Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya terdapat norma, atau hukum adat istiadat yang berkembang guna mengatur dan mengurusi urusan sendiri. Desa memiliki otonomi yang kuat, sehingga desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Saat ini telah dibuat sebuah peraturan yang membahas seluruhnya mengenai desa, dan pemerintahan desa serta lain-lainnya. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan beberapa aturan mengenai kewenangan desa, kepentingan desa, pemerintahan desa, pembentukan desa, penganggaran dan lain-lain.

Secara khusus, Undang-Udang No. 6 Tahun 2014 Bab V seutuhnya membahas pemerintahan desa. Pemerintahan desa dalam hal ini mencakup kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat desa.

Pemerintahan desa menjalankan pemerintahannya menggunakan berbagai asas hukum yang berlaku pada Pasal 24. Menjalankan suatu desa sama dengan menjalankan sebuah negara yang di dalamnya terdapat lembaga eksekutif dan legislatif. Keduanya bekerja secara bersamaan demi kemajuan suatu desa.

Kepala desa seperti ditunjuk pada Pasal 34 Ayat 1 bahwa kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Kepala desa dipilih dalam kurun waktu 6 tahun sekali, di mana BPD sebagai lembaga yang mengadakan pemilihan kepala desa. Sifat dari pemilihan kepala desa yaitu asas pemilu luber dan jurdil.

Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Dengan begitu kepala desa bertanggung jawab langsung kepada rakyat tidak kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Alasan inilah yang menjadikan muncul suatu otonomi desa (untuk rakyat dari rakyat dan oleh rakyat).

Dalam peraturan yang baru juga, pemerintah desa diberikan tugas untuk membentuk suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tiap tahunnya untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan desa telah diatur dalam pasal 72 yang menyatakan bahwa dana diperoleh dari aset desa, alokasi dari APBN, retribusi dari pajak daerah, bantuan dari sebagian APBD provinsi dan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Dari sekian pendapatan yang diperoleh oleh desa, pendapatan terbesar didapatkan pada APBN ataupun aset desa tergantung pada aset yang dimiliki suatu desa.

Berbagai alasan di atas dapat menguatkan bahwa seorang kepala desa tidak seharusnya menjadi senjata bagi para calon kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon. Sebab, kepala desa tidak memiliki sangkut pautnya kepada pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung kepada rakyat tanpa ada partisipasi langsung oleh kepala daerah. Kepala daerah hanya menjadi simbol pelantikan kepala desa.

Dana yang dikeluarkan untuk desa pun tidak seutuhnya diberikan oleh pemerintah daerah, melainkan anggaran dapat diambil melalui aset desa, dan anggaran yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat sebagai dana pembangunan desa. Pemerintah daerah tidak lagi berurusan dengan kepala desa atau pun desa. Desa seutuhnya diberikan hak untuk mengelola sendiri anggaran desa dan tidak melibatkan pemerintahan daerah di dalamnya.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa kepala desa tidak bisa menjadi senjata calon kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon. Jika terjadi, hal tersebut membuktikan bahwa kepala desa tidak seutuhnya memahami mengenai UU No. 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal kepala desa diwajibkan untuk mengetahui peraturan tersebut secara eksplisit.

Indikasi kepala desa menjadi salah satu tim pemenangan calon kepala daerah yaitu tidak mau dana APBD daerah tidak diberikan kepada desa. Jelas-jelas telah diatur dalam peraturan tentang desa bahwa tiap-tiap daerah harus memberikan sebagian pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan desa.

Tanpa ada paksaan ataupun alasan apa pun, daerah tetap wajib memberikan dana APBD sebagian kepada desa yang diperuntukkan mengembangkan kesejahteraan desa. Sehingga, desa tidak perlu mencemaskan tidak akan mendapatkan sebagian dana APBD jika tidak memilih salah satu calon kepala daerah.

Seorang kepala desa tidak perlu mengkhawatirkan siapakah kepala daerahnya karena kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh kepala daerah. Kepala desa hanya dapat diberhentikan oleh kepala daerah apabila terlibat kasus pidana. Jika hal tersebut sudah ditetapkan oleh pengadilan maka kepala daerah berhak untuk memberhentikan kepala desa yang sedang bertugas.

Pemberhentian ini pun dilakukan secara tidak hormat. Apabila kepala desa bersih tidak terkena pidana maka kepala daerah tidak dapat diberhentikan secara sepihak. Kepala desa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat sehingga hanya masyarakat yang dapat memberhentikan kepala desanya.