Tragis, gegara menunggu hasil rapid test, Gusti Ayu Arianti, seorang Ibu muda di Mataram, kehilangan bayinya karena tak kunjung mendapatkan penangan medis. Kejadian memilukan ini bukan pertama kalinya. Pada Juni yang lalu, seorang ibu di Makasar juga kehilangan bayinya karena tak kuat membayar biaya tes swab sehingga bayinya tidak mendapatkan perawatan.

Saya sendiri menjadi saksi mata, ketika istri teman saya harus kehilangan bayinya yang sudah berumur tujuh bulan akibat tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan di dokter. Padahal kandungannya lemah dan harus kontrol secara rutin agar mendapatkan obat penguat kandungan. Pembatasan pemeriksaan ibu hamil ini karena mengikuti aturan dan prosedur dari rumah sakit.

Sangat disayangkankan memang. Akibat menerapkan aturan secara ketat di dalam rumah sakit harus dibayar dengan hilangnya nyawa seorang bayi. Kejadian semacam ini pasti membuat siapa saja marah dan ingin menyalahkan pihak rumah sakit yang menolak pasien karena menjalankan aturan.

Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa pihak rumah sakit juga pasti dilema, antara menerima dengan risiko terjadi penularan Covid-19 atau menolak pasien sesuai aturan? Di sini ada semacam konflik antarteori hukum, antara legal positivism yang mementingkan ketaatan aturan, dengan natural law dan sosiological jurisprudence yang lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Akhirnya kita tahu bahwa positivisme hukumlah yang menang. Artinya, pola pikir masyarakat kita cenderung menggunakan logika positivistik dalam memahami dan menafsirkan hukum.

Dalam logika ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan kaku yang harus ditegakkan tanpa pengecualian. Tegaknya hukum, itulah tujuan akhirnya titik. Dalam kasus di atas, bagaimanapun keadaan ibu hamil yang datang ke rumah sakit tapi tidak membawa hasil rapid test, maka tidak akan dilayani.

Tapi apakah memang sekaku itu aturan hukum di Indonesia?

Saya kembali teringat materi filsafat hukum sewaktu kuliah dulu. Jika kita melihat dalam konteks Indonesia, menurut saya, hukum di Indonesia memang cenderung positivistik tetapi tidak mutlak. Itu artinya tujuan hukum di Indonesia tidak hanya kepastian hukum yang menuntut ketaatan penuh kepada hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan, etika, dan moral.

Menerapkan hukum tanpa landasan etik dan morilnya hanya akan melahirkan ketidakadilan.

Di samping itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum juga memiliki fungsi sebagai Social control dan social engineering. Artinya, hukum digunakan untuk mengontrol masyarakat dan  menggerakkan masyarakat dari kondisi yang dianggap kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Misalnya pada masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah membuat seperangkat aturan untuk menggerakkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.  

Tapi, yang perlu dipahami adalah aturan itu merupakan sarana bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah terciptanya kondisi masyarakat yang baik dan teratur. Artinya, dengan adanya hukum akan tercipta kemaslahatan di dalam masyarakat, baik secara individu ataupun bersama.

Lebih jelas lagi, di dalam Islamic legal theory ditegaskan bahwa bahwa tujuan hukum adalah menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hak dasar manusia, yaitu melindungi  agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya.

Dengan demikian tujuan hukum semestinya bukan hanya soal ketaatan semata, tetapi yang lebih penting adalah hukum bisa melindungi dan menjaga kepantingan manusia, salah satunya memberikan perlindungan kepada jiwa seseorang, bukan malah menjadi penyebab hilangnya nyawa.

Tetapi kenapa kita masih saja menemukan kasus seperti di atas?

Kenyataan seperti ini disebabkan oleh cara berpikir yang salah dalam memahami hukum. Hukum yang pada hakikatnya sangat terikat dengan kondisi sosial, etika dan moral, dipahami hanya sebatas aturan yang harus ditegakkan.

Cara berpikir semacam ini akibatnya sangat fatal. Karena hukum dilepaskan dari landasan moralnya. Dengan demikian penerapan hukum juga menjadi sangat kering dari rasa keadilan, kasus Ibu Arianti adalah salah satu contohnya. Yang penting aturan tetap dijalankan walaupun secara moral membiarkan Ibu Arianti terlantar tidak kunjung mendapat pelayanan.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa cara berpikir positivistik ini mengakar kuat pada masyarakat kita?

Menurut saya ada dua alasan utama. Pertama karena hukum kita adalah warisan hukum Belanda yang mengikuti sistem civil law. Sistem dari masa Romawi ini sangat bersifat positivistik karena hukum dikodifikasi dan diformalkan melalui lembaga legislatif, serta dituangakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sistem ini sudah mengakar kuat dan membentuk pola pikir semua lapisan masyarakat, dari para penegak hukum hingga masyarakat biasa. Contoh sederhananya dapat kita lihat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Para penegak hukum di negara ini masih sangat mengedepankan pendekatan normatif. Pada kasus tertentu, hal itu menimbulkan polemik di masyarakat, seperti kasus-kasus yang menimpa para lansia.

Kakek Saulina Boru Sitorus yang berumur 92 tahun dijatuhi hukuman satu bulan empat belas hari karena menebang pohon durian tetangganya yang berdiameter 5 Inchi. Nenek Asyani 70 tahun dihukum 15 tahun penjara karena dituduh mencuri kayu milik perhutani, padahal ia merasa menebang pohon di tanahnya sendiri.

Kasus-kasus di atas adalah bukti bahwa pola pikir para penegak hukum kita masih sangat normatif, jauh dari nilai etika, moral, dan rasa keadilan. Padahal pada prinsipnya seorang hakim haruslah berpegang pada tiga asas utama dalam membuat sebuah putusan, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Alasan yang kedua adalah sistem pendidikan kita yang mengajarkan ketaatan hukum an sich, tanpa menjelaskan landasan moralnya. Padahal landasan moral itu penting agar seseorang tahu kenapa harus ada hukum dan kenapa hukum harus ditaati.

Metode guru dalam mengajar juga masih otoriter dengan menerapkan aturan hukum dengan ketat. Siswa yang baik adalah siswa yang patuh dan taat pada aturan, melanggar hukum adalah salah, apa pun alasannya.

Kita tak pernah diajari bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan yang melingkupinya. Bahwa hukum itu bukan segala-galanya ada etika dan moral di atasnya. Jika hukum melanggar batas etika dan moral, maka hukum harus diubah atau dikoreksi.

Kesalahan pemahaman tentang hukum sudah terjadi sejak kita masuk dunia pendidikan. Jadi sangat wajar jika cara berpikir kita tentang hukum saat ini sangat positivistik karena kita memang diajari seperti itu.

Bahkan dalam lingkungan keluarga, kebanyakan orang tua dalam mendidik anaknya masih menggunakan pendekatan hukum yang otoriter, menerapkan hukum dengan kaku tanpa diimbangi dengan pemahaman secara kritis di balik sebuah aturan.

Hal ini menjadikan pola pikir masyarakat kita menjadi sangat normatif, dan hanya terpaku pada penerapan aturan semata. Mereka tidak mampu melihat secara kritis apa tujuan dan fungsi hukum di dalam masyarakat.

Oleh karena itu wajar jika pola pikir masyarakat kita bersifat positivistik, yang lebih memilih menaati aturan hukum daripada sekadar memikirkan keselamatan jiwa seseorang.