 60,8 persen responden merasa tidak puas dengan kaderisasi parpol.

Litbang Kompas mencatat dua penyebab korupsi dilakukan kader parpol ialah besarnya mahar dalam perhelatan pemilu dan karena keinginan memperkaya diri. Bahkan soal besarnya mahar partai politik sudah seperti bukan rahasia umum.

Konon, seseorang untuk mendapatkan nomor urut saja saat hendak nyaleg masih harus setor dana besar ke partai politik. Ini juga seperti dipertegas dengan ‘nyanyian’ Basuki Tjahaja Purnama yang pernah menyebut adanya parpol yang minta jatah hingga ratusan miliar rupiah sebagai konsekuensi dukungan sekaligus kendaraan politik untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jadi, merajalelanya korupsi di partai politik tidak lain karena pengelolaan partai yang cenderung kepada siapa saja yang mempunyai kontribusi besar, termasuk dana besar ke partai tersebut. Sehingga muncul semacam pameo, “Siapa yang setoran dananya paling banyak, dialah yang bakal jadi pilihan partai”.

Nah, mahar politik ini jelas menimbulkan penyimpangan dalam demokrasi. Jika demokrasi adalah kepentingan rakyat, politik mahar membuat demokrasi justru lebih berorientasi pada pihak pemberi mahar, baik parpol maupun donor korporasi.

Karena itu kemudian, publik lebih sering mendapatkan politisi yang memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya semata daripada kepentingan publik. Bila ini terjadi, dapat dipastikan demokrasi gagal meningkatkan kehidupan politik, juga dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Tak hanya dalam mengeluarkan kebijakan politik soal calon legislatif maupun kepala daerah, dalam manajemen partai pun, tradisi yang sangat kental adalah permainan uang. Imbas persoalan ini, sampai muncul pernyataan sarkastik yang menyebut pengelola partai di Indonesia itu ibarat mengelola suatu perusahaan, yakni siapa yang paling banyak mengeluarkan dana, itu yang kedudukannya kuat.

Tak pelak, karena tingginya ongkos sekaligus mahar politik yang dikeluarkan, banyak politisi kita akhirnya terjebak dalam kasus korupsi. Mereka mencari jalan pintas untuk mengembalikan modal politik yang sudah mereka keluarkan.

Alasan lain seperti disinyalir Kompas di atas adalah adanya keinginan politisi untuk memperkaya diri. Terjun ke dunia politik merupakan pilihan luhur sebagai bentuk pengabdian terhadap rakyat dan bangsa ini. Hanya dalam praktiknya, bukan itu yang kemudian terjadi.

Mereka, para politisi masuk ke kancah perpolitikan lebih disebabkan motif-motif lain yang jauh dari nilai-nilai memperjuangkan rakyat. Justru yang mengemuka adalah motif-motif seperti mengejar popularitas di mata publik, memburu status "terhormat" secara social dan juga "berlimpah" secara ekonomi.

Komitmen anti-korupsi di tingkat parpol tentu saja harus diapresiasi. Hanya saja, komitmen itu harus betul-betul terjiwai ke seluruh relung-relung hati kader-kadernya. Jangan sampai komitmen itu hanya jadi pencitraan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas semata.

Apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2009 sudah sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi parpol-parpol lain. Saat itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu secara "meyakinkan" melancarkan kampanye anti-korupsi dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi". Namun seiring berjalannya waktu, kampanye itu justru seperti "senjata makan tuan", karena aktor-aktor yang tampil dalam kampanye itu terjerat korupsi.

Komitmen parpol bukan satu-satunya variabel terciptanya korupsi. Ia tidaklah tunggal, karena komitmen parpol juga harus didukung dengan komitmen personal-personal di dalamnya. Ini mengingat begitu mudahnya politisi parpol memperjualbelikan otoritas yang mereka miliki guna memenuhi syahwat kepentingan.

Oleh karenanya Parpol tidak boleh asal-asalan merekrut kader dengan hanya melihat aspek kedekatan seseorang dengan elite partai, tetapi juga memerhatikan kapasitas personal orang tersebut.

Parpol Harus Dijaga

Terlepas dari persoalan yang membelit, eksistensi peran parpol tak bisa dinafikan begitu saja. Apalagi kita tahu bahwa partai-partai politik yang lahir pada era Reformasi pada mulanya adalah parpol dengan komitmen perubahan yang besar.

Peran parpol seperti kata Meyer tak bisa dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, maupun organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat (political centrality). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:

1) Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.

2) Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional. (Thomas Meyer, 2012: 28).

Peran ini juga bisa dilihat dari produk-produk yang dihasilkan parpol. Sekadar menyebut contoh seperti format politik dan ketatanegaraan baru, seperti tecermin dalam UUD 1945 hasil amandemen. Itu semua merupakan produk para politisi partai hasil Pemilu 1999. Tak hanya itu, bersama berbagai elemen masyarakat sipil, parpol juga berperan penting dalam proses transisi demokrasi bangsa Indonesia hingga hari ini.

Maka, eksistensi parpol tetap perlu dijaga di negeri ini. Munculnya gerakan anti-parpol atau yang lebih sering disebut deparpolisasi beberapa waktu belakangan ini tentu tak bisa disalahkan begitu saja, itu merupakan respon dari orang-orang yang amat kecewa terhadap kinerja dan perilaku elite-elite parpol selama ini.

Hanya saja, penulis melihat bahwa gerakan tersebut belumlah merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan. Sebab, keberadaan parpol masih dibutuhkan dalam membangun proses demokrasi dan demokratisasi di Tanah Air. Parpol diakui atau tidak masih tetap merupakan salah satu tiang penyanggah utama bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Kendati perlu dijaga, bukan berarti pekerjaan rumah parpol selesai, dan parpol kemudian jadi anti-kritik. Parpol harus lebih berbenah lagi untuk meningkatkan integritas kader-kadernya, sehingga tidak menyimpang dengan melakukan praktik-praktik korupsi. Oleh karenanya, ada tiga hal yang penting untuk dibenahi parpol di Tanah Air, yaitu:

Pertama, transparansi. Keterbukaan ini bisa menjadi semacam ukuran sejauh mana partai berpotensi korupsi atau tidak bisa dilihat dari transparansi informasi kepada publik mengenai laporan keuangan partai (dana kampanye maupun dana kegiatan partai).

Jika merujuk pada temuan Transparansi Internasional Indonesia (TII) disimpulkan, secara umum partai politik di Indonesia belum memiliki keterbukaan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang baik. Ini terutama untuk kategori informasi yang wajib tersedia seperti buku laporan keuangan partai politik, daftar identitas penyumbang, rekening keuangan partai politik, dan sebagainya (TII, 2013).

Kedua, pemantapan ideologi. Ideologi parpol di Indonesia saat ini sulit dibaca secara jelas. Dalam soal ideologi, parpol kini lebih terlihat pada wilayah “abu-abu”. Ini lantaran partai-partai berbasis ideologi agama seperti PPP dan PKS sekalipun, dalam banyak kesempatan sudah menyatakan diri sebagai partai terbuka.

Begitu pun dengan partai-partai seperti PDIP, Golkar, maupun Gerindra. Partai-partai ini secara tidak langsung sudah bergeser ke tengah. Ini salah satunya dibuktikan dengan pendirian sayap-sayap partai yang berbasis agama.

Ketiga, parpol hendaknya menanamkan kesadaran kolektif bahwa hakikat parpol itu adalah pengabdian kepada rakyat. Parpol sejatinya melandaskan kebijakan-kebijakannya pada kesejahteraan rakyat, karena itulah platform parpol yang sebenarnya. Sebagaimana kata Harry S Truman, “To me, party platforms are contracts with the people.” (L. Ali Khan, 2003: 83).  

Dengan demikian, parpol memiliki kontrak yang mengikat perjanjian untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bagi parpol, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau hanya segelintir orang saja. Maka, jika kepentingan rakyat diabaikan oleh negara, parpol harus hadir dan berdiri di garda terdepan (avant garde) untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

#LombaEsaiPolitik