Pencerita
1 bulan lalu · 131 view · 9 min baca menit baca · Lingkungan 11152_81042.jpg

Kertas dan Urusan yang Belum Selesai

Kertas & Peradaban

Liku peradaban manusia dituliskan dalam larikan kertas. Sejarah para pemenang dituliskan dalam halaman kertas. Karya-karya sastra terbaik dunia, kita baca, dituliskan dalam kertas. 

Dari kisah Romeo dan Julietnya Shakespeare hingga Tetralogi Bumi Manusianya Pram. Rumus matematika, fisika, kimia, biologi, teori sosial, hukum dan politik sejak ditemukan kemudian berkembang hingga sekarang. Sampai ke seluruh penjuru dunia dalam bentuk jilidan kertas bernama buku.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga Piagam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, dituangkan dalam larikan kertas. Kertas menjadi media untuk membuat hal-hal yang dalam ide terjewantahkan dalam sebuah objek nyata. Kertas menjadi bukti sebuah peradaban, yang dijaga dan dimuseumkan, sebagai pengingat.

Di suku bangsa Batak dikenal buku Pustaha Laklak, dimana sejarah moyang, prinsip adat suku ini dituliskan. 

Di suku bangsa lainnya, mungkin ada juga, catatan dari moyang mereka dahulu. Kisah-kisah perjuangan heroik masa lalu, kehidupan masyarakat masa lalu, penemuan-penemuan yang memberi sumbangsih bagi kehidupan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan demi kebaikan umat manusia.

Semua itu tertulis dalam carikan kertas. Dengan penggunaan yang tepat, tentu akan menjadi pembelajaran di masa sekarang dan era yang akan datang.

Semua sejarah peradaban manusia mungkin ditemukan lebih banyak dalam tulisan di atas kertas. Peradaban dan manusia harus berterimakasih kepada kertas.

Buku adalah jendela dunia, dan kertas adalah kusennya.

Kertas & Pencarian Keadilan

Di Indonesia, persidangan dalam kerangka hukum positifnya, mengenal alat bukti tertulis. Surat. Di semua struktur persidangan, pengadilan di Indonesia, alat bukti tertulis ini adalah senjata utama di hadapan pengadilan.


Semua yang tertulis tentulah dimuat dalam lembaran kertas. Bahkan, untuk melegalisir untuk sampai diakui sah di hadapan persidangan, lembaran surat, harus dimateraikan. Ya, materai yang tentu terbuat dari kertas.

Contoh hangat, di Indonesia, ada gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, soal keberatan hasil pemilu oleh salah satu capres yang kalah. Mereka malahan menghadirkan alat bukti elektronik. 

Yang naif, sangat risih jika dibilang mereka tidak paham, kalau yang dibutuhkan itu bukti fisik berupa rangkapan kertas C1 hasil perhitungan untuk membuktikan kecurangan. Tanpa kertas itu? Saya bilang mereka tidak punya bukti. Gamblangnya, tidak ada kasus sama sekali.

Semua praktisi dan ahli hukum akan tahu, bahwa semua bukti yang dihadirkan di persidangan akan lebih bernilai jika itu dalam bentuk tertulis. Di atas kertas.

Semua jawab-jinawab, semua tuntutan hingga putusan dibuatkan dalam carikan-carikan kertas. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pembukanya. Terbukti secara sah dan meyakinkan atau bahkan tidak terbukti sama sekali, diakhirnya.

Kertas memiliki sumbangsih dalam proses pencarian keadilan ini.

Tanpa lembaran-lembaran kertas putusan itu, tidak akan ada satupun putusan pengadilan yang akan bisa dieksekusi. Pencarian keadilan akan mengawang-awang.

Urusan Industri Kertas Yang Belum Selesai?

Tahun 1980-an, di salah satu daerah Indonesia, Sosor-Ladang, Porsea, Tapanuli Utara, sekarang masuk Kabupaten Toba Samosir, berdiri sebuah perusahaan bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Founder-nya bernama Sukanto Tanoto. 

Dengan koneksi apik dengan Presiden Indonesia kala itu, Soeharto, dia sukses menjalankan, mendirikan pabrik pengolahan kayu ini di dekat aliran air Sungai Asahan. Dia mendapatkan konsesi atas hutan seluas 225 hektar. Hutan ini yang menjadi pemasok kayu buat IIU.

Lingkungan dan masyarakat menjadi tumbal. Industri ini menjadi momok menakutkan. “I can’t breathe and see property because of the factory smoke”, “Any truck passing will be stoned and maybe burned. This is war.” Begitu respon masyarakat atas operasional pabrik. (Tom Banikoff, Old Troubles-New Rules, 1998)

Pada November 1993, terjadi ledakan di pabrik IIU (David A. Sonnenfeld, Greening the Tiger? Social Movements Influence on Adoption of Environmental Technologies in the Pulp and Paper Industries of Australia, Indonesia, and Thailand, 1996) tanpa pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, akan dampak dan bahkan pemberitahuan akan adanya kebocoran atau ledakan boiler tersebut. 

Panik pekerja pabrik dan masyarakat sekitar pabrik yang termobilisasi dari Porsea ke arah Tarutung, menular ke masyarakat yang dilewati oleh rombongan panik tersebut, menghadirkan kerumunan dilanjutkan kerusuhan.

Kerusakan demi kerusakan lingkungan, semacam hujan asam, kerusakan sumber-sumber dan cadangan air dan hilangnya hutan pinus, longsor, serta sungai yang mengering.

Pergolakan antara pemerintah (melalui tentara dan polisi) melawan masyarakat dan bahkan antar masyarakat yang pro dan kontra, berujung pada korban luka-luka bahkan kematian.

Juni 2000, seorang mahasiswa ditembak mati dalam aksi protes pada IIU; pada 1987, longsor menewaskan total 30 orang (Ayat S Karokaro, Indra Nugraha, dan Sapariah Saturi, 2014, Fokus Liputan: Kemelut Hutan Kemeyan, Menguak Luka Warga di Tepian Damau Toba, www.mongabay.co.id)

Semua hanya dan semata demi uang. Tahun 1996, pendapatan IIU tercatat US $20 million. (Tom Banikoff, 1998) Untuk skala nasional, tahun 2000, sektor pulp and paper ini menghasilkan US $3 billion dari pendapatan eksport. (Abdul Wahib Nasution, Contentious Politics in Toba Samosir: The Toba Batak Movement Opposing The PT Inti Indorayon Utama Pulp and Rayon Mill in Sosor Ladang-Indonesia (1986 to 2003), 2003)

Sukses Tanoto ini, berbuah manis, Forbes menetapkannya sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2008, dengan kekayaan sebesar US $2.8 miliar, pengelolaan IIU bisa jadi adalah langkah awalnya menggapai status orang terkaya tersebut.

Setidaknya, sisi positif, bagi anak keturunannya dan orang-orang yang mendapat bantuan dari yayasannya. Lihatlah, anak-anaknya sukses melanjutkan sekolah di universitas luar negara ini. Termasuk juga orang-orang mendapat bantuan dari yayasan untuk pendidikan dan aneka program yang berdampak sosial.

Yayasan untuk menebus “dosa”? Mungkin dulu saat IIU mengeksploitasi hutan-hutan itu, lingkungan di sekitaran Danau Toba itu, IIU kekurangan kemampuan dan kesadaran akan pengelolaan lingkungan dan efek pada masyarakat sekitar. 


Berjalan hari, kerusakan lingkungan dan tumbal masyarakat memaksa menyadarkan mereka, bahwa pengelolaan itu harusnya sedari awal dapat lebih manusiawi dan berwawasan lingkungan.

Bisa saja membangun yayasan adalah jurus terakhir, balas jasa bagi masyarakat. Dengan yayasan ini, mereka mendapati masyarakat sekitar yang lebih bersikap manis pada operasional industri dan nama baik perusahaan, sekaligus nama baik pribadi. 

Ada istilah untuk seseorang pengusaha yang mendermakan uangnya, namanya philantropist. Bill Gates dan putrinya, Thahir, Buffet, mereka yang menyisihkan kekayaannya untuk (alasan) kemanusiaan.

Apakah semua urusan-urusan industri (kertas) ini, soal kerusakan lingkungan dan kerugian dan kehilangan masyarakat lokal ini akan selalu impas dan tertutupi dengan citra berbaik hati dengan sisihkan kekayaan? Realitasnya demikian. Pola ini yang paling realistis dan dilegalkan dalam bentuk corporate social responsibility, dalam timbal-balik antara pengusaha dan lingkungan sekitar.

Kita sepertinya terbuai, atau malah tidak mau tahu, bahwa korban dari dibuat, dioperasikan dan berkelanjutannya industri ini, adalah lingkungan dan masyarakat sekitar, ketika tidak benar-benar dijalankannya operasional perusahaan yang berwawasan lingkungan dan memberi penghargaan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Luka dari masa lalu pengelolaan industri yang kacau-balau itu, baik dari dan karena pemerintah yang tidak punya kebijakan tata kelola yang terang dan jelas, pelaku industri sendiri yang menerapkan prinsip untung sebesarnya dengan modal sekecilnya atau tanpa modal malah, dahulu dengan penyelewengan dana reboisasi untuk kepentingan pribadi (Abdul Wahib Situmorang, 2003) hingga masyarakat yang tidak dihadapkan opsi yang adil tanpa tekanan untuk mengambil sikap atas masuknya industri.

Tentu ada pelajaran yang sangat penting, dari tragedi IIU ini, yang sayang untuk tidak dijadikan pelajaran di masa sekarang dan ke depannya.

Pengelolaan Industri Ramah Lingkungan dan Dukungan Masyarakat

Bukan bermaksud meromantisasi soal kertas dengan kompleksitas problematika kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih daerah-daerah yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan yang “memakan” pohon atau hutan ini.

Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki hutan tropis, yang tentu dapat memberikan supply kepada industri ini. Yang bahkan harganya jauh lebih rendah dibanding harga di Nordic Country atau West Coast di USA (Abdul Wahib Nasution, 2003).

Pabrik ini bahan utamanya adalah pohon, yang menjadi penyangga kehidupan Bumi, setidaknya penyangga ekosistem dimana pohon-pohon ini berada.

Kerusakan lingkungan di Toba Samosir, sekitar pabrik, daerah konsesi adalah bukti adanya kesalahan pengelolaan industri ini, baik karena dukungan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oknum aparat dan pejabat, kebijakan politik industri pemerintah yang tidak menimbang aspirasi masyarakat adat. (David A. Sonnenfeld, 1996)

Perlawanan masyarakat tahun 1988 hingga 2003 menjadi sejarah sosial dan hukum dalam bentuk penemuan “class action,” hingga berujung IIU ditutup. (Abdul Wahib Nasution, 2003) Mengakibatkan korban jiwa, lingkungan yang rusak. Masyarakat adat yang kehilangan hak dan perlawanan yang tiada ujung.

IIU ditutup, walau kemudian sekitar tahun 2009, secara resmi pabrik kertas ini mulai berjalan kembali di Toba Samosir. Tidak memproduksi rayon lagi. Hanya pulp. Ini kompromi atas perlawanan atas luka yang ditimbulkan IIU. IIU kemudian telah berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari, sejak 2001.

Tetap, ada sekelumit tanya, bagi saya pribadi, sepertinya di Toba Samosir, masih ada urusan-urusan dari industri ini yang belum selesai. Mengulang pendapat Panangian Siregar, Menteri Lingkungan, 1998, dahulu: “Indorayon has caused damage, destruction and loss to the local community. What does foreign exchange and employment for thousands mean if the factory hurts millions of people?” (Tom Banikoff, 1998)

Walau dengan nama baru PT. Toba Pulp Lestari, perusahaan ini tetap bersengketa dengan masyarakat sekitar, paling mencolok, hal sengketa tanah adat dalam konsesi yang diberi pemerintah. (Ayat S Karokaro, Indra Nugraha, dan Sapariah Saturi, 2014 dan Brihannala Morgan, 2017, Ini Saatnya PT Toba Pulp Lestari Memegang Janji, www.ran.org)

Caruk-maruk pengelolaan industri di Toba Samosir ini, sebagai contoh, tidak untuk menggeneralisasi dengan pengelolaan di tempat lain dengan perusahaan lain atau bahkan sejenis. Semua lapisan masyarakat harus kritis, terlebih pemerintah selaku otoritas yang mempunyai kewenangan mengatur, demi keteraturan.

Pemerintah dan semua stakeholder perlu melihat apakah memang sedang berlangsung dan tetap dipakai pola-pola lama pengelolaan industri ini? Apakah perusahaan-perusahaan ini sedang meninggalkan masalah-masalah dibelakang dengan bantuan waktu yang akan melupakan dan sokongan pemerintah melalui kebijakan politis yang dilegalkan? 

Perusahaan-perusahaan industri ini harus berani memaparkan kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dengan solusi yang terbuka dan menerima kritik.

Kerusakan lingkungan dan kompromi dengan masyarakat tidak akan menemui jalan buntu dengan komunikasi dua arah yang terbuka, dengan opsi-opsi yang harus disepakati bersama. Semua pelaku industri ini harus bisa menyampaikan semua visi dan misi dan program pengelolaan kepada semua stakeholder di tempat industri ini beroperasi.


Hal ini sangat penting, karena jika masyarakat tidak paham potensi dan risiko yang mereka hadapi dengan beroperasinya industri kertas ini di tempatnya, karena tidak ada keterbukaan, (David A. Sonnenfeld, Logging v Recycling: Problems in the Industrial Ecology of Pulp Manufacturing in South Asia, 1998) tentu pola industrialisasi seperti ini adalah pola lama yang akan menimbulkan konflik.

Seolah, semua masyarakat sekitar, turun-temurun, hanyalah sekumpulan orang bodoh, yang harus ikut kata pengusaha, jika “berontak”, tinggal pinjam tangan pemerintah (melalui aparat) untuk “mengamankan,” semata demi jalannya bisnis penghasil uang ini.

Masyarakat harus diikutkan berpartisipasi. Berkonstribusi. Industri ini harus dilihat sebagai sebuah potensi yang menjaga peradaban dengan mitigasi yang tepat dan jelas. Tanggung jawab sosial perusahaan harus dikedepankan sejak awal industri ini masuk ke setiap jengkal “halaman rumah” masyarakat.

Berkelanjutan dan saatnya memihak masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan ini harus berani mengambil posisi bersama masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini dan masyarakat harus saling sadar akan jalannya industri ini. Bisnis dan model pengelolaan jangka panjang yang ramah lingkungan harus dikedepankan. Setiap ospi yang mengedepankan kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang, bahan baku tidak hanya kayu, bisa bagasse, kenaf, dan rice straw (David A. Sonnenfeld, 1998) Penemuan sejak tahun 1916, bahkan tanaman ganja bisa juga sebagai bahan baku dengan tingkat efisiensi lahan dan waktu yang tinggi. (James P. Gray, Revitalisasi Industri Hemp, www.lgn.or.id)

Sejarah telah mencatat luka-luka masa lalu yang harusnya menjadi pelajaran.

Karena, jika perusahaan-perusahaan industri kertas ini, hanya melakukan pengulangan pengelolaan yang tidak sadar lingkungan dan berseberangan dengan masyarakat lokal, praktek perilaku KKN dengan oknum aparat pemerintah, serta kebijakan pemerintah sepihak tanpa ruang diskusi dengan masyarakat, kita tahu ujungnya!

Urusan yang belum selesai ini, bahkan tidak akan pernah selesai!

Artikel Terkait