Ketegangan Amerika Serikat dan Cina di Indo-Pasifik membuka ruang konflik berskala besar bagi Indonesia dan Papua Barat, sekaligus mengancam stabilitas keamanan di kawasan itu.

Ketegangan AS dan Cina di Indo-Pasifik

Berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Port Moresby, Ibu Kota Papua New Guinea pada tahun 2018 lalu, tidak menghasilkan suatu perjanjian mengikat terhadap para pihak yang berkepentingan dalam organisasi itu. Justru menciptakan ketegangan baru Amerika Serikat dan Cina akibat dari beda pendapat yang bermuara pada kepentingan politik dan ekonomi kedua raksasa ekonomi dunia itu. 

Ujung-ujungnya, kedua kekuatan ekonomi dunia itu harus menunjukkan kekuatan yang diawali dengan perang dagang. Dalam hitungan waktu yang tidak begitu lama, berkembang saling menunjukkan kekuatan militer.

Cina, salah satu negara yang mempunyai Hak Veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di luar kontrol masyarakat internasional, secara diam-diam mengembangkan sistem persenjataan canggih berdaya ledak tinggi. Sistem persenjataan canggihnya telah menyaingi AS dan Rusia.

AS dan sekutunya yang memegang kunci kendali dunia melalui “Peran PBB” tidak bisa tinggal diam melihat kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi di Asia-Pasifik pada abad-21, dan telah memperluas pengaruhnya di kawasan itu melalui politik dagang yang sangat memesona dan mengikat negara-negara sedang berkembang yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi, baik itu kredit lunak jangka panjang maupun bantuan hibah.

Strategi politik dan ekonomi Cina sangat mengancam pengaruh dan kepentingan geo-strategi politik, ekonomi, ideologi, dan pertahanan keamanan AS dan sekutunya yang telah diletakkan menjadi dasar setelah perang dunia kedua berakhir melalui Rencana Marshall atau Marshall Plan, yaitu program ekonomi skala besar pada tahun 1947-1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai.

Inisiatif penamaan diambil dari sekretaris negara George Marshall. Pembagian bantuan rencana Marshall ini tidak hanya untuk negara-negara Eropa, namun juga negara-negara Asia yang terkena imbas dari Perang Dunia II. 

Program itu telah menjadi benteng kekuatan AS dalam hubungan kerja sama yang mengikat hingga saat ini, dijadikan alasan atas jasa AS telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi dalam percaturan ekonomi internasional saat ini, dan untuk asia negara-negara yang mendapatkan manfaat ekonomi Marshall Plan, di antaranya Jepang dan Korea Selatan.

Ketegangan AS dan Cina Membuka Ruang Konflik Indonesia dan Papua Barat

Perjuangan rakyat Papua Barat yang sebelumnya dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia, namun ke depannya sudah tidak bisa dianggap masalah sepele dengan bahasa hukum internasional yang selama ini menjadi kunci andalan, yaitu uti possidetis iuris.

Prinsip hukum internasional yang menetapkan bahwa negara-negara berdaulat yang baru dibentuk harus mempertahankan batas-batas internal yang dimiliki daerah itu sebelum diberi kemerdekaan. Dan untuk Indonesia adalah wilayah Hindia-Belanda, merdeka 17 Agustus 1945.

Papua Barat terlepas dari situasi konflik Uti Possidetis Iuris Hindia-Belanda menuju pada konflik “Integritas teritorial geografis, demografis, etnis, dan budaya wilayah tidak berpemerintahan sendiri” itu sudah tidak bisa diklaim lagi dengan menggunakan kata “Separatis” namun adalah wilayah jajahan dalam kategori daerah “Dekolonisasi” menuju penentuan nasib sendiri.

Ketegangan AS dan Cina telah membuka ruang bagi rakyat Papua Barat menyatakan pendapatnya melalui negara penjamin anggota PBB, yakni Vanuatu yang selama ini mengadvokasi pelanggaran hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat.

Untuk diketahui, Vanuatu merupakan salah satu negara Melanesia yang juga anggota Melanesian Spearheart Group (MSG) yang sangat loyal mendukung rakyat Papua Barat pro-kemerdekaan. Pada 6-7 Desembet 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah dalam proses rekonsiliasi fan unifilasi organisasi perjuangan Papua merdeka, di antaranya: West Papua Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFPB), Parliament National West Papua (PNWP) yang dulunya berjuang masing-masing.

Dan negara-negara pasifik yang selama ini menutup mata dan menulikan telinga mulai melihat dan mendengarkan, serta menyadari, jika konflik rakyat Papua Barat dengan Indonesia dibiarkan, maka situasinya tidak bisa dibayangkan jika pihak ketiga melibatkan diri ke dalam komflik tersebut membantu rakyat Papua Barat, memanfaatkan situasi ketegangan AS dan Cina, menciptakan “Perang Terbuka” Indonesia-Papua Barat.

AS pemangku kepentingan di kawasan Indo-Pasifik menyadari bahwa konflik Indonesia dan Papua Barat akan membuka ruang konflik yang lebih besar di kawasan Pasifik dan berdampak ke kawasan Hindia. Jika hal itu dibiarkan, karena dapat dimanfaatkan oleh Cina sebagai pihak ketiga mengancam stabilitas keamanan di pasifik, sangat merugikan kepentingan AS di kawasan itu.