Setelah memarkirkan motor, aku langsung menuju wastafel di depan warung. Semenjak pandemi, tempat-tempat umum memang menyediakan fasilitas cuci tangan maupun handsanitizer untuk pengunjung atau pelanggannya. Begitu selesai membasahi tangan dengan air keran, aku lantas menekan tube tempat sabun cair. Bukannya cairan kental nan licin yang  keluar dari lubang tubenya, tetapi hanya air encer dan gelembung kecil yang ada di sana.


Tidak peduli seberapa banyak “sabun” yang dipakai, hal itu tidak bisa mengubah fakta bahwa itu hanyalah air. Sebotol air yang dioplos dengan sisa sabun yang komposisinya mungkin 0.1:10. Untung saja waktu itu aku sedia sanitizer di dalam tas. Kejadian kecil ini menimbulkan pertanyaan bernada syak wasangka, “Apakah ini salah satu faktor yang membuat kasus Covid-19 selalu naik?” Hal ini mungkin sepele, tapi kalau memang benar demikian, efek sabun oplosan ternyata besar.


Pengalaman seperti ini tentu tidak hanya terjadi di satu dua tempat saja. Bisa jadi Anda juga mengalaminya di tempat lain, seperti minimarket, bank, kafe dll. Ya, memang benar bahwa sebelum masuk ke tempat-tempat umum itu kita sudah mencuci tangan. Kita percaya bawah dengan mencuci tangan, kita telah menunaikan prokes. Tapi, bagaimana cara kita mencuci tangan adalah soal lain.


Masalah pelaksanaan prokes yang kurang maksimal tidak hanya mengenai mencuci tangan, penggunaan masker pun juga sering bermasalah. Banyak pemakaian masker yang jauh dari standar. Saya berani bertaruh, Anda pasti pernah melihat orang yang memakai maskernya bukan untuk menutupi hidung dan mulutnya melainkan dagu atau leher. Atau mungkin Anda adalah salah satu dari orang-orang yang demikian ini? Hmmmmm.....


Pelaksanaan prokes yang tampak asal-asalan itu, saya pikir, berakar dari kebiasaan kita yang sering terjebak dalam pusara formalitas. Kurangnya kesadaran mengenai tujuan suatu aturan bisa menjadi alasan seseorang atau suatu pihak enggan untuk menaatinya dengan maksimal. Aturan tersebut hanya dilaksanakan sebatas formalitas agar ia terhindar dari hukuman pihak yang berwenang. 

Dengan aturan yang dianggap hanya formalitas itu, esensi dari suatu aturan sangat mungkin terlewatkan. Padahal, justru esensi tersebut yang penting untuk diperhatikan. Dengan mengetahui esensi aturan itu, orang-orang mungkin akan memiliki kesadaran penuh dalam melakukan suatu hal.


Formalitas yang demikian itu tidak hanya berlaku dalam menyikapi prokes saja. Dalam hal lain, kita juga sering melakukan sesuatu demi formalitas saja. Misalnya soal keselamatan berkendara. Helm merupakan alat keselamatan yang wajib dipakai selama berkendara motor. Tetapi, tampaknya banyak orang yang memakai helm hanya agar mereka tidak ditilang. 

Situasi ini terjadi di banyak tempat, baik di desa maupun di kota. Tetapi, tidak bisa saya pungkiri bahwa di desa-desa, naik motor tanpa helm adalah hal yang normal, sebaliknya memakai helm saat naik motor bisa dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Biasanya, helm hanya dipakai saat mereka hendak pergi ke jalan utama yang melewati pos polisi atau pergi ke kota kabupaten.


Mengenai perkara per-helm-an, saya pun mengalaminya sendiri. Suatu waktu ibu saya pernah bertitah untuk tidak perlu memakai helm karena polisi sedang tidak berjaga di sore hari. Sungguh problem yang dilematis. Sebagai anak yang berbakti, apakah nasihat ini perlu saya taati? Hmmmm...Mohon maaf Ibunda, kali ini saya akan ngeyel demi keselamatan bersama. 

Dari satu contoh sederhana ini bisa kita lihat jelas bahwa helm dianggap sebagai formalitas belaka. Aturan dijalankan ketika ada aparat penegak hukum yang mengawasi pengendara. Sementara esensi utama helm sebagai alat pelindung diabaikan (atau tidak disadari?).


Mungkin dalam situasi tertentu, aturan yang memiliki konsekuensi hukum memang bisa efektif. Namun, dalam kasus-kasus lain banyak yang tidak. Orang-orang cenderung menemukan cara untuk “mengakali” suatu peraturan agar terhindar dari hukumannya. Efeknya adalah pelaksanaan aturan itu tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, kita juga tidak bisa berharap banyak bahwa tujuan peraturan itu bisa diperoleh dengan maksimal.


Formalitas ini telah ada dan mengakar kuat dalam kehidupan kita, termasuk bercokol di berbagai institusi. Saya ingat di SMP saya dulu, setiap pagi guru BK telah siap siaga berdiri di depan gerbang sekolah. Beliau-beliau ini bertugas menginspeksi kerapian murid dari ujung kaki hingga kepala.


Kalau dipikir-pikir lagi, banyak sekali aturan yang nrithik hal ihwal kerapian. Saya masih ingat bahwa kami harus memakai sepatu tali berwarna hitam, kaos kaki di atas mata kaki, sabuk dan dasi yang tidak boleh terlupa, ukuran-panjang tertentu untuk celana atau rok yang kami pakai, hingga rambut yang harus rapi terikat. Semua aturan itu dijalankan oleh-oleh murid-murid tanpa tahu apa fungsi sebenarnya.


Ya, tidak ada salahnya memang pihak sekolah mengontrol kerapian siswa, tapi kalau sampai seribet itu, agaknya kok buang-buang waktu dan energi saja, ya? Saya kok yakin kalau murid-murid ini, termasuk saya, menaati aturan itu hanya karena tidak ingin terlibat masalah dengan guru-guru BK. Para siswa menaati aturan karena enggan mendapatkan hukuman atau sanksi dari sekolah. Nah, lagi-lagi aturan semacam ini hanya dijalankan demi formalitas saja, kan?


Eh tapi, untuk aturan kerapian ini, jujur sampai sekarang saya belum bisa menemukan hal esensial apa yang mendasarinya. Jadi, mungkin untuk kasus terakhir bukannya esensi yang terlupakan, melainkan aturan saja yang dibuat-buat. Memang adakalanya aturan formal terlalu dibuat nrithik dan muluk-muluk padahal minim esensi.

***

Makin banyak saya jumpai hal yang terkesan formalitas saja, makin saya bertanya-tanya kehidupan macam apa sebenarnya yang membuat kita terus terbelenggu dalam aturan-aturan formal. Sementara itu, yang esensial malah kurang dihayati. Bau-baunya hal ini masih ada hubungannya dengan masa lalu bangsa yang kelam. Huft, perkara move on memang tidak pernah mudah.

Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, efek kolonialisme ternyata masih mempengaruhi kehidupan kita. Hengkangnya pemerintahan kolonial tidak lantas membuat dampak-dampak kolonialisme juga hilang. Yah, konsepnya mirip-mirip mantan jahad yang meninggalkan bekas luka di hati meski sudah bertahun-tahun putus, hiks. Perkara ini sebelas-dua belaslah dengan nasib bangsa Indonesia yang sudah 76 tahun terbebas dari penjajahan, tapi jejak-jejak kolonial masih terus menghantui.

Lebih berbahayanya lagi, kita tidak menyadari bahwa kita sedang ada dalam pengaruh efek samping kolonialisme itu sendiri. Saking melekatnya efek tersebut dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa cara kita berpikir dan bertindak juga dipengaruhi oleh residu kolonial.

Dulu aturan-aturan kolonial yang dibuat penjajah sangat mengikat kuat rakyat terjajah, misalnya aturan yang ada dalam sistem tanam paksa. Pada masa itu rakyat hanya diperintah (atau dipaksa) melakukan pekerjaan tersebut tanpa tahu persis mengapa mereka harus melakukan hal itu. Padahal, hal tersebut tidaklah menguntungkan mereka, bahkan merugikan. Namun, yang mereka sadari adalah konsekuensi besar yang harus mereka hadapi apabila menolak atau melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah Hindia-Belanda. Mereka bisa saja mendapat hukuman kejam atau bahkan kehilangan nyawa.

Tampaknya, bayang-bayang ketakutan terhadap hukuman dari pihak berwenang di masa kolonial masih menghantui kita hingga saat ini. Orang-orang lebih takut terhadap hukuman daripada hal esensial yang mau dituju dari aturan itu. Yah, ini sama sekali bukan salah kita. Kita hanya kebetulan “dikutuk” menerima warisan dari masa lalu. Semoga saja kita segera menemukan formula penangkal kutukan itu.