Sekitar tahun 1930-an, sebagaimana yang dicatat Mary E. Pettenger (2007), para ilmuwan dari berbagai disiplin pernah meramalkan, bahwa berdasarkan pengamatan dan temuan-temuan mereka, perlahan tapi pasti bumi akan kembali mengalami jaman es: suhu bumi akan turun secara drastis hingga mencapai titik beku.

Tapi nampaknya scenario kembalinya jaman es itu kini sudah dilupakan, untuk tidak mengatakan tidak terbukti, dan sejak satu 2 dekade belakangan ini para ilmuwan justru sibuk membicarakan hal yang sebaliknya: bumi akan mengalami pemanasan global, yang kemudian akan berdampak pada terjadinya perubahan iklim.

Dalam waktu singkat, wacana yang terakhir inipun mengemuka dan bahkan menjadi arus utama pemikiran isu lingkungan kontemporer. Dari mulai pemerintah, politisi, aktivis, kalangan swasta, hingga industri-industri hiburan gencar memproduksi teks dan narasi pemanasan global dan perubahan iklim, sebagai wujud keprihatinan atas – sekaligus sarana politik dan ekonomi untuk – planet bumi di masa yang akan datang.

Dalam pandangan Peter Haas (2004), fenomena ini adalah fakta yang semakin menegaskan peran komunitas epistemik (epistemic community) dalam hal produksi pengetahuan dan pemanfaatan ruang kekuasaan untuk mempengaruhi proses-proses politik.

Menurut Haas, wacana perubahan iklim, sejak dulu hingga sekarang tidak bisa dilepaskan dari pertalian seperti ini. Artinya, kalau kita menggunakan cara pandang dia, apa yang dinamakan fakta dan kebenaran pengetahuan seringkali memang menjadi bagian dari proses-proses politik yang sarat dengan kepentingan.

Pandangan seperti ini juga dikemukakan oleh Michael Crichton dalam State of Fear (2007) yang secara lugas menganggap pengetahuan perubahan iklim tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai terhadap penyelesaian persoalan, kalaupun persoalan itu memang ada; dan oleh karenanya, sering kali justru diadopsi oleh para elit untuk melakukan kontrol sosial (social order). Atas dasar itu maka diperlukan proses-proses sosial yang lain  dalam rangka memproduksi kebenaran dan pengetahuan baru yang lebih bermanfaat – Haas menyebutnya sebagai usable knowledge.

Bagaimanapun, perubahan iklim kini telah menjadi isu yang mengemuka dan direspon oleh banyak kalangan, tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga para pemangku kepentingan yang lain seperti sektor swasta, lembaga donor, akademisi, organisasi-organisasi non pemerintah, dan masyarakat sipil.

Skenario perubahan iklim yang digambarkan melalui berbagai narasi besar, baik itu dokumen IPCCC, laporan Stern tentang dampak ekonomi perubahan iklim, An Inconvenient Truth Al Gore, The Day After Tomorrow Roland Emmerich, ataupun Avatar James Cameron, suka ataupun tidak, telah berhasil membangkitkan kekhawatiran, untuk tidak mengatakan ketakutan massal, terhadap nasib planet yang kita diami ini.

Apalagi ketika berbagai media cetak maupun elektronik secara gencar memberitakan anomali-anomali cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, seperti badai salju di Eropa, banjir yang melanda Asia selatan, kekeringan di Australia dan lain sebagainya, publikpun merasa bahwa perubahan iklim bukanlah sekedar wacana ataupun kebenaran politik semata, sebagaimana yang disinyalir Haas, akan tetapi realitas yang harus dihadapi bersama dan ditangani dengan seksama.

Peran negara-negara maju, lembaga donor, dan lembaga-lembaga moneter internasional dirasakan sangat besar dalam pengarusutamaan isu perubahan iklim ini. Misalnya saja, bagaimana Amerika Serikat dengan gencar mengkampanyekan berbagai dampak buruk perubahan iklim melalui An Inconvenient Truth, pemerintah Inggris mengeluarkan laporan menggemparkan mengenai  dampak perubahan iklim terhadap kinerja perekonomian global, Bank Dunia melakukan inisiasi-inisiasi penurunan emisi gas rumah kaca dengan skema REDD (Reducing Emition from Deforestation and Degradation), PBB mengeluarkan protocol UNFCCC sebagai bentuk komitmen bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Maka tidak berlebihan rasanya kalau yang semula perubahan iklim hanya bergulat di tataran akademis, perlahan tapi pasti mulai memasuki wilayah-wilayah praksis, kalau pada awalnya dianggap konstruksi dan penjelasan ilmu pengetahuan terhadap fenomena alam, kini berubah menjadi arena negosiasi kepentingan politik-ekonomi Utara-Selatan (hal semacam ini kemudian sering disebut dengan istilah “geopolitik” perubahan iklim).

Pergeseran dan perubahan semacam itu sebenarnya sudah menjadi keniscayaan, ketika proposal penanganan perubuhan iklim menggunakan cara pandang Hobbesian: meletakkan negara sebagai aktor utama, untuk tidak mengatakan sebagai “Leviathan”, dengan asumsi negara adalah agen rasional yang mampu membangun kontrak sosial dan bersedia mengalokasikan sumber dayanya untuk menanggulangi kecemasan kolektif warganya.

Berangkat dari asumsi dan cara pandang seperti inilah badan PBB, melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (Convention on Climate Change,1992), memposisikan perubahan iklim sebagai masalah besar yang dihadapi negara-negara di dunia – dalam hal ini PBB tidak menyebut, atau sengaja menghindari, istilah perubahan iklim adalah masalah global.

Pengejawantahan dari cara pandang ini adalah lahirnya Protokol Kyoto (1997) yang mewajibkan setiap negara mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) di dalam wilayahnya masing-masing. Dengan scenario seperti itu, kerangka penanganan perubahan iklim, secara tidak langsung, sedang didorong ke arah pendekatan  top-down, hal yang sering kali justru dikritik oleh kalangan aktivis sosial dan lingkungan, karena menurut mereka, dalam isu perubahan iklim, negara adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Thomas Hass (2004) dengan retorika sinismenya mempertanyakan pendekatan semacam itu: sejak kapan kekuasaan mau mendengarkan kebenaran?

Sinisme Hass dan kritik kalangan aktivis itu seperti mendapat pembenaran ketika pemerintah Amerika Serikat yang tergolong sebagai negara maju,  sekaligus penghasil emisi terbesar di dunia, bersikeras untuk tidak bersedia meratifikasi Protokol Kyoto, alias tidak bersedia menurunkan tingkat emisinya, dengan alasan tidak disyahkannya “climate bill” mereka di tingkat parlemen.

Sesungguhnya bukan hanya Amerika Serikat yang melakukan itu, negara lain yang juga mengambil sikap sama adalah China dan India. Tindakan China, Amerika dan India pada Protokol Kyoto ini rupanya berdampak pada pengambilan sikap yang sama oleh Jepang dan Rusia pada COP 16 yang diselenggarakan di Cancun (Meksiko) pada 2010.

Kedua negara itu mengambil posisi yang mengejutkan dengan menyatakan tidak ingin melanjutkan komitmen kedua pengurangan emisi pasca Protokol Kyoto, dengan alasan mereka mempunyai hak yang sama dengan Amerika. Karena sikapnya itu, Jepang dan Rusia kemudian dijuluki sebagai “Kill Kyoto” oleh kalangan aktivis lingkungan internasional. Leviathan itu, nampaknya, telah benar-benar menunjukkan kekuatannya, juga rasionalitasnya: sebuah kekuatan dan rasionalitas pasar!