Menjadi orang miskin di negeri ini memang harus merasakan banyak tekanan. Dari meningkatnya biaya kebutuhan pokok sampai pada pembatasan akses kesehatan gratis.

Kondisi ini semakin diperparah dengan biaya pendidikan dan akses pendidikan yang semakin tak terjangkau saja. Di masa pandemi kesenjangan pendidikan ini semakin terasa nyata.

Saat saya berbincang dengan rekan-rekan kantor yang sedang bingung mencari laptop baru, saya sempat berpikir bahwa untuk apa di masa pandemi begini malah banyak yang ingin membeli laptop baru. Ternyata dorongan membeli laptop ini dikarenakan tugas sekolah anak-anak mereka yang dilakukan dengan jarak jauh.

Seorang rekan saya yang punya tiga orang anak bahkan membeli dua buah laptop sekaligus. Laptopnya sendiri digunakan untuk yang sulung, kedua laptop barunya diberikan untuk anak kedua dan ketiga yang masing-masing masih SMP dan SD kelas 5.

Kebutuhan penggunaan laptop ini dikarenakan sekolah menggunakan aplikasi Zoom untuk pertemuan kelas. Tentu saja ini mustahil dilakukan jika laptop hanya satu padahal anaknya ada tiga.

Lantas dalam pikiran saya bagaimana dengan siswa dari keluarga menengah atau keluarga yang baru memasuki tahap kemiskinan karena orang tua diPHK? Rekan-rekan saya ini termasuk beruntung. Selain karena mereka sendiri punya penghasilan, rata-rata mereka juga memiliki suami atau istri yang berpenghasilan tetap dan memiliki tabungan yang cukup.

Saya membayangkan bagaimana kondisi siswa dengan latar belakang keluarga miskin. Saat pembelajaran jarak jauh diterapkan lagi saat ini, para pendidik ataupun guru dituntut menggunakan aplikasi pembelajaran melalui internet.

Sebagai guru saya sendiri mengalami dilematis. Dalam satu kelas masih saya temukan beberapa siswa tidak memiliki gawai android atau memiliki pun dengan kapasitas yang terbatas. Siswa seperti ini mau tidak mau harus tertinggal dalam memperoleh informasi.

Kendala lainnya yaitu jangkauan internet yang jauh dari kata baik apalagi merata. Ini selalu mengingatkan saya saat saya harus pulang ke rumah orang tua saya di Karanganyar. Rumah kami berada di  kaki gunung Lawu yang sebenarnya belum sampai ketinggian yang  jauh.

Di rumah orang tua saya ini bisa dipastikan hampir semua operator telekomunikasi tidak memiliki jaringan sinyal yang baik. Bahkan untuk sekedar membuka pesan WA, pengirim pesan harus memiliki kuota kesabaran lebih agar pesan bisa tersampaikan. Padahal rumah kami termasuk wilayah yang terjangkau dengan fasilitas umum dan pusat perbelanjaan.

Parahnya kondisi keterjangkauan sinyal internet ini membuat saya yakin pembelajaran jarak jauh dipastikan tidak berhasil di wilayah ini.

Pembelajaran jarak jauh ini praktis hanya bisa diikuti oleh siswa-siswa yang memiliki fasilitas memadai, orang tua mampu dan pastinya tinggal di wilayah ramah sinyal internet. Bagaimana dengan siswa di luar kondisi ini? Siap-siap saja tertinggal materi.

Pada bulan Mei lalu, kemendikbud mengadakan lomba menulis surat untuk Nadiem dengan tema ‘Hikmah Hari Kemenangan di Masa Pandemi, Surat untuk Mas Menteri Nadim’. Terpilihah tiga surat dari siswa yang menjadi juara. Salah satunya surat dari Alfiatus Sholehah, siswa kelas 5 SD di Pamekasan.

Siswa ini menuliskan bagaimana ia tidak memiliki gawai android serta bagaimana orang tuanya yang hanya buruh tani berhutang untuk membeli kuota internet. Dengan polosnya siswa ini meminta agar pak Nadiem memberikan kuota internet gratis untuk siswa tidak mampu.  

Hadiah dari perlombaan ini adalah bertemu dan berbincang langsung dengan Nadiem melalui Zoom yang disiarkan secara langsung di TVRI dan kanal youtube Kemendikbud RI. Padahal saya pikir hadiahnya adalah gawai android atau laptop. Atau minimal berupa penggratisan kuota internet.       

Sayangnya, lomba tersebut hanya diadakan sekedar menerima curhatan semata. Perbincangan dengan Nadiem seolah hanya agenda curhat bareng pak Menteri. Selanjutnya dengan bergantinya tahun ajaran, hasil bincang-bincang itu tidak berdampak pada kebijakan selanjutnya.

Saya jadi bertanya-tanya untuk apa kemendikbud mengadakan lomba itu sesungguhnya? Apa karena kemendikbud sendiri bingung dengan program kegiatan yang dibuat? Atau memastikan agar pak Menteri tidak terheran-heran lagi?

Saya yakin di seluruh pelosok Indonesia, masih banyak Alfiatus-Alfiatus lainnya dengan kondisi yang sama bahkan bisa lebih buruk. 

Kondisi di mana kita tidak tahu pandemi kapan berakhir, prediksi meningkatnya angka kemiskinan tak dapat disangkal lagi. Isu resesi ekonomi yang terdengar semakin dekat serta prediksi menteri Keuangan yang menyatakan angka kemiskinan meningkat 4,88 juta penduduk di tahun ini seolah menggenapkan semua masalah kemiskinan negeri ini menjadi begitu nyata dan dekat.

Badan Pusat Statistik juga telah mencatatkan peningkatan angka kemiskinan menjadi 12,49% dari yang sebelumnya 9,41%. Angka pengangguran juga mencapai tujuh juta.

Banyak orang tua siswa yang sudah diPHK dan hasil dagang yang menurun drastis mengalami kesulitan membiayai pembelajaran jarak jauh. Ke mana lagi mereka mengadu?

Setiap kepala institusi pendidikan menyepakati agar pembelajaran jarak jauh tidak membebani siswa. Bagi yang tidak memiliki fasilitas, sekolah, secara institusional menjembatani dengan tetap melakukan tatap muka secara bergiliran. Sayangnya kebijakan ini tidak seragam  pada tiap-tiap instutusi. Karena aturan ini tidak mengikat.

Kepala sekolah sesungguhnya berada diposisi tidak mudah. Surat edaran dari kepala dinas melarang dengan tegas pertemuan di sekolah, akan tetapi fasilitas pembelajaran jarak  jauh banyak yang  belum memadai.

Jika kepala sekolah membuat aturan pertemuan siswa dengan guru, akibatnya bisa cukup serius karena sudah melanggar perintah atasan. Belum lagi ancaman virus yang semakin meluas. Ini sudah terbukti dengan ditemukannya cluster baru di lingkungan sekolah.

Namun jika pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanan secara penuh, siswa yang tidak memiliki fasilitas terpaksa tertinggal. Kepala sekolah dan guru akhirnya menyepakati agar pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan meskipun ada siswa yang sulit mengikutinya.

Masalah nilai pun juga sudah disetujui agar pemberian nilai harus mempertimbangkan kondisi siswa. Ya memang benar akhirnya siswa yang tidak memiliki akses dengan siswa yang dengan leluasa menggunakan akses dapat memperoleh nilai yang hampir sama. Akan tetapi hak memperoleh akses pengetahuan yang sama tidak diperoleh oleh siswa miskin. 

Bagai bumi dan langit. Siswa miskin tidak  hanya bergantung dari bantuan uang tunai pemerintah namun juga bantuan nilai atas belas kasihan guru. Sedang siswa dari keluarga mampu tetap dapat menikmati fasilitas optimal serta nilai berdasarkan kompetensinya. Mungkin benar adanya di negeri ini orang miskinpun dilarang untuk menjadi pintar.