Presiden Jokowi baru mengumumkan jajaran menteri yang akan membantunya bekerja pada Kabinet Indonesia Maju lima tahun mendatang. Nama-nama menteri terpilih itu menuai banyak persepsi, keraguan, hingga perdebatan di masyarakat.

Nama Nadiem Makarim, salah satu menteri yang diragukan karena ketidaklinearannya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masih menjadi pencarian teratas dan headline di banyak media. Namun, kali ini saya tak hendak membincang soalnya. Satu nama yang memunculkan tanya juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pilihan Jokowi, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Perempuan, dan menjabat Menteri PPPA, sudah pas, bukan? Masalahnya bukan itu. Masalahnya, Gusti Ayu justru mengakui bahwa ia tak kompeten di bidang itu. Meski politikus PDIP itu meyakinkan dirinya bahwa ia pasti bisa dan optimis tidak ada yang tidak mungkin, tetap saja penunjukan ini menuai keganjilan.

Megawati yang menginginkan –lalu merekomendasikan sosok dari Bali ini untuk menjadi perwakilan partai banteng di kabinet Jokowi. Meski, Gusti Ayu tahu betul dirinya minim pengalaman di bidang perempuan dan anak.

Kalau begitu, sah saja kalau masyarakat meragu, bukan? Secara tidak langsung, penunjukan Gusti Ayu ini memang tidak sesuai kapasitasnya. Ia bahkan menegaskan kegemarannya justru di bidang ekonomi dan pembangunan.

Seperti disebut Tirto.id, suami Gusti Ayu adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2014-2019. Gusti Ayu, saat itu, menjadi Ketua Bidang Manajemen Usaha di Dewan Kerajinan Nasional. Ia sebelumnya juga seorang ASN di Sekda kota Denpasar yang membidangi ekonomi pembangunan. Maka, kariernya memang moncer di bidang ekonomi.

Apakah Gusti Ayu akan membawa perempuan sebagai dalang kemajuan ekonomi  Indonesia? Ini masih belum terjawab. Yang jelas, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai Jokowi melihat fungsi Kementerian PPPA lebih ke ekonomi, keluarga, dan perempuan menjadi agen ekonomi. Baginya, ini berbelok dari misi kementerian.

Ia melihat persoalan perempuan tak bisa dilebur dengan isu ekonomi lewat jalan peningkatan wirausahawan perempuan. Pandangan ini tentu saja beralasan kuat.

Dalam buku Tuhan, Perempuan, dan Pasar terbitan Indoprogress tahun 2019, cita-cita emansipasi para feminis disebut cenderung mengalami pergeseran makna. 

Fathimah Fildzah Izzati dalam Tuhan, Perempuan, dan Pasar mengutip buku One Dimensional Woman karya Nina Power yang menyebutkan, cita-cita itu tak lagi membebaskan perempuan dari jeratan patriarki dan kapitalisme yang saling berkelindan, melainkan membebaskan perempuan dari beban ‘tidak bisa beli ini dan itu’. Nina Power menyebutnya sebagai feminisme konsumerisme.

Selain feminisme konsumerisme, keterkaitan itu juga terjadi antara “perempuan” dan “pekerjaan”. Inklusi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja telah membawa perubahan dalam hal pemaknaan peran perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Perempuan, yang bekerja di ranah publik, tentu saja sudah memiliki “pekerjaan” di ranah domestik, membesarkan anak, merawat rumah, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Pertanyaannya, inikah salah satu tujuan dipilihnya Gusti Ayu menjadi Menteri PPPA? Apakah pendapat Fathimah Fildzah Izzati dalam Tuhan, Perempuan, dan Pasar terbukti, cita-cita emansipasi feminis akan mengalami pergeseran makna?

Saat Kementerian PPPA dipimpin Yohana Yembise sebelumnya, fokus kerjanya lebih ke anak dan solusi terkait tatanan keluarga. Padahal, azbabun nuzul lahirnya kementerian ini mengutamakan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. 

Kerja Yohana yang seperti itu saja, dinilai masih perlu diluruskan demi mengembalikan cita-cita awal Kementerian PPPA, bagaimana jadinya jika kementerian ini justru dikomandani Gusti Ayu?

Sementara, dalam istilah yang disebut Nina Power sebagai feminization of labor, cara perempuan dijadikan pekerja berada di posisi kedua. Posisi ini menempatkan perempuan sebagai ibu atau istri atau identitas lainnya, tidak berhubungan dengan produktivitas ekonomi.

Amin Mudzakkir, penulis lain di buku Tuhan, Perempuan, dan Pasar, mengutip pendapat Castells tantangan serius berkaitan dengan transformasi pekerjaan dan kesadaran perempuan. Salah satu faktor pendorongnya ialah transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang membuka lebar kesempatan pendidikan pada perempuan. Akibatnya, makin banyak perempuan bekerja di luar rumah.

Akibat yang lain, anak-anak dalam keluarga menjadi pihak yang terkorbankan. Ia menyebut kondisi tersebut dapat menjadi lebih buruk jika praktik negara kesejahteraan mengalami keruntuhan sehingga tidak mampu menjamin kepengurusan anak yang ditinggalkan ibu dan atau orang tua bekerja.

Dalam hal ini, Indonesia belum menjadi negara yang sepenuhnya menjamin kepengurusan anak di tempat kerja. Maka, kemandirian perempuan melalui kebebasan bekerja atau menjadi perempuan wirausaha tak bisa lepas dari perhatian jangka panjang tentang masa depan anak-anak yang harus tetap terjamin dalam pertumbuhan psikososial yang sehat. 

Dan bukankah hal itu terbentuk dari institusi terkecil bernama keluarga dengan ibu (perempuan) sebagai tokoh pentingnya?

Mudah-mudahan kegalauan dan keraguan penunjukan Gusti Ayu sebagai Menteri PPPA ini tak terbukti. Sesuai optimismenya, semoga saja Gusti Ayu bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai menteri dan cita-cita awal Kementerian PPPA dapat dikembalikan ke jalur yang benar oleh Gusti Ayu, dan tercapai.

Selamat bekerja, Ibu Gusti Ayu!