Konstelasi demokrasi dalam hantuan pandemi Covid-19 di Negeri Paman Sam telah menunjukkan pada tahapan akhir. Kemenangan Biden atas Trump, yang setidaknya mengisyaratkan ketidakpuasan publik Amerika Serikat terhadap kinerja incumbent dalam merespon persoalan global kedaruratan kesehatan masyarakat ini.

Di tengah jumlah angka kasus Covid-19 tertinggi di dunia, perhelatan Pilpres di AS dapat dikatakan berjalan demokratis dengan jumlah partisipan yang tinggi. Terlepas ada saling klaim kemenangan dan tuduhan kecurangan, dalam pandangan akal jernih dan data resmi dapat dipastikan Joe Biden-Kamala Harris akan menempati gedung putih awal tahun 2021. 

Penyelenggaraan Pemilu dengan norma wajib protokol kesehatan menjadi cermin kesadaran bagaimana kesehatan menjadi pusaran. Menggeser adagium politik atau hukum sebagai panglima.

Ekonom yang juga penasehat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Jeffry Sach menempatkan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan yang berkelanjutan. Mengingatkan pula tentang ungkapan bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, akan tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak berarti apa-apa.

Lalu, bagaimana dengan perhelatan politik Pilkada di era pandemi di Indonesia?

Membahas prokontra tentang perlu tidaknya Pilkada digelar di masa pandemi, tentu kurang relevan. Mengingat kekuasaan politik telah berketetapan Pilkada di sejumlah daerah tetap dilaksanakan. Sejumlah tahapan pun telah berjalan.

Hari H pemungutan pada 9 Desember 2020 telah ditetapkan sebagai libur nasional. Yang jelas ada janji dan komitmen politik dari penyelenggara dan semua pihak terkait untuk kewajiban penerapan protokol kesehatan di setiap tahapannya.

Ada hal penting yang menjadi catatan tentang pemaknaan isu kesehatan dalam pusaran Pilkada. Bahwa kesehatan perlu dipandang secara komprehensif. Artinya kesehatan menjadi sebuah nilai yang mewarnai pergumulan politik dan bersifat multidimensional. Selain, menjadi jalan dan tujuan bagi setiap orang untuk mendapatkannya secara optimal. 

Kesehatan mencakup dimensi fisik, mental, sosial dan juga ekonomi. Kesehatan yang dimaknai sebagai kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Sebagaimana rumusan definisi dari badan kesehatan dunia WHO maupun di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Harapan Implikasi

Dalam konteks dimensi politik, pintu masuk makna kesehatan menghendaki adanya Pilkada yang sehat. Utamanya sehat secara mental dan sosial. Sebuah kewajaran yang begitu diidamkan. Kita sepakat bahwa Pilkada yang sehat mencakup sejalan dengan prinsip berdemokrasi yang sehat.

Implementasi Pilkada yang tidak terbelenggu pada isu SARA, nirpolitik uang, terhindar dari budaya kekerasan, agitasi politik kekuasaan, penebaran ujaran kebencian, hoaks dan seterusnya.

Sehat secara ekonomi, isu kesehatan menuntun agar terwujud masyarakat yang produktif. Mendorong usia kerja mendapatkan lapangan pekerjaan, tempat kerja dan lingkungan kerja dengan layak dan sehat dan aman. 

Demikian pula sehat menjadi nilai untuk para pemimpin membangun dan menjaga ekonomi dalam koridor dan indikator yang sehat baik mikro maupun makro.   

Pusaran kesehatan dalam Pilkada, juga menginginkan bagaimana kesehatan menjadi isu penting dalam program kerja para kontestan Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Menggerakan roda pembangunan agar setiap individu dan masyarakatnya menjadi sehat badaniah dan rohani setinggi-tingginya. Melalui kebijakan inovatif dan solutif yang membumi berbasis persoalan konkret di lapangan. 

Sejalan dengan Visi Misi Pemerintahan Jilid II Jokowi yang menekankan kepada upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menjadikan manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, untuk menggapai bangsa yang maju dan berkeadilan sosial.

Kita belajar dari berbagai negara tentang bagaimana pentingnya sumber daya manusia untuk menopang untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karenanya, para pemilih untuk dapat melihat bagaimana program kerja dan track record para kandidat berkaitan dengan isu kesehatan selama ini.

Tidak sulit untuk menilai bagaimana respon dan komitmen terhadap penanganan tentang Covid-19, misalnya. Termasuk bagaimana kemudian program kerja yang dikampanyekan secara nyata mengusung kebijakan yang berpihak pada pembangunan kesehatan.

Dalam kajian komprehensif sejatinya harapan kesehatan beririsan dengan hal yang fundamental, ajaran agama dan hak asasi. Agama yang menjadi pegangan privasi sekaligus keumatan menuntun agar manusia menjadi insan yang kuat. Memanfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit.

Juga nilai-nilai yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan. Seperti makan dan minum secukupnya, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Menjaga kebersihan karena kebersihan bagian dari iman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintahan hasil Pilkada memiliki kewajiban moral untuk mengupayakan dengan sebaik-baiknya pemenuhan hak asai kesehatan tersebut melalui kebijakan dan implementasinya.

Implikasi pengarusutamaan kesehatan dalam pusaran Pilkada di era pandemi menjadi momentum untuk penguatan kebijakan dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai kesehatan dalam makna yang luas.

Dalam jangka panjang tentunya kesehatan tidak sekedar politisasi untuk memperoleh kekuasaan. Namun, menjadikannya sebagai gaya hidup individu dan masyarakat sesuai nilai agama dan kebutuhan hak asasi manusia serta kewajiban pimpinan sebagai produk politik untuk merealisasikannya.

Pascapandemi, kesehatan dalam pusaran Pilkada diharapkan dapat berimplikasi untuk terinternalisasi sebagai kebijakan dan menjadi nilai yang mewarnai semua dimensi kehidupan. Tercipta birokrasi pemerintahan yang sehat untuk mendukung perwujudan peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat setinggi-tingginya. 

Sudah saatnya mayoritas rakyat agar menyuarakan aspirasi, menentukan hak pilih politiknya kepada calon pemimpin daerah yang benar-benar memiliki ciri, kapasitas dan kapabilitas serta visi misi kesehatan yang komprehensif. 

Sehat baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi dalam arti yang luas dan mampu membawa kesehatan sebagai arus utama pusaran multidimensi kehidupan.