Agustus 1945 adalah tahun proklamasi dikumandangkan. Di tahun ini, ada suatu fakta yang menarik: sejarah mencatat, jumlah sarjana pada tahun ini tidak mencapai 100 orang. Data ini dipaparkan oleh M. Zawawi Imron pada salah satu orasi kebudayaan di Dewan Kebudayan Jakarta. 

Jumlah yang sangat sedikit. Tetapi kita bangsa Indonesia, saat itu terlihat begitu gagah di mata dunia: Merah Putih berkibar di PBB, pemudanya yang berkobar untuk kemerdekaan Indonesia, pemikir tangguh dan tokoh pergerakan bermunculan seperti H.O.S Tjokroaminoto, Tan Malaka, Bung Hatta, Bung Karno, Bung Sjahrir, Semaoen, Sukarni, dan masih banyak lainnya menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh bangsa tangguh, pemikir dan sadar akan kejamnya imperialisme dan kolonialisme.

Hari ini, kalender menunjuk pada bulan yang sama: Agustus. Bulan di mana pernak-pernik khas Indonesia seperti bendera merah putih dan garuda mulai memenuhi jalan-jalan umum. Tanda bahwa 79 tahun berlalu. Dan sarjana di negara kita sudah mencapai 2000 lebih. 

Kita mulai bertanya, mengapa kenyataannya justru berbanding terbalik jika kita memakai akumulasi matematis? Bukankah seharusnya lebih banyak kaum terpelajar (sarjana) Indonesia akan lebih dikenal oleh dunia? Bukankah dengan bertambahnya sarjana Indonesia harusnya lebih gagah di mata dunia? Hal ini mengindikasikan satu hal: ada yang salah di negara kita.

Pendidikan yang Buta Realitas

Berbicara soal sarjana, kita juga berbicara soal pendidikan. Menurut PISA (Programme for International Assesment), kualitas pendidikan Indonesia berada pada posisi 62 dari 70 negara di dunia. Tinggal turun 8 tingkat, kita sudah berhasil menjadi juru kunci. Dan tentu pencapaian ini sama sekali tidak membanggakan. Sebaliknya: miris.

Sistem pendidikan yang dipakai Indonesia guna mendidik pelajarnya terbukti tidak lagi menjawab segala masalah yang muncul di masyarakat. Kurikulum yang dipakai juga sangat tidak rasional dan menolak hukum alam. 

Kita sama-sama mengetahui bahwa kurikulum di Indonesia bersifat universal, menyeluruh terhadap para pelajar. Sistem pendidikan yang oleh Paulo Freire diistilahkan dengan ‘model bank’ ini, menganggap setiap pelajar harus menerima mata pelajaran/kuliah yang sama dengan harapan pelajar akan menerima informasi yang sama dan memahami setiap materi yang diajarkan.

Tentu hal ini keliru. Setiap pelajar tidak mungkin memiliki kebutuhan yang sama, kecenderungan yang sama, dan bakat yang sama. Sehingga penyamarataan kurikulum adalah tindakan yang tidak bijak. 

Kurikulum harusnya bersifat spesifik dengan berdasar pada kecenderungan dan kebutuhan para pelajar. Hal ini penting agar antara institusi pendidikan dan para pelajar tidak saling bentrok: pelajar maunya ini, institusi pendidikan memberikannya itu.

Efek logis dari penyamarataan kurikulum lainnya adalah terbentuknya “pelajar-pelajar mentah” yang tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang dikarenakan terlalu banyak dijejali beragam materi. Sekadar jadi bahan acucan, founding fathers kita adalah para ahli dalam bidangnya: Bung Karno adalah orator dan politikus ulung, Bung Hatta si ekonom ulung, Bung Sjahrir si diplomat ulung, Tirto Adi Soerjo si penulis ulung, H. Agus Salim ahli dalam berdiplomasi. 

Dengan model pendidikan macam sekarang, jangan harap muncul lagi ulung-ulung yang lainnya. Terkecuali pelajar mengambil pendidikan alternatif seperti pesantren, les private atau yang lainnya yang notabene memang fokus pada satu cabang keilmuan dan beberapa pengetahuan lain yang menjadi penopang. 

Jika demikian adanya, maka sekolah dan kampus ada baiknya ditutup saja. Karena selain sebagai media mengumpulkan uang, rasa-rasanya tidak ada lagi gunanya.

Orientasi Pendidikan

Selain masalah dalam sistem pendidikan, pandangan mayoritas masyarakat mengenai pendidikan merupakan soal selanjutnya. Sebab, paradigma masyarakat mengenai kegiatan di sekolah atau di perguruan tinggi dinilai sebagai tangga agar setelah lulus nanti pelajar segera mendapat pekerjaan A atau B. 

Tak jarang, bukan, mahasiwa dilarang oleh orangtuanya untuk mengambil salah satu jurusan yang dianggapnya tidak memiliki masa depan (baca: lapangan kerja)? Di masyarakat kita, hal ini adalah jamak.

Situs tirto.id baru-baru ini merilis sebuah artikel yang membahas mengapa jurusan ilmu eksakta lebih diminati oleh masyarakat daripada ilmu sosial. Jawabannya adalah karena ilmu eksakta lebih pasti sehingga dinilai lebih memberikan “masa depan” yang pasti pula. 

Terbukti dengan melambungnya siswa/mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu eksakta daripada ilmu sosial seperti seni, sosiologi, antropologi, cultural studies, atau filsafat yang kian tahun kian sedikit.

Mengharap pekerjaan yang layak tentu tidak salah. Tetapi jika orientasi dari pendidikan dianggap hanya sebagai upaya mendapat pekerjaan, tentu pandangan ini keliru. 

Pragmatisme macam ini perlu dibenahi. Hal ini adalah tugas institusi pendidikan berikut para pengajar, pelajar/mahasiwa serta para sarjanalah untuk menyadarkan kesesatan berpikir seperti ini. Kegiatan dalam pendidikan tidak bisa dikotori oleh orientasi buruh. Pendidikan bukanlah kegiatan untuk mendulang upah!.

Harus sama-sama disadari bahwa pendidikan hadir untuk mengembangkan diri. Kalaupun pendidikan mempengaruhi karier atau pekerjaan seseorang, tidak berarti bahwa pendidikan diciptakan untuk itu. Ini adalah logika yang keliru. Justru pekerjaan adalah cara agar kita terus dapat mengembangkan diri kita yang salah satunya dapat kita tempuh melalui jalur pendidikan. 

Jadi, pekerjaan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik agar hidup berlanjut. Tetapi, ada yang lebih luhung dari nilai sebuah pekerjaan, yaitu untuk terus menerus mengembangkan diri. Bukankah kita melanjutkan hidup agar wawasan, kemampuan, serta pengetahuan kita terus berkembang?

***

Sudah saatnya kita mulai peduli mengenai masalah-masalah yang muncul dalam tubuh sistem pendidikan kita. Keterasingan yang terjadi di tengah-tengah para pelajar bahkan para sarjana kita saat ini bukanlah masalah sepele. Karena pada merekalah kita berharap perubahan-perubahan ke arah yang lebih mapan. Jika bukan pada orang yang terdidik, lantas pada siapa lagi kita menambatkan rindu akan kemajuan?

Karenanya, reformasi dalam aspek pendidikan hukumnya mutlak. Sebab, dengan membenahi pendidikan di negara kita, sama artinya kita membenahi segala problem-problem yang lainnya. 

Jika kita lebih cermati, sumber masalah sosial yang terjadi di negeri ini adalah ketidaktahuan. Maka dengan jalan pendidikanlah salah satunya masalah ini dapat kita tuntaskan. Lagi pula, pendiri negara kita juga mengingatkan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.