Kepemimpinan didefinisikan sebagai penilaian masyarakat terhadap individu dalam suatu sistem sosial yang berlaku. Artinya, kepemimpinan dianggap masyarakat harus memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan komunikasi, yang kemudian mampu mempertahankan ikatan emosional pengikutnya.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Hal ini tentu memungkinkan seorang pemimpinan berasal dari kalangan pemeluk agama islam. Alhasil, pola kepemimpinan islam diharuskan  mampu diterima oleh setiap kalangan, mengingat beragam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi; Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Protestan, dan Kong Hu Cu. Oleh sebab itu, pola kepemimpinan islam di Indonesia harus diarahkan untuk kepentingan bersama, serta meminalisir dampak yang merugikan dari kepemimpinannya tersebut.

Diskursus kepemimpinan di Indonesia pun, haruslah dipikirkan kembali demi memperkuat rasa kebhinekaan diantara rakyat Indonesia. Dalam hal ini agaknya penting melihat pandangan dari Taufik Abdullah mengenai pola kepemimpinan islam di Indonesia.

Taufik Abdullah sendiri adalah seorang yang ahli dalam kajian sejarah. Keahlian di bidang sejarah menjadikannya dikenal luas oleh masyarakat sebagai seorang Sejarawan Indonesia. Taufik Abdullah lahir di Bukittinggi, pada tanggal 3 Januari 1936, beliau merupakan alumnus dari Universitas Gadjah Mada (1936) dan Cornell University (1970).

Taufik Abdullah juga tercatat sebagai orang yang konsisten dalam penulisan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya yang lahir dari sumbangsih pemikirannya. Adapun karya dari Taufik Abdullah diantaranya, yakni Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933 (1971), Ilmu Sejarah Dan Historiografi (1985), Islam and Society in Southeast Asia (1986), Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (1987), Pemuda dan Perubahan Sosial (1991), Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah (1995), dan masih banyak lagi.

Melalui buku berjudul Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, yang diterbitkan LP3ES. Taufik Abdullah, dalam studinya menaruh perhatian pada pemahaman kita tentang kepemimpinan islam. “Pola kepemimpinan islam di Indonesia” sebenarnya menggambarkan konsep tentang kesatuan sosial itu sendiri, bahkan tidak terpisahkan.

Meski demikian, hal ini mempunyai makna lain, di mana pola kepemimpinan islam di Indonesia secara konseptual tentu mempunyai dua corak yang berbeda, yakni Indonesia dan Islam. Indonesia sebagai sebuah komunitas berarti mempunyai konsep ganda, yakni negara dan bangsa.

Lebih lanjut, sebagai “negara”, Indonesia adalah ikatan sosial yang terbentuk karena adanya konsensus politik dan berlanjut karena adanya sistem kekuasaan yang sah. Artinya, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, serta kedudukannya telah ditentukan oleh dasar konsensus politik, yaitu ketetapan konstitusional dan konvensi politik, (hlm 55). Oleh sebab itu, Taufik Abdullah melihat kepemimpinan haruslah mengarah pada hubungan sosial yang ditentukan oleh jauh atau tidaknya seseorang pada nilai dasar dari masyarakat politik, sehingga mempengaruhi seseorang tersebut atas hirarki sosial.

Indonesia sebagai “bangsa”, tentu tidak hanya berkutat pada masalah politik baru yang meluas mengenai batasan etnisitas, akan tetapi sebagai suatu komunitas yang terbentuk atas nilai-nilai kebersamaan berpegangan dari ingatan kolektif berbekal pengalaman sejarah. Seperti yang disampaikan oleh Benedict Anderson bahwa “komunitas-nasional” adalah suatu yang disebut Imagined Communities atau komunitas yang dibayangkan. Sehingga, untuk mewujudkan hal ini perlu melibatkan berbagai aspek sosial-ekonomi dan juga politik, yang kemudian menumbuhkan kesadaran Imagined Communities itu sendiri.

Perlu dipahami bersama tentang komunitas-nasional, bahwa pertama komunitas nasional dari pandangan historis maupun sosiologis, yang mana tidak menghilangkan ikatan etnis-kultural lama, meski ada kecenderungan menjadikan batas-batas sistem tradisional makin tak berfungsi. Akan tetapi, secara kultural, komunitas nasional bisa dijadikan suatu bazaar, di mana didapati pertemuan diantara komunitas lama untuk menciptakan suasana yang dihayati, meskipun tak jarang juga antara komunitas lama dan lokal bersaing, sebagai upaya mempertahankan identitas, (hlm 56).

Kedua, kemungkinan seorang untuk diakui sebagai pimpinan nasional, yang mana tergantung adanya saluran komunikasi, serta dukungan dari kesamaan latar belakang (pengalaman). Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya, di mana terwujudnya komunitas nasional didasarkan karena media dan organisasi sukarela yang ketenarannya heterogenasi sosial, sedangkan tercipta karena kenyataan sosial-ekonomi kolonial, (hlm 57). Oleh karenanya, Taufik Abdullah (1987) berpendapat, jika tidak ada kedua hal ini, sukar dibayangkan kehadiran “pemimpin nasional" dalam konteks komunitas bangsa.

Berbagai kemungkinan bisa terjadi dengan  mengenakan konsep 3 komunitas, yang meliputi; lokal, negara, bangsa. Akan tetapi, dari ketiga ini manakah yang diletakkan kedudukannya sebagai “kepemimpinan Islam di Indonesia”?  

Taufik Abdullah melihat kepemimpinan dari peranan dan corak hubungan sosial dalam suatu konteks komunitas tertentu, sehingga perlu dilihat dari konteks komunitas islam (komunitas lokal). Maksudnya adalah islam tidak lebih dulu dipandang sebagai agama, yang membentuk nilai-dasar, dan bukan pula sebagai sebuah ideologi, sebagai perumusan nilai-nilai dasar yang dipakai menjadi pangkal panggilan kepemimpinan, (hlm 58). Oleh sebab itu, islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia memungkinkan melahirkan pemimpin dari kalangan islam itu sendiri, artinya pemimpin islam disamping harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya (komitmen sakral), bersamaan dengan itu mereka diharuskan berpikir universal.