Pemberian dan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat haruslah dilakukan seefektif mungkin. Mengingat banyaknya oknum yang menyelewengkan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi di atas kepentingan negara yang sedang dilanda pandemi virus corona ini. 

Penyalahgunaan bantuan covid-19 banyak ditemui di daerah-daerah. Salah satu contoh penyalahgunaan bantuan tersebut ditemukan di Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Pemkab Lamtim) memberikan bantuan kepada warga keluarga Pra Sejahtera senilai Rp150.000/KK dengan rincian 10 kg beras, 8 butir telur, 4 bungkus mi instan, 450 Ml minyak goreng, sebagai kegiatan penanganan Covid 19.

Akan tetapi, barang pangan yang diterima warga tidak sesuai dengan nilai yang keluarkan pemerintah kabupaten Lamtim. Menurut harga hasil investigasi di lapangan, ditemukan bahwa beras 10 Kg, 1kg @ Rp.10.000,- x 10 Rp. 100.000,-, Telur 8 butir/ ½ kg,1 kg @ Rp.22.000 Rp. 12.000, Supermi 4 Bungkus 1Buah Pir Rp. 2.500 Rp.10.000,- Sarden Rp.4.000,-Minyak goreng 450 ml (ada yang 5000/Bungkus) Rp. 11.000,- Jadi totalnya hanya Rp.137.000,-

Kondisi ini membuat rakyat makin menjerit. Terlebih meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia makin bertambah. Banyak dari mereka terpaksa untuk kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Salah satu contohnya adalah kuli bangunan. Banyak pembangunan yang diberhentikan karena pandemi ini dan memaksa mereka untuk meninggalkan pekerjaannya karena apabila masih diteruskan maka bisa berpotensi melanggar aturan social distancing dan PSBB.

Bantuan sosial yang seharusnya bisa membantu masyarakat di masa pandemi ini malah bisa berbanding terbalik karena penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. 

Presiden Joko Widodo meminta proses penyaluran ini harus melibatkan semua pihak dari pusat hingga daerah seperti sampai ke ketua RT/RW sebagai upaya untuk menghadirkan transparansi dalam pengadaan dana bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia. 

Sayangnya, karena pengelolaan dan pendistribusian bantuan yang buruk menyebabkan terjadinya kisruh di antara masyarakat dan pemerintah seperti perangkat desa. Banyak dari masyarakat menanyakan ke mana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Seolah-olah bantuan tersebut melenceng dari sasaran dan menyasar kepada orang-orang yang tidak tepat. 

Bantuan yang ditujukan untuk masyarakat miskin ini sebenarnya sangat memadai. Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. Kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai penyebabnya kisruh dalam pembagian bantuan Covid-19 ini. 

Di masa yang sulit ini, transparansi sangatlah dibutuhkan untuk mencegah dan mengawasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pemberian bantuan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menyediakan empat jenis bantuan reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), senilai Rp37,4 triliun untuk 10 juta keluarga. Dan juga pembagian bantuan kebutuhan pokok senilai Rp43,6 triliun untuk setidaknya 20 juta keluarga.

Ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Maka dari itu, bantuan ini harus dimaksimalkan dengan baik agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan.  

Tak Tepat Sasaran

Masyarakat menilai bantuan tersebut belum efektif. Implementasi bantuan covid-19 yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif. 

Hal tersebut lantas sangat mengkhawatirkan. Mengingat bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah bukan sedikit di saat masa yang sulit. Masih banyak warga yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi belum menerima bantuan yang diberikan. 

Data yang dimiliki pemerintah daerah juga dirasa tidak relevan. Pemerintah harus melakukan sinkronisasi data dari pemerintah pusat hingga daerah. 

Hal ini dianggap tidak tepat sasaran. Dikutip dari BPS 2019, bagi warga yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial adalah 34%. Dari sekitar 9,41% warga di bawah garis kemiskinan dan sebanyak 24,97% berada sedikit di atas garis kemiskinan tersebut. 

Akan tetapi, sangat disayangkan, pada tahun 2020, BPS melaporkan bahwa hanya 21% warga yang telah menyatakan bantuan sosial dan berarti masih ada 13% yang belum menerima. Atau dapat diproyeksikan sekitar 271 juta jiwa jumlah masyarakat Indonesia, sekitar 35 juta orang yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan covid-19 ini. 

Pemerintah harus melihat ini sebagai hal yang serius. Dari kekisruhan ini, masyarakat akan merasakan dampak yang lebih berat seperti kelaparan, tak mampu membayar kebutuhan sehari-hari dan lainnya mengingat bagi mereka yang tidak bisa bekerja dan hanya mengandalkan bantuan sosial di masa yang sulit ini. 

Perlunya transparansi yang jelas dan koordinasi yang teratur akan membuat pendistribusian bantuan ini lebih efektif. Hal ini juga bisa menekan jumlahnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyelewengan dana bantuan covid-19 ini. 

Kriteria yang kurang jelas juga mendorong kisruhnya bantuan covid-19 ini. Kriteria miskin yang ditentukan oleh pemerintah terkadang masih seenaknya saja. Tanpa melihat orang lain juga yang terkena dampak dari pandemi. 

Dalam kondisi ekonomi negara yang sedang tidak stabil dan kebijakan pemerintah yang masih labil menjadikan implementasi buruk dari kebijakan pemberian bantuan yang berbelit dan tidak tepat sasaran memunculkan perspektif publik berubah dari positif menjadi negatif.

Krisis Kepercayaan 

Rasa percaya adalah fondasinya, bila pondasi itu goyah maka dapat dipastikan rumah tersebut akan rubuh. Pelaksanaan yang buruk dan tidak tepat sasaran dari pemerintah menjadikan bantuan ini berbelit sehingga hal ini berpengaruh pada lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Seharusnya, di masa yang sulit ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cepat dan efektif. Disisi lain, masyarakat masih menganggap bantuan yang diberikan oleh pemerintah malah menjadi berbelit dan sulit untuk diimplementasikan. 

Seharusnya ketika pemerintah mampu menerapkan kebijakan dengan tepat sasaran, maka persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah akan kembali positif. Persepsi ini bukan sekadar hiasan saja, melainkan juga sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.