Jumlah kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari tahun ke tahun nampaknya seperti mengurai benang kusut. Bahkan jumlah kasus tercatat selalu meningkat sehingga menyebabkan banyak anggota dewan harus mendekam di balik jeruji besi di masa jabatannya.

Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat sebanyak 42 anggota Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka koruptor sejak 2010 hingga Maret 2016. Meski sudah tergolong banyak, namun rupanya jumlah ini belum seberapa jika dikalkulasikan dengan jumlah kasus korupsi anggota dewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada sebanyak 2.545 anggota DPRD Provinsi dan 431 anggota DPRD Kabupaten/Kota terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2014 lalu. Tentu jumlah yang mencapai ribuan ini sangat fantastik, belum lagi ditambah dengan banyaknya jumlah kerugian yang harus ditanggung Negara.

Jumlah anggota Dewan di Parlemen Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh kalangan laki-laki. Karena perempuan hanya mendapatkan 30 persen jatah kursi untuk menjadi dewan. Sebenarnya hal ini telah berlaku sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 55 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, dan DPRD. Dan hal ini diperkuat lagi pada pasal 56 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1orang perempuan.

Meski kaum perempuan telah mendapatkan jatah kursi untuk berkarir di tingkat parlemen, namun agaknya kesetaraan gender di panggung politik Indonesia belum terasa dampaknya. Padahal jika mengamati perkembangan kualitas politisi perempuan saat ini, mereka sudah mulai berani menunjukkan kualitasnya.

Banyaknya jumlah anggota dewan laki-laki yang duduk di gedung parlemen dibanding dengan perempuan juga bisa menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya kasus korupsi di Negara ini. Bagaimana tidak? Dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi hampir semuanya dilakukan oleh anggota laki-laki.

Sebuah penelitian dunia oleh Frances Rosenbluth dari Yale University yang meneliti ke 84 Negara di dunia termasuk Indonesia membuktikan bahwa anggota dewan laki-laki lebih banyak mau menerima ‘sumbangan pribadi’ daripada perempuan. Dan hal inilah yang memicu banyaknya kasus korupsi di berbagai Negara lainnya.

Namun permasalahan seperti ini sudah dianggap sangak klasik oleh negara-negara Nordik yang menempati wilayah Eropa Timur dan Atlantika Utara. Hingga sangat klasiknya, Negara-negara di wilayah Nordik ini pun sudah mengantisipasinya dengan membuat perubahan kebijakan yang sangat luar biasa.

Pada parlemen mereka, jumlah politisi perempuan yang mendapatkan kesempatan berkarir di tingkat dewan hampir seimbang dengan jumlah laki-laki, yaitu sebanyak 41,6 persen. Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan Negara-negara Pasifik yang hanya mencapai 15,3 persen.

Survei membuktikan, Negara-negara yang telah menerapkan kebijakan ini telah berhasil mendapatkan kualitas baik di parlemennya. Tidak hanya jumlah kasus korupsi yang semakin sedikit, namun ide-ide kreatif dari kaum politisi perempuan juga banyak dikembangkan.

Hal ini juga diperkuat oleh Negara Rwanda (Afrika Tengah) yang menempatkan perempuan sebanyak 64 persen di kursi parlemen. Dan negara ini menjadi Negara juara dengan jumlah kasus korupsi paling sedikit dibanding dengan negara-negara tetangga. Padahal negara ini mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Afrika. 

Sepertinya keberanian pemerintahan mereka dalam membuat kebijakan tersebut perlu dijadikan contoh di Indonesia. Bahkan sangat mungkin jika diaplikasikan di Negara kita. Terlebih saat ini, sudah mulai banyak kader perempuan yang berhasil mendapat kepercayaan menempati jabatan penting di Pemerintahan. Banyak dari mereka, juga berhasil menunjukkan kualitas kerja serta komitmennya. Lantas kenapa ini tidak dikembangkan?

Sebagai contoh, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya yang hingga saat ini masih diharapkan datang ke Jakarta untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta. Jutaan dukungan masyarakat Jakarta yang diberikan kepadanya jelas karena kualitas kerjanya yang dianggap baik.

Selain itu, beberapa tokoh politisi perempuan seperti Susi Pudjiastuti, yang masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, telah membuktikan gebrakan dan keberaniannya menjaga kelautan Indonesia, Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia yang telah berkiprah hingga kancah Internasional, dan masih banyak politisi perempuan hebat lainnya.

Dengan pembuktian mereka tersebut, kenapa Indonesia tidak ingin memunculkan Tri Rismaharini, Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani lainnya? Padahal, potensi-potensi luar biasa seperti ini sangat dimungkinkan bisa ditemukan pada kader perempuan Indonesia lainnya. Atau bahkan, contoh sepak terjang mereka bisa ditularkan ke perempuan-perempuan politisi lainnya.

Pemerintah seharusnya bisa lebih peka dengan perkembangan kualitas para politisi perempuan ini. Mereka telah jelas mampu membuktikan kualitas kerjanya yang tidak kalah dengan politisi laki-laki. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan kesetaraan gender dalam representasi politik, namun kuota untuk mempercepat kesetaraan representasional perempuan masih pada angka rendah.

Dan inilah yang sering menjadi hambatan para politisi perempuan untuk bisa berkontribusi lebih dalam pemerintahan.

Jika pemerintah Indonesia berani membuat kebijakan menambah jumlah porsi perempuan di parlemen, maka Indonesia akan benar-banar menjadi Negara baru. Dan upaya ini juga bisa menjadi sebuah kesempatan besar bagi para perempuan Indonesia yang ingin berkarir lebih di kancah parlemen.

Tidak hanya itu, banyaknya survei yang menunjukkan bahwa politisi perempuan lebih mau bekerja dengan hati dan mau mengandalkan ‘kebersihan’ dalam bekerja akan menjadi sebuah harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk mengurangi jumlah koruptor di kalangan para dewan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah gebrakan bagus yang hingga saat ini masih diupayakan oleh Negara-negara berkembang lainnya.

Namun, rencana besar ini juga perlu mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarga. Karena komitmen keluarga inilah yang akan menjadi penentu para perempuan untuk bisa berkarir lebih di dunia politik. Dengan harapan besar ini, maka sangat sependapat dengan Michelle Bachelet, Presiden Chili yang menyatakan “When one woman is a leader, it changes her. When more women are leaders, it changes politics and policies.”

Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya perlu lebih berani memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk ikut membantu membangun pemerintahan di Indonesia. Sehingga image panggung politik yang selama ini masih jauh dari kata layak dan baik, harapannya bisa diperbaiki dengan bertambahnya jumlah kesempatan para perempuan yang ingin berkarir lebih di dunia politik nasional. 

#LombaEsaiPolitik