Ketahanan pangan merupakan masalah vital bagi Bangsa Indonesia yang sudah berlangsung lama. Masalah ini tak jarang dapat menimbulkan ketegangan sosial, bahkan secara integral mampu memecah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai beberapa tahun ke depan pun masalah yang berlangsung secara turun temurun (warisan) ini tak bakal mudah ditangani. Jika dahulu masalahnya berakar pada inflasi harga pangan pokok akibat kelangkaan sumber pangan, maka saat ini tantangannya adalah meningkatkan daya cipta atau produksi. Memang miris sekali, negara sebesar Indonesia ini tak mampu mencukupi asupan pangan penduduk negerinya dari hasil produksi tanahnya sendiri.

Pengalaman Indonesia sebagai negara swasembada beras pun telah kandas. Narasi cerita indah sejarah itu hanya menjadi nestapa yang tak mampu diwujudkan kembali hingga kini. Di awal tahun 2018 pemerintahan Jokowi-Jk, Negara Indonesia masih belum mampu mengulang kisah manis sejarah Bangsa untuk berswasembada (pangan) beras. Beberapa waktu lalu, Indonesia mengimpor beras sebanyak 500 ribu Ton beras dari Thailand dan Vietnam dengan dalih untuk menekan inflasi harga beras di pasaran.

Menangani masalah pangan di Indonesia memang tidak mudah. Peran masyarakat Indonesia dalam hal ini merupakan prioritas utama, karena selain konsumen, masyarakat juga berperan sebagai produsen. Tanpa ada peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan produksi pangan sebagai ketahanan pangan nasional tidak dapat tercukupi dan tersalurkan hingga ke pelosok negeri.

Tentu hal itu tidak akan berjalan tanpa ada regulasi dan rekapitulasi data yang jelas dari otoritas setempat. Terjaminnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selaku produsen sumber pangan nasional akan berdampak pada distribusi jumlah produksi pangan ke masyarakat luas. Di samping itu, akurasi data statistik yang kurang tepat dapat berdampak pula pada distribusi sumber pangan di dalam negeri.

Kemungkinan ada benarnya ikut pendapat umum, tentang seputar fakta di balik importisasi beras di tahun 2018 terjadi akibat maladministrasi. Saya tulis mungkin karena belum melakukan peninjauan lebih, kecuali hanya praduga. Fakta di lapangan, ditemukan data yang tidak akurat terkait jumlah kebutuhan pangan Indonesia, sehingga terjadi importisasi beras sebanyak 500 ribu Ton menjelang panen raya. Tercatat sampai saat ini, menurut data BPS pemerintahan Jokowi-Jk sejak 2014-2017 telah impor beras senilai 16,6 Triliun dengan volume mencapai 2,90 Juta Ton.

Bagaimanapun juga, nota kesepakatan impor telah disepakati. Apa yang harus kita lakukan bersama adalah introspeksi diri dengan memperbaiki diri supaya ke depan tidak terjadi lagi impor dalam skala tinggi. Supaya tidak terjadi impor bersekala tinggi, jumlah produksi pangan dalam negeri harus mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan menyimpan ke lumbung, Bagian Urusan Logistik (Bulog).

Ketahanan pangan harus dilakukan berdasar pada jumlah penduduk dunia. Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) menaksir jumlah penduduk Indonesia tahun 2030 mencapai 271.485.152 jiwa dan pada tahun 2050 berjumlah 288.110.442 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia sepanjang tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah yang signifikan.

Pemerintah perlu mengupayakan peningkatan jumlah produksi pangan nasional di beberpa titik penting. Karena saking pentingya, ketahanan pangan nasional tertuang dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 1997 tentang pangan, menyebutkan bahwa: “ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”. Dalam pemerintahan Jokowi-Jk ketahanan pangan nasional masih tetap menjadi prioritas, meski mengalami degradasi pendapatan.

Lemahnya jumlah pendapatan sumber pangan di Indonesia disebabkan oleh banyak hal. Peningkatan harga jual di Pasar Global juga dapat mempengaruhi harga jual dalam negeri, menyebabkan harga jual produk pangan di Indonesia mengalami kenaikan. Akibatnya, dapat memperburuk tingkat kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sulitnya mengimplementasi program ketahanan pangan nasional tidak berjalan lancar karena telah hilangnya (sebagian besar) profesi masyarakat sebagai petani. Hilangnya profesi masyarakat yang menggeluti pertanian menambah ekses baru pemerintah Indonesia dalam menunjang ketahanan pangan di dalam negeri secara mandiri.

Maka, yang harus diperhatikan adalah kecendrungan masyarakat untuk beralih profesi sebagai masyarakat Petani. Di samping jumlah pendapatan gaji seorang Tani kurang menjanjikan, juga proses pembangunan pemerintah yang selalu berpusat pada kota telah berhasil menarik para Petani untuk “hijrah profesi” sebagai pendatang di negeri (kota) orang. Menurut Pande Radja Silalahi dalam Analisis, vol, 41, no. 2, 2012, menyatakan bahwa menggeluti sektor pertanian atau kegiatan produksi pangan adalah pekerjaan yang amat sulit. Karena fluktuasi harga yang tidak stabil di tengah persaingan global yang semakin tak terkendali.

Lebih jauh, Silalahi menjelaskan ketersediaan lahan, juga dipengaruhi harga pangan, dan daya tahan ekonomi masyarakat (resiko produk musiman). Menjadi Petani memang rentan oleh himpitan ekonomi, tapi percayalah bahwa tanpa Petani perut kita tidak bakal terisi nasi. Terimaskasih Pak Tani!