Apa pun masalah pendidikan yang muncul di negeri ini, ujung-ujungnya gurulah yang harus mencari solusinya! Itulah kesimpulan subjektif saya sebagai seorang guru, di saat banyak kolega yang curhat terkait masalah-masalah yang dihadapi di masa pandemi, khususnya pada pembelajaran daring.

Sebut saja namanya Pak Ridwan, guru sekolah swasta yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. “Aku nggak nyambung blas!” ucapnya ketika keluar dari ruang pelatihan pembuatan video pembelajaran. Usianya yang sudah berkepala empat seakan menjadikan dia kesulitan mengoperasikan aplikasi-aplikasi di smartphone sebagai sarana membuat video pembelajaran.

Sekolah kami memang sedang gencar-gencarnya memberikan pelatihan kepada guru terkait pembuatan video pembelajaran dan penggunaan E-Learning. Video tersebut akan disinkronkan dengan E-Learning yang bisa diakses oleh semua siswa agar mereka bisa mendapatkan materi pelajaran dengan baik.

Agar tujuan itu tercapai sekolah seakan memaksa semua guru untuk beradaptasi dengan teknologi, sehingga sekolah bisa menjalankan sistem pembelajaran daring dengan baik.

Di tengah minimnya penghargaan, guru sebenarnya sudah biasa mendapatkan banyak tuntutan, tapi di masa pandemi ini, tuntutan itu semakin berat terkait pelaksanaan pembelajaran daring.

Atas nama profesionalitas, guru harus bekerja lebih keras dibandingkan pada saat situasi normal. Misalnya dalam menyiapkan dan menyampaikan materi pembelajaran guru wajib akrab dengan teknologi. Penguasaan teknologi adalah syarat mutlak pembelajaran daring, padahal masih sangat banyak guru yang gagap teknologi.

Oleh karena itu guru harus mati-matian belajar dengan cepat untuk bisa menggunakan teknologi pembelajaran, itu pun harus dengan usaha sendiri.  Sama ketika guru harus memiliki laptop atau telepon pintar sebagai media pembelajaran daring, ia harus membeli sendiri dengan gajinya yang pas-pasan karena tidak disediakan oleh sekolah atau pemerintah.

Dengan minimnya modal dan keahlian di bidang teknologi, guru tetap saja dituntut melaksanakan pembelajaran daring secara efektif. Tuntutan itu bisa datang dari mana saja. Pemerintah melalui Dinas terkait bisa dengan mudah meminta laporan pembelajaran daring yang sedang berlangsung tanpa memberikan dukungan program, fasilitas, atau hanya sekadar insentif. Mereka hanya ingin pembelajaran daring tetap berlangsung apapun masalahnya.

Tak mau ketinggalan para wali murid juga menuntut guru untuk selalu pro aktif dalam pembelajaran daring agar anak-anak tidak terlalu membebani orang tuanya, padahal dalam situasi seperti ini peran orang tua sangat dibutuhkan, agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif.

Seakan tidak mau kalah dengan orang tua mereka, peserta didik juga menuntut agar guru lebih kreatif, memberikan model dan metode pembelajaran yang bermacam-macam agar mereka tidak mudah bosan, itupun masih ada syaratnya, yaitu harus murah dan irit kuota internet.

Belum lagi dengan alasan profesionalitas, seorang guru dapat dikritik dan diadili oleh siapapun, baik dari pengamat atau para netizen. Mereka dengan mudah bisa ikut memberikan komentarnya melalui media sosial. Ada yang mengkritik, memberi motivasi, tapi yang paling banyak adalah cibiran.

“Nagara ngagajih buta ieu mah hayoh we sakola diliburkeun, kudunamah guru nage ulah digajih meh karasaen sarua kalaparan, Negara memberikan gaji buta, terus saja sekolah diliburkan, seharusnya guru juga jangan digaji agar ikut merasakan kelaparan,” tulis seorang netizen di status facebooknya.

Komentar yang tidak hanya ngawur, tapi juga menyakiti hati para guru. Kerja keras yang ia lakukan seakan tidak ada harganya di mata netizen yang sok tahu itu, padahal ia tak tahu sama sekali kebenaran dilapangan.

Tidak hanya melahirkan beban kerja yang berat, profesionalisme juga membutuhkan biaya yang tidak murah. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru mengeluarkan cost yang lebih tinggi dibandingkan pada waktu normal.

Kenapa bisa demikian?

Karena dalam pembelajaran daring, guru tidak hanya menyiapkan materi, tapi juga media komunikasi dan pembelajaran. Berbagai aplikasi digunakan seperti E-learning, zoom, google meeting, edmodo, whatsapp, telegram dan lain sebagainya. Semua aplikasi itu jelas menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, atau gawai, plus jaringan internet.

Salah seorang kolega bahkan sampai harus hutang koperasi agar bisa membeli gawai baru, karena yang lama spesifikasinya tidak  mendukung sebagai media pembelajaran.

Tidak hanya itu, jika ada murid yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring karena keterbatasan ekonomi atau tinggal di daerah pelosok, maka guru yang harus memutar otak agar mereka tetap bisa belajar. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan berkeililing mengunjungi rumah para siswa, hal itu jelas membutuhkan ongkos tambahan.

Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang guru harus menanggung biaya lebih untuk menjalankan profesinya.  Hal ini jelas menjadi beban psikologis yang tidak mudah bagi seorang guru. Di satu sisi ia memiliki keluarga untuk di biayai, tapi di sisi lain ia memiliki kewajiban untuk mentrasfer ilmu pengetahuan kepada murid-murid yang mereka sayangi.

Bu Yuni, seorang guru dengan tiga anak di tempat saya mengajar menceritakan bahwa ia mengalokasikan uang lebih untuk menjalankan prosfesi seorang guru, sekaligus membiayai ketiga anaknya yang juga menjalani pembelajaran daring.  

Ironisnya, pemerintah seakan tutup mata tutup telinga, tidak mau tahu dengan permasalahan-permasalahan yang didahapi oleh guru. Memang paling mudah mencari kambing hitam jika terjadi masalah dalam pendidikan kita adalah menunjuk hidung guru sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan bangsa.

Tapi perlu diingat, guru bukanlah single fighter yang harus menyelesaikan masalah pendidikan sendiri. Banyak pihak yang seharusnya terlibat dan ikut mendukung. Tapi nyatanya sampai saat ini gurulah yang bersusah payah menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Pemerintah khususnya adalah kementerian pendidikan seakan absen, entah karena tidak ada niat atau tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran dalam situasi pandemi.

Sejauh ini belum ada program yang menurut saya bisa dirasakan langsung oleh guru sebagai ujung tombak pendidikan. Pemerintah hanya sekedar mengimbau, dan menawarkan alternatif pembelajaran daring tanpa ikut menyiapkan infrastruktur ataupun program kegiatan yang mendukung guru dalam menjalankan pembelajaran daring.

Belum lama ini Mas Menteri Pendidikan mengatakan akan ada subsidi pulsa bagi guru dan siswa dari dana bantuan operasinal sekolah atau BOS, itupun entah kapan bisa terealisasi. Di samping birokrasi yang rumit terkait penggunaan anggaran, belum tentu juga sekolah mengalokasikan dana itu untuk pulsa, karena banyak beban keuangan sekolah di sektor lain.

Beban kerja yang berlebih, cost biaya pembelajaran yang tinggi, dan minimnya dukungan dan bantuan pemerintah menjadi fenomena yang lumrah dan wajar terjadi pada para guru di Negeri tercinta ini.

Negeri yang memandang sebelah mata profesi seorang guru, tidak bisa menghargai jasanya, dan memberi penghormatan yang sesuai dengan pengorbananya. Negeri yang hanya bisa memberinya beban untuk mencerdaskan semua anak bangsa, tanpa memikirkan apa yang layak ia dapatkan atas jasa besar itu.