Dalam kajian psikologi, kebahagiaan awalnya dipandang sebagai suatu manifestasi afektif seorang individu sehingga konsep kebahagiaan hanya lah tertuju kepada hal-hal yang bersifat perorangan. Namun, seiring perkembangan waktu kebahagiaan menjadi perhatian keilmuan yang bersifat sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa perkembangan teknologi berbanding terbalik dengan peningkatan kebahagiaan masyarakat suatu negara. Pada akhirnya studi terhadap kebahagiaan tidak menjadi dominasi ilmu psikologi lagi, namun melibatkan pula banyak bidang ilmu lain.

Perkembangan ekonomi dan teknologi dunia saat ini memaksa kelompok akademia dan pembuat kebijakan untuk menciptakan integrasi antara kesejahteraan jasmaniah (physical well-being) dengan kesejahteraan batiniah (psychological well-being). Hal itu dilakukan agar perkembangan peradaban yang bersifat fisik atau jasmani tidak menghisap kebahagiaan hidup orang perorang yang ada.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan individual, antara lain kesejahteraan[1], pekerjaan[2], kesehatan[3], pendidikan[4], agama[5], kebudayaan[6], lingkungan hidup[7], stabilitas politik[8] dan lain sebagainya. Mengesampingkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri, faktor-faktor yang disebutkan tadi berhubungan erat dengan pembuatan kebijakan publik yang ada.

Indonesia sendiri sejauh ini tidak memiliki kebijakan terkait yang mampu menaungi segala usaha peningkatan kesehatan mental dalam suatu grand planning (perencanaan besar) jangka panjang. Kebijakan publik yang kita miliki umumnya berfokus kepada pembangunan fisik belaka, seperti ekonomi, transportasi, infrastruktur, pangan, dan lain-lain saja.

Idealnya, kebijakan publik yang diterapkan tersebut menyentuh tidak hanya dimensi yang bersifat material, namun juga dimensi yang bersifat non-material. Sehingga, tujuan akhir dari penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan terintegrasi tersebut adalah peningkatan kesehatan mental di Indonesia secara keseluruhan.

BELAJAR DARI SKANDINAVIA

Negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Swedia dan Norwegia, sering menduduki peringkat tertinggi sebagai negara paling bahagia di dunia[9]. Tingginya tingkat kebahagiaan di negara-negara tersebut berkaitan erat dengan penerapan konsep “Negara Sejahtera” (Welfare State) yang dimulai di Denmark pada dekade 1930an[10]. Terdapat tiga komponen utama dari konsep Skandinavia, yaitu program jaminan sosial oleh negara, pemerintah yang bersih dan implementasi merata demokrasi dalam politik dan ekonomi[11].

Dalam konsep welfare state, pemerintah memainkan peran aktif dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan umum untuk memisahkan kesenjangan sosial dengan kesenjangan ekonomi yang timbul akibat sistem ekonomi pasar bebas[11]. Dalam sistem Skandinavia, sistem perekonomian kapitalisme dunia tidak mampu diubah dan kesenjangan ekonomi tidak mungkin dihindari oleh setiap orang.

Akan tetapi, kesenjangan sosial yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dapat dihindari melalui peran aktif negara dalam memberi perlakuan yang adil kepada setiap orang. Dari usaha yang diberikan negara tersebut akan tersedia sumber daya manusia yang berpendidikan serta sehat secara fisik dan mental dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan teknologi nasional yang dicita-citakan.

BELAJAR DARI BHUTAN

Berbeda dengan negara-negara lain di dunia, Bhutan tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong pada kemajuan ekonomi dan teknologi semata. Sebaliknya, Bhutan merumuskan konsep “Indeks Kebahagiaan” (Gross National Happiness) sebagai patokan keberhasilan kebijakan pemerintahnya[12]. Jika konsep Negara Sejahtera yang menekankan pada permasalahan sosial dan ekonomi, maka konsep Indeks Kebahagiaan lebih menekankan pada permasalahan lingkungan dan kebudayaan[13].

Terdapat empat pilar konsep Indeks Kebahagiaan ala Bhutan, yaitu pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan kebudayaan dan pemerintahan yang bersih. pendidikan dan pelayanan kesehatan di Bhutan gratis bagi setiap penduduknya[14].

Dalam model Skandinavia, kebahagiaan masyarakat akan didapatkan apa bila setiap orang lepas dari ketakutan terhadap sakit, pengangguran, kebodohan serta terkekang akan hak-haknya dalam dunia yang kapitalistis dan dinamis. Sementara, dalam model Bhutan kebahagiaan masyarakat dapat dicapai jika setiap orang dapat hidup sesuai tradisi, agama dan budayanya terlepas dari dunia yang kini semakin tak memiliki batas sebagai dampak dari globalisasi.

APA YANG HARUS INDONESIA LAKUKAN?

Apa bila Indonesia ingin menyusun suatu usaha peningkatan kesejahteraan yang terintegrasi, maka kita perlu membagi terlebih dahulu aspek-aspek penunjang pembangunan nasional ke dalam dua kategori.

Kategori yang pertama mencakup segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menjadi aktor pembangunan. Aspek-aspek penunjang yang diperlukan untuk perihal tersebut berhubungan dengan jaminan sosial. Sehingga, seiring dengan perkembangan ekonomi yang ada, negara perlu melakukan pemerataan kesejahteraan nasional di mana pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi setiap warga negara Indonesia yang pembiayaannya serta tunjangan kehidupan bagi pengangguran dan pensiunan.

Dalam usaha untuk mencapai ini, pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing dan mereka yang memiliki penghasilan melebihi rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia umumnya harus ditingkatkan dan kemudian digunakan untuk program jaminan sosial. Melalui pemerataan kesejahteraan (wealth distribution) tersebut, diharapkan kesenjangan sosial di Indonesia dapat diminimalisir.

Kategori yang kedua mencakup segala hal yang berkaitan dengan sumber daya alam yang menjadi materi pembangunan. Aspek-aspek penunjang yang diperlukan untuk perihal tersebut berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Hal itu dimaksudkan agar perkembangan ekonomi yang timbul sebagai konsekuensi logis pembangunan nasional tidak merusak sukma peradaban nasional dan dapat berjalan beriringan. Prasyarat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan itu dapat dicapai melalui pelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan.

Orang sering berpikir bahwa lingkungan hidup dan kebudayaan adalah dua konsep polar saling bertolak belakang yang timbul dari dikotomi peradaban (nature-culture dichotomy). Namun, dalam alam Indonesia sering kali kita menemukan bahwa kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain.

Dari hal itu kita dapat memajukan dan menanamkan pemikiran-pemikiran pro-lingkungan melalui suatu sistem pendidikan yang tidak hanya memprioritaskan hal-hal ilmiah, namun juga nilai-nilai, terutama nilai kearifan lokal dalam pengajarannya. Pada akhirnya, kita akan memiliki manusia Indonesia dengan nilai lokal namun berwawasan universal.

PENUTUP

Tentu saja kesemua hal yang saya jabarkan tersebut hanya lah suatu gagasan belaka akan suatu kebijakan publik yang diharapkan dapat memajukan kesehatan mental nasional Indonesia. Akan tetapi, jika kita semua menyadari bahwa kita memerlukan suatu Indonesia yang bahagia, yang merdeka tidak hanya dalam hal politik dan ekonomi, namun juga merdeka jiwanya dari segala perasaan gelisah akan dunia, maka diperlukan suatu usaha bersama dari segala pihak untuk memajukannya.

Pada akhirnya, usaha untuk memajukan kesehatan mental Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bahagia tidak hanya menjadi tanggung jawab lingkaran ilmiah psikologi saja, namun melibatkan pembuat kebijakan publik, ahli ekonomi, ahli sosial, ahli kesehatan, pendidik, pegiat lingkungan, dan sebagainya. Saya hanya bisa berharap kita semua dapat bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu negara Indonesia yang bahagia.

REFERENSI

[1] Gili, M., Roca, M., Basu, S., McKee, M., & Stuckler, D. (2013). The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. The European Journal of Public Health, 23(1), 103-108.

[2] Wahlbeck, K., & McDaid, D. (2012). Actions to alleviate the mental health impact of the economic crisis. World psychiatry, 11(3), 139-145.

[3] Sohn, K. (2013). Sources of happiness in Indonesia. The Singapore Economic Review, 58(02), 1-27.

[4] Yoshikawa, H., Aber, J. L., & Beardslee, W. R. (2012). The effects of poverty on the mental, emotional, and behavioral health of children and youth: implications for prevention. American Psychologist, 67(4), 272-284.

[5] Tampubolon, G., & Hanandita, W. (2014). Poverty and mental health in Indonesia. Social Science & Medicine, 106, 20-27.

[6] Fernando, S. (2014). Mental health worldwide: Culture, globalization and development. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

[7] Mitchell, R. (2013). Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments?. Social Science & Medicine, 91, 130-134.

[8] Reed, R. V., Fazel, M., Jones, L., Panter-Brick, C., & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in low-income and middle-income countries: risk and protective factors. The Lancet, 379(9812), 250-265.

[9] Delhey, J., & Kroll, C. (2013). “A “Happiness Test” for the New Measures of National Well-Being: How Much Better than GDP are they?”, in Human Happiness and the Pursuit of Maximization. New York: Springer.

[10] Pestoff, V. A. (2008). A Democratic Architecture for the Welfare State. New York: Routledge.

[11] Brandal, N., Bratberg, Ø., & Thorsen, D. E. (2013). The Nordic model of social democracy. New York: Springer.

[12] Metz, T. (2014). Gross national happiness: A philosophical appraisal. Ethics and Social Welfare, 8(3), 218-232.

[13] Brooks, J. S. (2013). Avoiding the limits to growth: Gross National Happiness in Bhutan as a model for sustainable development. Sustainability, 5(9), 3640-3664.

[14] Burns, G. W. (2014). “Gross National Happiness: A case example of a Himalayan Kingdom’s attempt to build a positive nation”, in Positive Nations and Communities. New York: Springer.