Pada 8 Maret kemarin, seisi dunia sedang memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women Day). Peringatan ini secara resmi ditetapkan oleh PBB sejak 8 Maret 1977. Hal ini dilakukan sebagai wujud campaign kesetaraan gender, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki akan selalu sama, namun lebih kepada seseorang memiliki hak, peran, peluang tanpa harus mempedulikan apakah ia terlahir sebagai perempuan atau laki-laki, 

Urgensi kesetaraan ini terlihat jelas ketika ia masuk dalam salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Lebih lanjut, kesetaraan gender merupakan isu multidimensional meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. BPS melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meliputi ketiga aspek tersebut mengadaptasi dari penghitungan UNDP.

Angka IPG diperoleh dari rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan  dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki.

Tahun 2018, IPG Indonesia sudah mencapai 90,99. Artinya kontribusi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan hampir setara. Secara nasional, kesetaraan hampir tercapai. 

Namun bila mengamati capaian per provinsi di Indonesia, akan terlihat bahwa terdapat beberapa wilayah yang IPG nya masih rendah. Capaian IPG Indonesia menurut provinsi masih cukup timpang.

Hal ini terlihat dari masih adanya provinsi dengan capaian di bawah 90, misalnya Papua yang hanya 80,11  sementara Sulawesi Utara dapat mencapai 94,79. Masih terdapat wilayah Indonesia yang pembangunan manusianya belum adil atau setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam upaya menyetarakan peranan dalam pembangunan baik lelaki maupun perempuan, terdapat upaya pemberdayaan gender yang kemudian terukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

IDG ini mengukur tingkat partisipasi politik perempuan, posisi perempuan sebagai tenaga profesional serta sumbangan pendapatan. Tahun 2018, IDG Indonesia mencapai 72,1. Nilai yang tinggi apabila dibandingkan 8 tahun silam yaitu 68,15 (2010). Meski telah meningkat, namun nilainya masih cenderung kurang memuaskan. 

Terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan. Diantaranya adalah dalam hal partisipasi politik perempuan. Data menunjukkan bahwasannya anggota legislatif perempuan Indonesia tidak pernah mencapai lebih dari 25% sejak pemilu tahun 1955-2019.

Padahal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditegaskan bahwa sekurang-kurangnya harus terdapat 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. 

Ketidakoptimalan ini menunjukkan bahwa andil perempuan dalam decision making skala regional maupun nasional kurang optimal. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa nantinya kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender atau kurang keterwakilan perempuan di dalamnya. 

Catatan selanjutnya adalah terkait peran perempuan sebagai tenaga profesional. Pada 2018, sejumlah 47,02% pekerja profesional adalah perempuan. Sebuah pertanda bahwa perempuan mampu mengejar ketertinggalannya. Dalam pemerintahan, profesionalisme perempuan juga mulai diperhitungkan.

Sejumlah 50,56% Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia merupakan perempuan di tahun 2018. Jumlah yang cukup besar bahkan sedikit melebihi laki-laki. Namun demikian, secara jabatan laki-laki memiliki peran yang relatif lebih besar dibandingkan perempuan dalam hal pengambilan keputusan. 

Jabatan laki-laki lebih strategis karena berperan sebagai pegawai struktural. Tahun 2018, pegawai strategis laki-laki lebih dari 66%. Artinya, perempuan menduduki jabatan yang lebih umum. 

Catatan lain adalah terkait sumbangan pendapatan perempuan. Menurut penelitian Institute for Women's Policy Research dalam laporan BPS, perempuan memperoleh gaji 20 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Terdapat keterkaitan antara IPG dan IDG. Ketika suatu wilayah memiliki pembangunan gender yang tinggi, maka idealnya pemberdayaan gendernya tinggi pula. 

Namun, dalam realitanya separuh provinsi di Indonesia memiliki IPG dan IDG di bawah angka nasional. Hanya terdapat 4 provinsi yang IPG dan IDG nya berada di atas angka nasional.

Dalam perkembangannya, UNDP melakukan perbaikan pada kedua indeks ini (IPG dan IDG) karena dinilai masih kurang secara konseptual maupun teknis. Tahun 2010, UNDP mengembangkan Indeks Ketimpangan Gender. BPS melakukan adaptasi sejak 2017 dengan back casting hingga tahun 2015. 

Data tahun 2017 menurut UNDP, Indonesia menduduki peringkat ke 7 dari 10 negara ASEAN hanya lebih unggul dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sementara itu, bila dibandingkan dengan 160 negara, kita masih tertinggal pada peringkat ke 104. Capaian ketimpangan gender Indonesia secara umum lebih tinggi dari rerata dunia.

Dalam perkembangannya, menurut penghitungan BPS selama 4 tahun terakhir ketimpangan gender Indonesia menurun dalam artian upaya penyetaraan mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, angka ini masih tinggi. 

Artinya, perlu kerjasama dan perbaikan dari semua pihak untuk memperbaiki kesetaraan ini. Terlebih menurut countrymeters.info sejumlah 49,6% populasi bumi adalah perempuan. Hampir separuh. Artinya, bila keterlibatan perempuan tidak optimal maka kita telah kehilangan separuh potensi. Apalagi kualitas perempuan sangat menentukan kualitas generasi selanjutnya.