Setiap perusahaan selama satu bulan penuh (12 Januari sd 12 Februari) biasanya membentangkan sebuah spanduk di tempat strategis yang mudah dibaca dengan tulisan “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan”.

Januari – Februari disebut juga bulan keselamatan kerja, bahkan tahun 2020 Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mencanangkan Bulan K3 secara Nasional. Momen ini sekaligus untuk memperingati 50 tahun K3 sejak diterbitkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Secara filosofis, keselamatan kerja diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya.

K3 merupakan kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak dan kontraktor), tamu atau orang lain di tempat kerja (OHSAS 18001: 2007).

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

Dalam dunia pekerjaan tentu sangatlah familiar dengan istilah K3 karena bagian dari fasilitas karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan dipastikan akan mendapatkan fasilitas dan perlindungan dalam bekerja, serta jaminan dalam bidang kesehatan.

Lalu bagaimana dengan pekerjaan sebagai nelayan? Adakah perlindungan keselamatan dalam bekerja dan jaminan kesehatan bagi nelayan? Terutama nelayan tradisional.

Kelompok marjinal yang menyuplai gizi bagi masyarakat nasibnya tidak seperti karyawan di perusahaan, jika dijelaskan dan disosialisakan tentang urgensi K3 tentu mereka sangat membutuhkan K3. Bulan K3 (Januari – Februari) bersamaan dengan musim barat, musim yang sangat berat dihadapi oleh nelayan tradisional.

Di musim barat nelayan tradisional biasanya libur cukup panjang karena kondisi alam dan cuaca tidak bersahabat, angin kecang disertai dengan ombak dan gelombang besar, serta hujan tiada henti.

Nelayan tradisional mayoritas tidak mengetahui urusan teknis di luar pekerjaan yang dilakukan karena umumnya nelayan tradisional miskin dalam akses informasi dari luar, jadi problematika yang dihadapi nelayan tradisional sangat kompleks.

Problematik tersebut di antara kemiskinan, perkampungan kumuh, eksploitasi politik setiap lima tahun tiga sampai empat kali dalam partisipasi pemilihan pimpinan ditingkat nasional sampai tingkat lokal (desa), masalah bahan bakar minyak yang semakin mahal dan terkadang langkah, serta harga tangkapan terkadang tidak stabil.

K3 dan Harapan Nelayan Tradisional 

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Angka 11 berbunyi: “Nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) grosston (GT)”.

Jadi nelayan kecil atau nelayan tradisional (peasant-fisher) nelayan yang mengunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia, kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

Secara sosiologis, masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani dalam menghadapi sumber daya alam, karena nelayan menghadapi sumber daya bersifat open acces yang menyebabkan mereka berpindah-pindah (nomaden) dengan segala resiko yang dihadapi untuk memperoleh hasil dengan maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut mestinya nelayan tradisional layak mendapat jaminan K3, tetapi kenyataanya sampai saat ini K3 bagi nelayan tradisional belum tersentuh program K3 secara nasional.

Secara tekstual Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memang tidak menyebutkan dengan kongkrit tentang jaminan keselamatan dan kesehatan bagi nelayan tradisional.

Begitu juga, jika membaca dengan cermat tema K3 tahun 2020 “Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 Pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi”.

Harus diakui tema tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan pekerjaan nelayan tradisional, tetapi setidaknya ada harapan suatu saat nelayan tradisional terakomodasi dalam program pemerintah ke depan terkait dengan K3.

Terkadang ada sosialisasi dari dinas-dinas yang terkait tentang pentingnya menjaga keselamatan diri saat bekerja di laut yang diwakili hanya beberapa perwakilan kelompok nelayan. Sosialisasi memang penting tetapi yang lebih penting program K3 bagi nelayan secara berkelanjutan (sustaineble) dengan tahapan sebagai berikut: 

Pertama, nelayan tradisional perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan K3 secara teknis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kelompok nelayan secara merata karena nelayan tradisional seringkali mengabaikan keselamatan dalam bekerja,  sering kali nelayan lupa membawa pelampung pada saat melaut.

Sehingga ketika terjadi insiden kecelakaan kapal tenggelam atau karam, kebanyakan nelayan tidak selamat karena mengabaikan bekal keselamatan tersebut.

Kedua, dengan bekal pemahaman tentang K3 setidaknya nelayan ada persiapan cukup dalam menghadapi musim barat dan musim timur yang dapat membahayakan keselamatan kerja saat melaut.

Selama ini nelayan tradisional hanya mengandalkan kemampuan dan insting secara tradisional dalam menghadapi kedua musim tersebut, padahal setiap musim yang dihadapi memiliki karakter yang berbeda dan tingkat resiko yang berbeda pula.

Ketiga, kepelikan modal bagi nelayan juga perlu difikirkan karena terkait dengan pengembangan teknologi penangkapan yang digunakan. Armada yang dimiliki nelayan tradisional memang sangat sederhana dengan 2 awak nelayan (2 ABK) bahkan terkadang melaut sendirian.

Sedangkan ukuran perahu nelayan tradisional rata-rata panjang 9 sampai dengan 11 meter, dengan lebar 1,5 sampai dengan 2 meter. Kondisi armada demikian bisa dibayangkan dalam menghadapi dua musim setiap tahun, terlebih ketika musim barat yang tidak bersahabat.

Keempat, kondisi kesehatan nelayan tradisional juga sangat miris apabila menderita penyakit yang berat dan kronis, mereka tidak mempunyai pendanaan yang cukup untuk biaya berobat dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

Hanya sebagian kecil yang memiliki BPJS-KIS dan BPJS mandiri karena kesadaran tentang pentingnya kesehatan masih rendah. Maka ke depan perlu adanya sosialisasi penyadaran secara intensif kepada warga nelayan tradisional tentang program asuransi kesehatan atau BPJS secara mandiri bagi yang belum mendapatkan program dari pemrintah. 

Kelima, K3 bagi nelayan tradisional akan berhasil dengan baik apabila instansi pemerintah dan Kelompok Swadaya Masyarakat bekerjasama dengan baik dan berkelanjutan.

Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Perikanan dan Kelautan, Kementrian Kesehatan, Pengurus HNSI, Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap nelayan tradisional harus bersatu dalam merencanakan K3 dan bukan berjalan sendiri-sendiri.

Semoga pemerintah sungguh-sungguh dalam memprogram K3 bagi nelayan tradisional untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam bekerja. Amin...