Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia, tetapi dunia menghadapi kesenjangan yang terus-menerus dalam akses peluang dan kekuatan pengambilan keputusan untuk wanita dan pria. 

Secara global, perempuan Papua memiliki peluang yang tipis untuk partisipasi ekonomi dibanding laki-laki, sehingga lebih sedikit akses ke pendidikan dasar dan tinggi, dibanding risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih besar, serta lebih sedikit partisipasi perwakilan perempuan Papua dalam politik.

Untuk menjamin hak-hak perempuan dan memberi kesempatan agar mencapai potensi yang penuh, mereka sangat mengharapkan momen penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan di Papua yang bertaraf internasional. 

Perempuan Papua yang diberdayakan berkontribusi besar terhadap kesehatan dan produktivitas keluarga, komunitas, dan daerah mereka, agar menciptakan efek riak yang menguntungkan semua orang di Papua, terutama kaum perempuan.

Kata gender menggambarkan peran dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial yang menurut masyarakat sesuai untuk pria dan wanita. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan dan kesempatan yang sama untuk kemandirian finansial, pendidikan, dan pengembangan pribadi. 

Pemberdayaan perempuan adalah aspek terpenting untuk mencapai kesetaraan gender. Ini termasuk meningkatkan rasa harga diri seorang wanita, kekuatan pengambilan keputusannya, aksesnya ke peluang dan sumber daya, kekuatan dan kontrolnya terhadap kehidupannya sendiri di dalam dan di luar rumah, dan kemampuannya untuk melakukan perubahan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengatakan perempuan dan anak dalam konteks budaya Papua memiliki posisi yang sangat penting, karena berkorelasi dengan berbagai aspek dalam arena kehidupan, termasuk kelompok kerabat dan posisi anak yang merupakan aset dalam keluarga yang penting dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi keluarga.

“Tanah itu ibu, laut dan hutan adalah susu ibu yang menghidupi bumi Papua," tuturnya.

Namun demikian, masalah gender tidak terfokus pada perempuan saja, tetapi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Tindakan dan sikap laki-laki memainkan peran terpenting dalam mencapai kesetaraan gender.

Pendidikan adalah bidang yang paling difokuskan di Papua. Meskipun pemerintah provinsi Papua telah membuat sedikit kemajuan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di tanah Papua, anak-anak  perempuan di Papua masih banyak yang anak putus sekolah dan persoalan itu lebih tinggi dibanding anak laki-laki yang bersekolah. Sekitar seperempat anak perempuan di Papua tidak bersekolah.

Pada 2016, United Nations Children's Fund (Unicef) mencacat bahwa sebanyak 30% siswa Papua tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD dan SMP. Di daerah pedalaman Papua, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah.

Berbagai persoalan tersebut disebabkan keluarga yang memiliki sarana terbatas, yang tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, dan persediaan untuk semua anak-anak mereka dan orang tua murid lebih memprioritaskan pendidikan untuk anak laki-laki mereka. 

Sehingga, keluarga juga dapat mengandalkan tenaga kerja anak perempuan untuk pekerjaan rumah tangga, membuat kebun, dan merawat anak. Dengan adanya hal-hal ini, maka anak-anak lebih menyisakan waktu yang terbatas untuk pergi sekolah.

Kesehatan dan Keselamatan Perempuan Papua

Kesehatan dan keselamatan perempuan Papua merupakan bidang terpenting. HIV/AIDS menjadi masalah yang serius dihadapi oleh perempuan Papua. Persoalan ini dapat dikaitkan dengan perempuan yang memiliki sedikit peluang untuk pendidikan kesehatan, kekuatan yang tidak setara dalam kemitraan seksual, atau sebagai akibat dari kekerasan berbasis gender.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Alousius Giyai, mengatakan dari temuan kasus HIV AIDS yang dilaporkan terbanyak kabupaten Nabire, yakni sebanyak 7.436 Kasus, selanjutnya Kota Jayapura sebanyak 6.765 Kasus, dan Kabupaten Jayawijaya 6.242 Kasus, pada 2019.

Kesehatan ibu juga merupakan masalah yang menjadi perhatian serius di Papua. Wanita memiliki akses terbatas ke perawatan prenatal dan bayi, serta lebih sering mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Ini adalah masalah kritis di Papua yang sering dialami, di mana anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mereka siap serta jauh sebelum mencapai usia 18 tahun. 

Perawatan kesehatan ibu di Papua yang berkualitas dapat memberikan titik masuk yang penting untuk informasi dan layanan, yang memberdayakan ibu sebagai pembuat keputusan di daerahnya yang memiliki informasi mengenai kesehatan mereka sendiri serta kesehatan anak-anak mereka.

Persyaratannya Ekonomi dan Politik Perempuan

Meskipun wanita terdiri lebih dari 50% dari populasi dunia, mereka hanya memiliki 1% dari kekayaan dunia. 

Di Papua, perempuan dan anak perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar selama berjam-jam. Perempuan masih kekurangan hak untuk memiliki tanah atau mewarisi properti, mendapatkan akses kredit, mendapatkan penghasilan, atau naik di tempat kerja mereka, serta bebas dari diskriminasi pekerjaan.

Di semua tingkatan, termasuk di rumah dan di arena publik, perempuan Papua secara luas tidak terwakili sebagai pengambil keputusan, namun partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan demokrasi sejati.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, mengatakan, hal ini cukup menggembirakan karena setidaknya mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya. Di mana untuk Papua dari 29 kabupaten dan kota, terdapat beberapa perempuan yang mencalonkan diri.