Jumat, 9 Agustus 2018 menjadi hari yang menentukan bagi kontestasi politik Indonesia setahun ke depan. Kala itu, dua nama bakal calon wakil presiden diumumkan untuk mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akan menjalani laga rematch pada Pemilihan Umum 2019. 

Tak disangka-sangka, nama Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno muncul menggantikan kandidat-kandidat yang sebelumnya sudah santer akan dipilih. Dari kubu Jokowi, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartanto, Muhammad Romahurmuziy, dan Mahfud MD terpaksa menggigit jari. Adapun dari fraksi Prabowo, Abdul Somad, Salim Segaf al-Jufri, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono juga diminta untuk melepaskan keinginan pribadi atau pendukung mereka.

Sontak, beragam spekulasi pun menyeruak terkait apa sebenarnya alasan yang mendasari pemilihan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. 

Sebagaimana dilansir The Conversation (10/8), Burhanuddin Muhtadi, Arya Fernandes, dan Nyarwi Ahmad sepakat bahwa, terlepas dari proses kompromi politik dengan parpol-parpol koalisi yang berlangsung cukup alot (perspektif proximate), latar belakang sejati dari penunjukkan kedua nama tadi adalah usaha masing-masing pihak untuk menjawab tantangan eksternal yang tengah berkembang (perspektif ultimate). Ma’ruf, para cendekiawan tersebut mengungkapkan, diharapkan akan menjadi pendulang suara yang besar dari kalangan Islam konservatif. Sementara itu, Sandiaga dikedepankan untuk menggaet pemilih-pemilih milenial.

Dalam tulisan ini, saya akan membahas fenomena penentuan cawapres di atas dengan bercermin pada kajian ekologis-evolusioner. Kemudian, saya akan merangkainya dengan teori politik dan, sebagai epilognya, diskursus filsafat.

Interaksi Antarspesies, Kompetisi, Niche, dan Resource Partitioning

Di alam bebas (nature), interaksi antara spesies makhluk hidup merupakan sesuatu yang mustahil dihindari. Sebab, setiap spesies membutuhkan sumber daya untuk menunjang kehidupan mereka yang tak dijumpai dalam populasi mereka sendiri. Mereka dituntut untuk mempergunakan kombinasi dari pabrik genetik pribadi dan pabrik genetik spesies lain jika ingin sintas dan bereproduksi (Thompson, 1999).

Ketika interaksi antara dua spesies dilandaskan pada kemauan untuk saling berbagi sumber daya (+,+), ia dinamakan mutualisme. Adapun bila dua spesies saling berinteraksi dalam kerangka bahwa yang satu mengeksploitasi yang lain selaku sumber dayanya (+,-), ia diketagorikan dalam perilaku predasi. Kemudian, kala dua spesies saling memperebutkan satu sumber daya yang sama (-,-), interaksi yang berlangsung darinya disebut dengan kompetisi, tepatnya kompetisi interspesifik (Begon et al., 2006).

Interaksi kompetitif berkaitan erat dengan konsep niche atau relung ekologis, yaitu total sumber daya biotik dan abiotik yang dipergunakan oleh suatu spesies dalam lingkungannya, mencakup suhu, habitat, waktu aktif, dan jenis mangsa yang diokupasi. Para ilmuwan menyatakan bahwa, karena perbedaan kemampuan untuk bersaing dan menguasai niche secara keseluruhan, dua spesies tidak dapat hidup dalam satu niche yang sama sehingga kompetisi pasti akan berujung pada keterusiran dan kepunahan salah seorang pesaing. Prinsip tersebut diistilahkan dengan competitive exclusion (Mayfield & Levin, 2010).

Guna menghindari kepunahan sebagai hasil dari kompetisi terbuka, dua spesies yang berlainan biasanya akan melakukan resource partitioning, yakni pembagian sumber daya, sehingga mereka dapat hidup secara berdampingan (coexist). Contohnya adalah dua spesies ular yang hidup di perairan tawar Italia: Natrix natrix dan N. tessellata. Mereka melakukan diferensiasi niche dalam hal mikrohabitat dan mangsa yang dimakan. 

N. natrix lebih banyak beraktivitas di tepi sungai, sedangkan N. tessellata lebih sering terlihat berenang. Selain itu, N. natrix juga lebih memilih berburu katak-kodok (utama), ikan (jarang), serta rodensia dan burung (sangat jarang), selagi N. tessellata lebih condong mengonsumsi ikan-ikanan (>90%). Alhasil, competitive exclusion tidak terjadi di tengah-tengah keduanya (Luiselli, 2006).

Pilpres Adalah Kompetisi, Bukan Koeksistensi

Manusia, sebagai primata berotak besar, membedakan dirinya dengan hewan-hewan lain pada tataran bahwa ia mampu menciptakan pelbagai simbol dan makna. Hadirnya kedua instrumen tersebut memungkinkan kita untuk memajukan dan meninggikan peradaban. Akumulasi simbol dan makna yang diproduksi sepanjang peradaban manusia ini pada akhirnya membentuk suatu sistem yang diterminologikan sebagai budaya (Sewell Jr, 2005).

Budaya, dalam kapasitas sistemiknya, sejatinya tidaklah terpisah dari alam bebas. Sebaliknya, budaya terkreasi dari alam bebas yang, dalam lintasan sejarahnya, melakukan pemanjangan batas diri (self-demarcation). Jadi, budaya pada hakikatnya merupakan alam bebas kecil yang terintegrasi dengan alam bebas yang lebih besar (Gerhardt, 2016).

Mengacu pada landasan teoretis di atas, saya memandang bahwa hukum-hukum biologis yang berlaku di alam bebas dapat diterapkan pada tingkatan-tingkatan kultural, termasuk politik. Sebab, politik tak lain adalah sebuah praktik budaya, sebuah set dari makna, simbol, dan ritual yang dinamis seiring perjalanan waktu (Schudson, 2010). 

Kenyataannya, manusia adalah hewan yang berpolitik, zoon politikon, yang saling bertanding untuk memperebutkan status sebagai transmiter pesan atau komando otoritatif – sekaligus perancang kandungannya – ke tengah-tengah anggota masyarakat (Masters, 1975). Memang, kooperasi juga terkadang ikut berperan dalam proses politik. Akan tetapi, kooperasi sebetulnya hanyalah cara yang ditempuh untuk memenangkan kompetisi dan mendistribusikan hasil kemenangan yang diperoleh kepada anggota-anggota yang berkooperasi (Milner, 1992).

Dengan demikian, jelas bahwa sifat dasar politik adalah kompetisi, termasuk pemilihan presiden. Para ahli mengutarakan bahwa kegiatan yang menjadi jantung demkorasi tersebut merupakan perjuangan kompetitif dengan voters atau para pemilih sebagai sumber daya yang diperebutkan (Brams, 2008). Adapun nichenya ialah keseluruhan segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku dari para pemilih (Baines et al., 2003). 

Karena tujuannya bersaing, para pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah seharusnya melakukan usaha-usaha yang mengarah pada competitive exclusion, dalam konteks ini adalah kemenangan di ajang pemilihan umum. Idealnya, satu pasangan calon wajib menguasai keseluruhan niche pemilih sehingga pasangan yang lain akan tereliminasi dalam kontestasi.

Namun, bercermin dari penunjukkan Ma’ruf dan Sandiaga, saya tidak melihat Jokowi ataupun Prabowo melangkah ke arah competitive exclusion. Apabila kita ibaratkan kedua kubu sebagai dua spesies politik, memcawapreskan Ma’ruf dan Sandiaga justru menunjukkan bahwa masing-masing dari Pars jokowiensis dan P. prabowiensis tengah mempraktikkan resource partitioning berdasarkan segmentasi demografis (agama) dan psikografis (milenial). Hal ini tidaklah cocok untuk diterapkan dalam medan pemilihan presiden. 

Pembagian sumber daya lebih tepat untuk diperagakan di kancah pemilihan legislatif karena partai politik hadir guna mengakomodasi kepentingan segmen-segmen tertentu – yang sesuai dengan ideologi dan manifesto partai – dalam kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil (Meyer & Wagner, 2013).

Lantas, bagaimanakah gerakan yang semestinya dijejaki para capres dan cawapres guna melingkupi dan meraup niche voters secara holistik?

Generalis vis-à-vis Generalis

Ditinjau dari kacamata penggunaan sumber daya, spesies secara umum terbagi menjadi dua: generalis dan spesialis. Generalis adalah spesies yang memiliki niche luas karena mampu mengeksploitasi sumber daya-sumber daya yang beragam, sedangkan spesialis merupakan spesies dengan niche sempit yang memfokuskan diri pada sumber daya tertentu saja. 

Jika dua spesies ini menempati niche yang sama, salah satu dari mereka pasti harus menyingkirkan yang lain. Dalam lingkungan yang heterogen, spesies generalis lebih diuntungkan. Kebalikannya, dalam lingkungan yang homogen, spesialis lebih diunggulkan (Peers et al., 2012).

Untuk memenangi kompetisi pilpres, wajib hukumnya bagi P. jokowiensis dan P. prabowiensis – selaku dua spesies politik – untuk memerhatikan hukum biologis di atas. Bersebabkan lingkungan Indonesia yang sangat heterogen, tiap-tiap mereka tak berpunya pilihan lain, kecuali menjadi spesies generalis. Mereka mesti berupaya semaksimal mungkin untuk menggaet keseluruhan niche para pemilih, baik dari segmentasi geografis, demografis, psikografis, maupun perilaku. 

Semakin luas lingkup segmentasi yang berhasil mereka utilisasi, semakin besar peluang mereka untuk mengeksklusi yang lain. Hal ini sejalan dengan teori dalam ilmu sosial bahwa, pada densitas yang tinggi, generalis besar akan keluar sebagai pemenang dalam kompetisi dengan generalis berskala medium dan spesialis kecil (Carroll & Khessina, 2005).

Cermin bagi Semua

Membentuk diri sebagai pemimpin generalis meniscayakan bahwa seseorang harus menjadi cermin bagi semua kalangan. Untuk itu, imaji kepemimpinan yang ia tampilkan hendaknya merepresentasikan asosiasi dengan latar belakang tiap-tiap pemilih sehingga ia memperoleh resepsi emosional di tengah-tengah mereka (Cwalina et al., 2011). 

Saya sendiri beranggapan bahwa seorang pemimpin sepatutnya bermanunggal dengan segenap diversitas yang ada dalam tubuh rakyatnya. Begitu naik ke atas takhta kepemimpinan, ia dengan serta-merta dituntut untuk melepaskan jubah-jubah identitas. Mengenai hal ini, saya teringat sebuah kutipan yang sangat progesif dari Ahmad Wahib (2007):

“Aku bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan Protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.”

Artinya, seorang pemimpin mesti menjiwai semua unsur keagamaan dan pemikiran yang berkembang di antara masyarakatnya. Layaknya Nabi Muhammad, ia wajib menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Tak ubahnya bagai Yesus Kristus, ia dipersyaratkan untuk memikul salib demi melepaskan penderitaan golongan kecil dan tertindas. 

Laksana Sri Krishna, ia diharuskan untuk bertindak sebagai ruddar (pemelihara sapi) dan gopal (pembunuh binatang jalang) yang maksudnya adalah memelihara kedamaian dan mencegah kerusuhan bagi putra-putri Ibu Pertiwi. Semisal Siddhartha Gautama, ia bertugas mengantar rakyatnya menuju nibbana, yakni kenyamanan dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bak Konfusius, ia harus berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan supaya tak ada anak bangsa yang ditimpa kesusahan.

Kutipan dan penjelasan di atas adalah contoh bagaimana seorang pemimpin selayaknya bersikap sebagai generalis dalam kaitannya dengan latar belakang keagamaan. Dalam konteks generasional, seorang pemimpin pun tidak boleh hanya mementingkan kebutuhan anak-anak milenial, tetapi juga keperluan orang-orang yang berasal dari generasi silent, baby boom, X, dan Z. 

Singkatnya, seorang pemimpin diwajibkan untuk menghayati nilai, semangat, dan aspirasi yang mencirikan generasi-generasi tersebut. Dengan begitu, masing-masing orang dari mereka dapat pula melihat bayangannya terpantulkan di balik cermin pribadi sang pemimpin.

Latar belakang keagamaan dan generasional yang diterangkan di sini barulah mewakili dua aspek saja dari segmentasi demografis dan psikografis. Di luarnya, masih terdapat aspek-aspek lagi dari kedua segmentasi itu, belum lagi segmentasi geografis dan perilaku. Jelas, mustahil kesemuanya dapat dituliskan sekarang. 

Yang paling mungkin dikemukakan pada kesempatan ini adalah bahwa, seumpama Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga benar-benar hendak memenangkan pilpres, mereka harus memperbaiki paradigma mereka dari resource partitioning menjadi kompetisi terbuka. Kemudian, dalam kapasitas sebagai spesies politik, mereka harus bekerja keras menerapkan strategi generalis dengan menyasar niche para voters secara holistik. Siapa yang paling generalis, merekalah yang paling sukses dalam menguasai niche, merekalah yang akan berjaya untuk mengeksklusi kandidat lain dalam pemilihan umum nanti.

Bilakhir, saya ingin mengingatkan satu hal: meng-generalis-kan diri bukanlah soal memoles citra, melainkan tentang ketulusan hati. Sudah selazimnya sebait syair gubahan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (2009) berikut dicamkan dalam hati dan pikiran masing-masing calon:

“Tujuanku, kedambaanku, dan hasrat hatiku yang terdalam adalah mengkhidmati manusia.

Inilah pekerjaanku, inilah keimananku, inilah adat-istiadatku, dan inilah jalan hidupku.”

Semoga pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh menjadi cermin bagi semua.