Ada betulnya juga kata orang: berkuasa jadi tak asyik jika ujungnya hanya bisa jadi penyakit. Hampir tiap waktu jadi bahan cemoohan, apa enaknya?

Maka, sarannya, mending pilih tidur saja. Atau, paling minimal, bikin hal-hal berguna lainnya, seperti nyapu-nyapu jalan, jaga konter pulsa, atau apalah. Yang penting bukan pengejaran ambisi yang itu malah datangkan susah banyak orang.

Saya sepakat itu. Tapi, bagaimana bisa seorang Anies Baswedan harus beralih profesi dari Gubernur DKI Jakarta ke tukang sapu atau penjaga konter? Ia sudah disumpah untuk jadi penguasa Ibu Kota selama lima tahun ke depan. Selain mustahil, saya rasa Anies sendiri pun tidak akan mau.

Meski begitu, saya kira tetap tak ada salahnya jika Anies jadikan itu sebagai pertimbangan. Kalau ia sendiri malah menikmati cemoohan orang untuk dirinya, apa boleh buat. Jika itu dirasa adalah kebaikan, maka saya hanya bisa berkata: lanjutkanlah! Toh ini sekadar saran. Diikuti, monggo. Tidak diikuti, ingin hati berucap “jangan” sebenarnya.

Terkait alasan cemoohan orang untuk Anies, ini ada kaitannya dengan ingkar janjinya sebagai penguasa. Ia dinilai telah melanggar kata-katanya sendiri, mengingkari janji-janji mulianya saat kampanye dulu di hadapan warga. Lantang ia berkata, selantang itu pula ia mengingkarinya.

Kita sama-sama tahu, dulu Anies getol mengajak yang lain bersama dirinya melunasi janji-janji kemerdekaan. Seperti serunya, ia ingin setiap warga bisa mendapat perlindungan tegas. Tidak boleh ada diskriminasi pada siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Itu yang Anies yakinkan ke publik, sekaligus mungkin jadi sebab keterpilihannya di pusat kota sana.

Tapi, apa nyatanya? Naas. Baru juga sebatas dilantik, Anies malah langsung mengingkari salah satu janji mulianya sendiri. Ini yang saya sebut tadi: lantang bicara, selantang itu pula pengingkarannya.

Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pengafirmasian istilah “pribumi” dalam pidatonya, bukankah itu adalah bentuk pengingkaran Anies pada janjinya yang ingin membangun persatuan berbasis bhinneka tunggal ika? Apa maksud istilah itu kalau bukan upaya pembeda-bedaaan golongan belaka?

Meski Anies mengaku bahwa konteks pidatonya berada jauh di rentang era penjajahan, tapi ungkapan tersebut tak lain adalah pengibaratan. Anies ingin mengandaikan perebutan kursi di Pilkada DKI Jakarta 2017 tak ubah seperti perjuangan kemerdekaan di era kolonial.

Kata “pribumi” yang disampaikan Anies terasa kesannya ke arah perpecahan. Anies tampak ingin mendeklarasikan diri sebagai “pemilik sah” negara ini. Sementara rivalnya, Ahok dkk, hendak diplintir sebagai “penjajah”, yang tentu saja harus ia lawan. Melawan anak bangsa sendiri karena dinilai berbeda.

Mungkin Anies lupa, membeda-membedakan bukanlah cara yang tepat membangun persatuan. Pun ini bukan upaya perlindungan tegas pada yang berbeda, sebagaimana serunya yang ingin melunasi janji kemerdekaan. Ini justru bentuk diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu.

Karena itu, jangan salahkan jika Anies dianggap telah mempraktikkan politik devide et impera gaya baru. Sebab ia telah mematok pembeda tegas di tengah pluralitas masyarakat DKI juga Indonesia. Ya, juga tak salah kalau ia dianggap telah melontarkan kata-kata rasis. Menebar isu SARA yang sudah sejak dulu berkembang-biak.

Dengan melontarkan isu pribumi, sampai-sampai membiarkan pendukungnya untuk membentangkan spanduk bertuliskan “Kebangkitan Pribumi Muslim”, bukankah berarti bahwa Anies telah berlaku munafik?

Katanya ingin persatuan, tapi kok membeda-bedakan, membiarkan yang lain (pendukungnya) juga menebar itu di depan publik? Katanya harus bijak menggunakan kata, tapi kok ujarannya sendiri amburadul? Mana pesan mulia Anies untuk tidak boleh mengkotak-kotakkan, memancing perpecahan, tetapi justru harus membawa ke suasana persatuan itu? Anies ingkar janji.

Padahal, jika kita masih mengingat bagaimana Anies “menggurui” Ahok di Mata Najwa untuk berhati-hati menggunakan kata: kata-kata dapat merenggangkan hubungan; kata-kata dapat mempersatukan hubungan, tentu kita akan berpikir bahwa Anies mustahil melakukan tindakan tercela seperti itu. Apalagi ditekankan pula secara berulang kali dalam debat-debat kandidat Pilkada DKI Jakarta.

Tapi, namanya juga manusia. Harap maklum. Mungkin saja Anies khilaf. Anies mungkin telah lupa kenapa harus memilih merenggangkan hubungan dengan melontarkan nada perpecahan, ketimbang sesuatu yang bisa mempersatukan.

Sayangnya, ingkar janjinya Anies ini kembali mencuak. Ia memerintahkan Wali Kota Jakarta Selatan untuk menggusur empat lahan terakhir di Jalan Haji Nawi daerah setempat. Ia perintahkan itu karena lokasi tersebut dianggap telah menghambat proyek mass rapid transit (MRT) di Fatmawati.

Ah, rasanya belum genap seminggu ia berkuasa, ingkar janjinya sudah bertumpuk. Mana janji kampanye Anies yang katanya ingin membangun Jakarta tanpa menggusur itu? Inikah yang sudah didapatkan Anies dari Wali Kota Seoul Park Won-Soon, seorang yang percaya pada zero eviction itu?

Belum lagi soal program plus-plusnya, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies berjanji akan membagikan keduanya sekaligus kepada yang berhak. Nyatanya? Tim sinkronisasinya sendiri membatalkan janji itu dengan alasan menghindari double budget.

Bagaimana dengan proyek reklamasi yang katanya juga akan dihentikan total? Bagaimana dengan penutupan tempat hiburan malam Alexis? Janji-janji itu terkesan masih sangat jauh panggang dari api.

Melihat satu per satu janji-janjinya gugur perlahan, maka masih mungkinkah pemakluman untuknya? Maaf, saya tidak bisa menahan lagi untuk berucap: Anies benar-benar munafik! Meraih kekuasaan dengan kebohongan.

Ketika Anies sudah ingkar janji begini, apalagi yang harus diharap darinya? Sebab yang dipegang dari manusia itu adalah katanya, ucapannya, seperti tali (tambang) pada binatang. Jika ucapan saja tak bisa dipegang, maka hanya ada satu kata saya kira: tenggelamkan!

Jika Anies tak mau ditenggelamkan, sebaiknya ia fokus dulu mengingat-ingat kembali janji-janji kampanyenya yang sudah lalu. Jika sudah mengingat-ingatnya dengan benar, cukup fokus bekerja saja di mana janji sebagai dasarnya. Sebab janji adalah utang, sementara pengingkaran adalah malapetaka.

Satu lagi, setelah membaca ini, saya harap tak ada yang menyinyiri saya dengan berkata: Anda siapa? Anda bukan warga DKI. Tak ada hak mencemooh penguasa Jakarta. Karena, sebagai Warga Negara Indonesia, tentu saya pun punya kewajiban melayangkan kritik untuk Anies Baswedan, sang penguasa Ibu Kota negeri tercinta.