Penikmat kopi
3 minggu lalu · 424 view · 3 min baca · Hukum 94102_18644.jpg
Foto: yalebooks

Ketika Buku Disamakan dengan Narkoba

Razia buku—atau pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak—tak lagi diperbolehkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Namun mengapa dua mahasiswa ditangkap karena buku? Apakah buku disejajarkan dengan narkoba? Bagaimana kita ingin meningkatkan literasi rakyat Indonesia apabila genre buku dipilah-pilah. Apakah bacaan harus disesuaikan dengan selera penguasa? apakah pertanda ini reinkarnasi orba atau memang orba belum mati?

Kita patut kecewa dengan tindakan pihak keamanan yang memeriksa dua mahasiswa karena memiliki/membawa buku. Harusnya mereka bangga melihat generasi penerus bangsa gemar membaca buku. Ini pelanggaran hak warga negara maupun hak dasar manusia.

Konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat apalagi hanya baca buku. Mau jadi apa bangsa ini apabila membaca dilarang? Ketika membaca buku maupun diskusi dianggap melanggar hukum, pasti ada yang salah dengan karakter pemerintah.

Pelarangan aktivitas intelektual apalagi sampai dipidanakan merupakan pembodohan terorganisir dan terstruktur. Ada ketakutan rakyat menjadi cerdas dan kritis. Sungguh sangat merugikan bangsa ini di tengah kompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Peradaban bangsa yang dicita-citakan akan terhambat apabila masih ada jiwa otoritarian dalam pemerintahan. Kebebasan berpendapat diancam UU ITE dan sekarang baca pun diawasi layaknya mengawasi peredaran narkoba. Kalau baca buku disamakan dengan menenggak narkoba, mau dibawa ke mana bangsa ini?


Tentu saja narkoba dan buku dua benda yang berbeda efeknya. Namun ketika pengedar dan pembaca buku diawasi bahkan berujung pidana, apa bedanya dengan pengedar dan pengguna narkoba?

Kasihan sekali bangsa ini bila benar menyamakan narkoba dan buku. Bisa jadi mereka kekurangan bacaan atau memang orang-orang yang malas membaca buku. Seandainya mereka reader, pastilah tak mengurusi bacaan orang lain apalagi sampai membawa ke ranah hukum.

Kasus Probolinggo merupakan rentetan kasus-kasus pemberangusan literasi di negeri ini. Sebelumnya pernah terjadi diskusi dan bedah buku dilarang oleh pihak kampus.

Bahkan ada juga diskusi dan bedah buku yang dibatalkan karena desakan ormas kepada pihak berwajib. Sungguh sangat menyedihkan sekaligus memalukan bagi sebuah negara yang mengeklaim sebagai negara demokrasi.

Buku diibaratkan narkoba yang mematikan. Literasi kita benar-benar terpuruk bukan karena minat baca yang masih rendah namun karena curiga. Ada trauma yang tak sembuh, hidup dalam kecurigaan yang tak berakhir.

Cepat atau lambat, negeri ini akan makin terpuruk. Bukan karena negeri lain lebih hebat, namun karena negeri ini khianat pada ilmu, khianat pada anak negeri, khianat pada kemajuan dan memelihara jiwa kediktatoran. Apa yang kita tanam hari ini akan tumbuh di masa depan.

Buku bukanlah narkoba, justru kekuasaan yang bagai narkoba. Candunya sama dan efeknya pun tak jauh beda. Ketika manusia telah candu pada kekuasaan, ia kehilangan akal sehat. Rakyat baca buku, diskusi sejarah, bedah buku, dicurigai sebagai upaya merongrong kekuasaan. 

Kecanduan akan kekuasaan menumbuhkan rasa cemas bahkan depresi. Rakyat melakukan kegiatan pencerdasan disamakan dengan pengguna narkoba. Kita masih orde baru, sebuah orde yang takut rakyatnya cerdas dan kritis.

Kemudian muncul tanya, siapa sih yang sukses memengaruhi pikiran pemerintah sehingga muncul ketakutan bangkitnya PKI? Dan akibatnya buku yang relevan dianggap upaya membangkitkan partai orde lama itu. Padahal PKI dan komunisme merupakan bagian sejarah bangsa yang harusnya boleh dipelajari.

Literasi sejarah harus dikuasai generasi penerus akan tidak melakukan blunder di masa depan. Menghalangi apalagi memidanakan membaca sejarah bangsa merupakan sikap arogan. Harusnya dari beragam sumber bacaan itu kita dapat memiliki beragam sudut pandang.


Sejarah bangsa harusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Ketunggalan sudut pandang berarti ketiadaan usaha mencari kebenaran. Apa yang dianggap benar seolah kebenaran sehingga muncul pelarangan atas usaha mengajukan kebenaran dari sudut pandang berbeda.

Jargon keragaman adalah fitrah bangsa ini ternyata tidak berlaku dalam ranah sejarah bangsa. Mengapa harus takut apabila narasi sejarah yang selama ini diajarkan benar? Biarlah anak bangsa belajar sejarah bangsanya dengan bebas.

Namun ketika buku disamakan dengan narkoba, peu ka salah jep ubat pemerintah (apa salah minum obat pemerintah)? Salah minum obat bukan hanya buruk bagi kesehatan, namun 'penyakit' orba bertambah parah.

Akibatnya, yang berbau musuh orba dianggap musuh juga pada masa kini. Dan pelarangan maupun razia buku di era keterbukaan ini malah lebih buruk dari orba itu sendiri. Setidaknya pada masa orba belum ada putusan MK yang melarang razia buku.

Hari ini, ketika MK sudah memutuskan dilarang merazia buku namun masih dilakukan, siapa sih yang tak taat hukum? Dan ketika buku disamakan dengan narkoba, jangan-jangan kita telah mabuk kekuasaan? Gelap mata dan hati sehingga berbuat sesuka hati karena mabuk kekuasaan.

Artikel Terkait