Tahun 2017 merupakan tahun ketiga kabinet kerja Presiden Jokowi. Jika diibaratkan lomba berlari, jarak yang telah ditempuh oleh Presiden sejauh ini sudah hampir mencapai garis finish.

Hal yang tidak mudah dilakukan oleh presiden Jokowi di tengah kecamuk politik, protes, konflik sektarian, penegakan hukum, peredaran narkoba dan terorisme, yang tidak berhenti dan terus membayanginya. Pelbagai prestasi pun tak sedikit yang telah ia peroleh. 

Pekan yang lalu Bloomberg perusahaan media massa  multinasional di Amerika Serikat merilis laporan berjudul Who's Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016.

Dalam laporan tersebut Bloomberg mendaku Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terbaik di Asia yang unggul dalam tiga aspek yakni kenaikan kekuatan nilai tukar menjadi 2,41 persen,  pertumbuhan ekonomi yang tetap positif (5,02 persen per tahun ke tahun) serta tingkat penerimaan publik yang tinggi sebesar 69 persen.

Pencapaian prestius itu patut untuk dibanggakan mengingat realisasi penerimaan pajak dan belanja pemerintah yang rendah beberapa tahun terakhir serta konsumsi belanja yang sempat melambat pada triwulan III 2016 karena adanya pemblokiran mandiri (self-blocking) oleh pemerintah.

Namun, kekhawatiran tersebut berhasil ditepis oleh Presiden Jokowi dengan bukti, nilai tukar rupiah maupun kekuatan pasar ekonomi Indonesia yang masih tetap terjaga.

Meski demikian, entah prestasi maupun hasil kerja, tak semua berjalan dengan sempurna dan tanpa cela. Di sisi lain kondisi pembangunan ekonomi jauh berbeda dengan capaian-capaian yang terjadi di sektor kesehatan.

Ketimpangan ini dapat ditengok dari perkembangan kondisi akses dan mutu pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, disparitas tenaga medis, dan cakupan imunisasi, yang tidak signifikan bergerak jauh dari keadaan awal.

Naiknya alokasi anggaran yang melebihi 5 persen dari 13,100.3 triliun di tahun 2016  tidak membuat hadirnya kebijakan atau program di bidang kesehatan yang sifatnya terobosan.

Dalam agenda pembangunan nasional presiden Jokowi sendiri, pembangunan kesehatan itu termaktub di dalam agenda Nawacita butir ke 5 dengan tajuk “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.”

Meskipun menjadi agenda prioritas, sektor kesehatan hari ini masih saja ditimpal dengan beragam persoalan-persoalan mendasar. Problem fundamental ini yang kadangkala menguatkan dugaan selama ini bahwa sektor kesehatan masih berada dalam arus pinggir (sidestream) pembangunan.

Pemerataan infrastruktur kesehatan hingga di daerah pinggir yang kini belum sepenuhnya terjadi, distribusi praktisi kesehatan (dokter, dokter gigi, farmasis, perawat, bidan ) yang  tidak sepadan di desa dan kota, keseimbangan gizi masyarakat, akses jamban bersih yang tak terwadahi dan tingkat penyakit degeneratif yang semakin melejit.

Separuh wajah buruk kesehatan tersebut setidaknya seperti apa yang terlihat dari laporan World Bank September 2016 yang mengumumkan bahwa tingkat angka kematian ibu di Indonesia masih mencapai 126 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan sekitar 37% dari balita yang mengalami stunting.

Hal yang sejalan dengan Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 dan sensus 2010 mengenai proyeksi ukuran populasi yang menempatkan Indonesia sebagai Negara ke 4 tertinggi di dunia dalam total jumlah anak sangat kurus.

Begitu juga dengan profil kesehatan indonesia 2014 yang mencatat bahwa jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang bertambah di Indonesia tidak dimbangi dengan jumlah populasi penduduk yang juga bertambah. Artinya fasilitas kesehatan yang ada masih dinilai tidak  akomodatif secara menyeluruh.

Bukan hanya fasilitas kesehatan, ketentuan rasio World Health Organization tentang standar jumlah dokter umum yang merekomendasikan bahwa 40 dokter umum per 100 ribu penduduk.

Saat ini pun belum terpenuhi dengan total 33 dokter umum untuk 100 ribu penduduk di Indonesia dan jumlah dokter spesialis yang berkisar 18.000 orang sedangkan kebutuhannya adalah 32.000 orang.

Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia menampilkan data yang cukup mencolok bahwa hampir 70 persen dari 17.000 dokter gigi yang terdaftar pada Desember 2010 masih di Pulau Jawa dan 90 persen dokter gigi spesialis berada di Jawa.

Perihal Angka kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) Jika ditarik ke akar masalah, kerapkali kasus itu disebabkan oleh beberapa hal, terutama persoalan teknis persalinan. Proses persalinan yang  tidak memperoleh tenaga medis ataupun fasilitas dan alat kesehatan yang eligible.

Juga dengan tingkat stunting (malnutrisi) Indonesia yang masih berada dalam kategori parah, hal  yang disinyalir karena standar minimal pemenuhan gizi yang belum optimal yakni asupan makanan dan pola konsumsi oleh masyarakat.

Dengan demikian, pengarusutamaan wacana kesehatan menjadi salah satu jalur reformasi tidak sungguh-sungguh terjadi, pemerintah rupanya nampak tak banyak di dalam berbuat.

Reformasi kesehatan, berkaca dari Kuba?

Program Indonesia Sehat yang sedianya mencanangkan penguatan layanan kesehatan, paradigma sehat, jaminan kesehatan nasional, belum bisa memberi banyak hasil sejauh ini. Tidak mengherankan apabila perkembangan derajat kesehatan masyarakat Indonesia masih terlampau jauh dengan Negara berkembang yang lain.

Jika dengan model Nusantara Sehat dan Kartu Indonesia Sehat saja negara ini beranggapan kalau masalah-masalah kesehatan dapat terselesaikan , maka kini sudah waktunya sebaiknya negara ini banyak belajar dari Kuba.

Kuba merupakan salah satu negara berkembang yang secara resmi diakui oleh Pan American Health Organization (PAHO) yaitu negara yang memiliki sistem kesehatan masyarakat terbaik dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya bahkan melebihi dari negara industri.

Langkah nyata pemerintahan Kuba di dalam pembangunan kesehatan diantaranya adalah dengan memberi 98 persen penduduknya fasilitas kesehatan. Menyediakan 95 persen penduduk Kuba dokter dan perawat yang tinggal dan melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya’ (Whiteford dan Branch, 2009)

Tidak itu saja, di tahun 2009, tercatat sekitar 74.880 dokter di Kuba, atau sekitar 1 dokter dengan rasio 150 penduduk (Brouwer, hlm. 56). Rasio jumlah dokter berbanding penduduk ini hanya kalah dari Italia, tapi lebih baik dari rasio jumlah dokter berbanding penduduk di AS (1:480) dan di Inggris (1:450) (Whiteford dan Branch, hlm. 4).

Dokter keluarga ini menghabiskan waktu di pagi harinya dengan mengunjungi rumah-rumah penduduk sekitarnya, membuat janji dengan mereka, dan pada sore harinya, mereka datang kembali mengunjungi rumah-rumah keluarga tersebut untuk memeriksa kesehatan dan cara hidup sehat mereka (Kirk dan Erisman, hlm. 57).

Selain membangun sistem kesehatan yang berkeadilan, pimpinan revolusioner Kuba Che juga menuntut adanya perubahan paradigma tentang profesi dokter yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan untuk memperkaya diri dan pengejaran karir semata.

Profesi Dokter menurut hematnya, bukanlah profesi individualis melainkan pekerjaan yang memerlukan humanisme agar diperuntukan bagi kesejahteraan secara kolektif.

Mendiang Fidel Castro memiliki pendapat yang sama bahwa modal manusia (human capital) jauh lebih bernilai ketimbang modal kapital (financial capital). Modal manusia meliputi tidak hanya pengetahuan, tapi juga – dan ini yang sangat mendasar – kesadaran, etika, solidaritas, rasa kemanusiaan yang sejati, semangat rela berkorban, kepahlawanan, dan kemampuan menciptakan sesuatu dalam jangka panjang.

Di Indonesia kebijakan positif untuk kesehatan mestilah didukung dengan kesadaran ini, jika tidak bukan hal yang mustahil program kesehatan yang diselenggarakan ke depan akan kandas dan tidak berdaya guna sama sekali.

Paradigma sehat kebijakan sakit

Rojas Ochia seorang ahli kesehatan masyarakat dari Kuba dalam satu waktu menyatakan bahwa terwujudnya masyarakat yang sehat bisa di lihat dari kebijakan maupun program kesehatan yang dibuat oleh sebuah pemerintahan.

Lebih jauh menurutnya, sistem kesehatan yang bertumpu pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan prinsip dasar untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang revolusioner.

Melihat Indonesia dengan kampanye Paradigma Sehat oleh Kementerian Kesehatan rasanya itu saja belum cukup untuk menemukan bangunan yang ideal dari pembangunan kesehatan. Alih alih Paradigma Sehat pemerintah justru semakin menunjukan orientasi kebijakan kesehatan di Indonesia lebih di dominasi oleh penanganan orang-orang sakit.

Sinisme ini  sama seperti yang diungkapkan oleh Arlin Adam Dekan FKM universitas Pejuang RI (UPRI) Makassar.

Menurutnya, ” Kebijakan kesehatan pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional, pembangunan fasilitas rumah sakit, rekruitmen tenaga pelayanan medik, pengadaan peralatan kesehatan, obat dan logistik adalah bukti-bukti nyata ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya preventif.

Bahkan Porsi anggaran terbesar diserap habis oleh pelayanan kesehatan spesialistik. Padahal, dasar analisis pemerintah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan menggunakan Paradigma Sehat sebagai justifikasi. Ini berarti nalar paradigma sehat sesungguhnya berorientasi sakit, bukan orientasi sehat sebagaimana yang dipahami selama ini.”

Artinya, bahwa klaim-klaim paradigma sehat oleh pemerintah sesungguhnya tak di arahkan secara tepat kepada masyarakat. Di satu sisi paradigma sehat namun di lain pihak kesehatan ternyata dibangun dengan cara dan model kebijakan yang sakit.

Tahun 2017, mengejar ketertinggalan

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target pembangunan kesehatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umunnya. Namun demikian, negara ini harus mengakui bahwa terdapat banyak ketertinggalan yang tentu saja memerlukan perhatian serius.

Bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih berada jauh di belakang. Perbedaan ini bisa berupa alokasi anggaran kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan biaya pengobatan.

Pilihan untuk berobat ke Malaysia bahkan tak jarang di lakukan oleh orang Indonesia sendiri. Ini memalukan sebab reform pendidikan kesehatan di indonesia sejak awal menjadi spirit negara ini paska kemerdekaan.

Kenyatan ini sungguh terasa pahit di tengah Universal Health Coverage (UHC) sedang digalan sekaligus menjadi fakta menyedihkan disaat indonesia hendak mempersiapkan diri menyambut High Income Countries (HIC).

Keadaan ini menandakan bahwa perlu adanya tinjauan kritis terhadap kebijakan kesehatan yang turun agar ketertinggalan ini tak bertahan lama.

Penyebabnya masih sama, pembangunan kesehatan kita masih jauh dari sasaran pokok. Penyebab yang lain juga ialah pembangunan kita yang melulu melihat bahwa tingkat penyerapan sebagai ukuran keberhasilan.

Balik ke perumpaan tadi, agar semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak cuman sekedar pentas berlari berlari dan berlari. Maka mainstream pembangunan harus diluruskan dari sejak dalam pikiran, kalau pembangunan bukan hanya sekedar kecepatan melainkan ketepatan. Mari berharap.