Kita tentunya tidak asing dengan pepatah yang mengatakan bahwa “Hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.” Pepatah ini seringkali dijadikan referensi untuk menggambarkan situasi hukum yang ada di Indonesia. 

Penegakan hukum di Indonesia terkesan masih sangat kaku jika berhadapan dengan pejabat publik yang sudah mengkorupsi uang negara. Namun sangat lentur kalau berpapasan dengan rakyat biasa. 

Sudah banyak kasus-kasus yang membuka mata hati kita dalam melihat dengan jelas perihal ketidak-berpihakan hukum selama ini. Para pejabat yang mengkorupsi uang negara hanya diberi hukuman ringan. Sedangkan kalau berpapasan dengan rakyat biasa,  hukum tidak ada istilah negosiasi dan toleransi. Bukankah semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum? 

Seperti yang dikatakan oleh Alissa Wahid dalam Temu Nasional Jaringan Gusdurian, bahwa penegakan dan hak asasi manusia (HAM) belakangan ini telah tumpul di hadapan kelompok oligarki. Alissa menilai bahwa akibat demokrasi kita didominasi oleh kelompok oligarki mengakibatkan penegakan hukum dan HAM yang berlangsung di Indonesia seolah tumpul di hadapan mereka  dan runcing bagi rakyat lemah (CNN Indonesia, 2020).

Melihat penegak hukum yang semakin lemah, maka publik pun mengambil alih. Publik punya cara lain yang tak kalah kejamnya menghukum mereka kebal hukum yakni para koruptor yang melahap uang negara. 

Lantas pertanyaannya adalah dengan cara apakah publik menghukum para koruptor jika lembaga hukum “tidak berdaya?”

Media sosial mengambil alih

Hati nurani siapakah yang tidak sedih, galau, tawar, jika ada pejabat negara, di tengah penderitaan rakyat dikabarkan telah mencuri uang negara dengan jumlah yang sangat besar? Dan suara hati siapakah yang tidak marah jika melihat mereka (para koruptor) masih senyum-senyum karena sudah pasti akan terbebas begitu saja dari jeratan hukum?

Media sosial menjadi sarana alternatif yang paling ampuh ketika lembaga hukum tumpul berhadapan dengan para koruptor. Apakah lembaga hukum kita sudah dibius atau ditembak pake uang sehingga mati gaya di hadapan para koruptor? Atau mungkin karena faktor kekuasaan. Tentu tidak ada yang tahu atau mungkin tidak mau tahu. 

Karena aparat hukum yang “lemah”, maka publik bermain hakim sendiri untuk menghukum para koruptor. Kejengkelan publik itu terluapkan dalam media sosial. Berbagi penghinaan, makian, dan sindiran publik untuk  para koruptor terpampang semua di media sosial, baik melalui twitter, facebook, whatsapp, instagram, dll.  

Kita tentunya masih ingat dua mantan Menteri kabinet pemerintahan Jokowi jilid II yang sudah melahap uang negara. Edhy Prabowo yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Juliari Batubara mantap Menteri Sosial yang sudah terseret kasus korupsi. Mereka sudah mencuri uang negara untuk kepentingan pribadi atau mungkin kelompok mereka sendiri. 

Kasus Edhy dan Juliardi mengundang berbagai umpatan, makian, dan hinaan di ruang jagat dunia maya. Berbagai komentar pedas publik disampaikan semuanya melalui media sosial. Ada yang mengatakan bahwa koruptor adalah pencuri. Mereka adalah penjahat yang tidak punya naluri kemanusiaan. Mereka adalah para perakus yang tidak memikirkan nasib orang banyak. Dan karena itu, mereka layak dihukum secara represif. 

Dengan penuh kesadaran yang basisnya adalah kemuakan melihat para koruptor, saya pun tergoda untuk melontarkan makian dan dan hinaan. Dengan penuh sadar dan tahu, saya menulis di kolom komentar bahwa para koruptor adalah manusia-manusia penjilat. 

Sebelum mereka dipilih menjadi pejabat negara, mulut mereka berbusa-busa berteriak untuk membelah dan berpihak pada rakyat kecil. Mulut mereka membusa karena tidak berhenti mengucapkan kata-kata manis yang memikat simpati rakyat. Tapi setelah menggenggam kekuasaan itu, hati nurani pun sirna oleh karena kejahatan, kerakuran, dan keegoisan.

Media sosial menghukum

Saya menilai bahwa menghukum para koruptor lewat media sosial tidak kalah kejam dibandingkan oleh lembaga penegak hukum. Kalau membaca komentar-komentar publik di media sosial perihal kasus korupsi pasti kita merasa terkejut dan kaget. Bagaimana tidak, berbagai makian dan hinaan yang paling ekstrim ada semua dalam kolom komentar.  

Dan mungkin jika para koruptor sendiri membaca komentar-komentar publik, mereka pasti mengalami sakit hati dan mungkin beban moral. Itulah media sosial.  

Hukuman melalui media sosial tanpa pandang bulu. Artinya bahwa bukan tidak mungkin kalau saja makian, hinaan, cemoohan, dan kutukan pada pelaku korupsi di media sosial dibaca juga oleh kerabat atau keluarga si koruptor. Rasa malu, beban psikologis, atau sakit hati ketika membaca komentar publik pun pasti dialami oleh keluarga si koruptor. 

Persis di sinilah kita dapat melihat manfaat lain media sosial yaitu sebagai sarana untuk menghukum dan menghina pejabat negara yang melahap uang negara. Hukuman melalui media sosial memberikan efek jera yaitu rasa malu. 

Dia (pelaku korupsi) boleh saja tersenyum dan menghirup udara dengan bebas karena bisa melarikan diri dari jeratan hukum, tapi bukan berarti bisa melarikan diri dari jeratan hukum media sosial. Reputasinya sudah dijelekkan, dihina, dan dicaci maki. Fisiknya memang tidak ada dalam penjara, tapi secara psikis berada dalam kurungan. Bukan tidak mungkin kalau saja ia diasingkan dalam disingkirkan dalam pergaulan sosial.  

Namun perlu juga diakui bahwa media sosial dalam hal ini pun memiliki kekurangan. Publik yang mengomentari berbagai kasus-kasus korupsi yang ramai didiskusikan di berbagai  media sosial serikali tanpa dasar yang kuat. Kebanyakan dari kita yang terkadang hanya ikut-ikutan saja mengomentari. Mungkin karena melihat komentar-komentar yang sebelumnya, kita pun tenggelam dalam komentar serupa. Atau yang oleh Kierkegaard sebut sebagai tenggelam dalam kerumunan massa ( Thomas Hidya, 2018)

Bukan tidak mungkin bahwa ada saja media sosial yang punya intensi tertentu dalam mempublikasikan sebuah berita. Dengan itu, dalam hal ini dibutuhkan juga sikap kritis kita. Karena tipu daya dan adu domba media sosial bisa saja membuat emosi dan amarah kita akan mudah terprovokasi begitu saja. 

Namun bukan sisi gelap media sosial itu yang ingin saya tawarkan dalam ulasan ini. Hemat saya bahwa media sosial sekarang ini sangat membantu kita sebagai alternatif kita untuk menghukum para pejabat publik. Menghukum berarti menyadarkan pejabat publik yang berbuat jahat kepada masyarakat. Menghukum pejabat publik yang bersenang-senang dengan uang hasil curian di tengah kemelaratan masyarakat. 

Selain itu, media sosial juga sebagai sarana kita untuk meluapkan rasa kecewa kita pada pejabat publik yang sudah melanggar sumpah mereka untuk mengabdi pada rakyat, dengan melakukan korupsi. Dan ironisnya bahwa lembaga hukum kadangkala lemah dan mati kutu berhadapan dengan para koruptor. 

Dengan demikian, adanya media sosial yang hemat saya adalah semacam jalan terbaik kita untuk bersama-sama turut mengambil andil menghukum para koruptor. Kendati para pejabat publik yang korupsi diberikan hukuman ringan karena sudah ditebus oleh uang, namun kehancuran nama baiknya ataupun keluarga tak terbendungi di media sosial. Di media sosial segala keburukan dan kejahatan pejabat publik yang korupsi akan terkenang dan selalu tersimpan dalam memori jagat raya dunia maya. Ya itulah media sosial…..